JUKNIS BANTUAN PENINGKATAN KESEHATAN DAN SANITASI PESANTREN TAHUN 2021

 

Juknis Bantuan Peningkatan Kesehatan dan Sanitasi Pesantren Tahun Anggaran 2021 ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kepdirjenpendis Nomor 3790 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Kesehatan Dan Sanitasi Pesantren Tahun Anggaran 2021.

 

Diktum KESATU Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kepdirjenpendis Nomor 3790 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis Bantuan Peningkatan Kesehatan Dan Sanitasi Pesantren Tahun Anggaran 2021 menyatakan Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Kesehatan dan Sanitasi Pesantren Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

 

Diktum KEDUA Kepdirjenpendis Nomor 3790 Tahun 2021 Tentang Juknis Bantuan Peningkatan Kesehatan Dan Sanitasi Pesantren Tahun Anggaran 2021 menyatakan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyaluran Bantuan Peningkatan Kesehatan dan Sanitasi Pesantren Tahun Anggaran 2021.

 

Diktum KETIGA Kepdirjenpendis Nomor 3790 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Kesehatan Dan Sanitasi Pesantren Tahun Anggaran 2021 menyatakan Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7341 Tahun 2020 tentang Bantuan Peningkatan Kesehatan dan Sanitasi Pesantren Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Juknis Bantuan Peningkatan Kesehatan Dan Sanitasi Pesantren Tahun Anggaran 2021 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyaluran Bantuan Peningkatan Kesehatan dan Sanitasi Pesantren Tahun anggaran 2021. Petunjuk Teknis ini bertujuan agar penyaluran Bantuan Peningkatan Kesehatan dan Sanitasi Pesantren Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Asas pelaksanaan Bantuan yaitu kepastian bentuk, kepastian identitas penerima, kejelasan tujuan, kejelasan penanggung jawab, dan ketersediaan anggaran. Adapun asas penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang mencakup asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

 

Tujuan penggunaan Bantuan Peningkatan Kesehatan Dan Sanitasi Pesantren Tahun Anggaran 2021 untuk: 1) Pembiayaan seluruh atau sebagian komponen anggaran pembangunan sarana kesehatan dan sanitasi Pesantren berupa sarana mandi, cuci, kakus (MCK). 2. Menstimulasi dukungan dan partisipasi masyarakat.

 

Pemberi Bantuan adalah Direktorat Jenderal. Adapun Persyaratan penerima Bantuan Peningkatan Kesehatan Dan Sanitasi Pesantren Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut: 1) Pesantren terdaftar pada Kementerian yang dibuktikan dengan PSP; 2) Pesantren memperoleh rekomendasi dari Kantor Wilayah dan/atau Kantor Kementerian Agama yang menyatakan keberadaan, keaktifan, dan kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan. 3) Pesantren memiliki UPK2B yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pesantren.

 

Bantuan ini berbentuk uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembangunan sarana kesehatan dan sanitasi Pesantren.

 

Adapun Prosedur Pengajuan Bantuan Peningkatan Kesehatan Dan Sanitasi Pesantren Tahun Anggaran 2021 dan Penyaluran Bantuan adalah sebagai berikut

1. Pengajuan Bantuan

a. Pesantren mengajukan usulan/proposal Bantuan kepada pemberi bantuan yang terdiri: (1) surat permohonan Bantuan yang ditandatangani pimpinan Pesantren; (2) surat rekomendasi dari Kantor Wilayah dan/atau Kantor Kementerian Agama yang menyatakan keberadaan, keaktifan, dan kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan; (3) salinan PSP; (4) salinan Surat Keputusan Pimpinan Pesantren tentang UPK2B; (5) RAB; dan (6) profil singkat Pesantren yang sekurang-kurangnya meliputi sejarah berdiri dan latarbelakang berdiri, pendiri dan pengasuh, jumlah santri (putra/putri), satuan pendidikan Pesantren, tahasus/kekhususan dalam tafaqquh fiddin, dan unit usaha (bila ada).

b. Pengajuan Bantuan dapat disampaikan dalam bentuk cetak (hard copy) dan/atau berkas digital (soft copy) melalui: (1) pemberi bantuan; (2) Kantor Wilayah dan/atau Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang diteruskan kepada pemberi bantuan; dan/atau (3) aplikasi bantuan yang ditetapkan oleh pemberi bantuan.

c. Dalam hal diperlukan tindakan afirmasi sebagai akibat terjadinya hal-hal yang di luar kekuasaan atau force majeure seperti bencana alam, musibah kebakaran, gangguan keamanan, dan/atau kondisi khusus lainnya yang berdampak langsung pada kegiatan belajar dan mengajar di Pesantren, langsung setelah dilakukan verifikasi dan/atau validasi.

d. Pengajuan usulan/proposal Bantuan dapat dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan.

 

2. Seleksi Penerima Bantuan

a. PPK merekapitulasi pengajuan Bantuan, yang antara lain memuat: (1) nama Pesantren; (2) nomor statistik Pesantren; (3) alamat lengkap Pesantren; (4) nama pimpinan Pesantren; dan (5) kelengkapan lampiran pengajuan Bantuan.

b. PPK melakukan seleksi calon penerima bantuan berdasarkan kriteria/persyaratan penerima bantuan di dalam Petunjuk Teknis ini dengan melakukan verifikasi untuk menilai kelengkapan persyaratan administratif.

c. Dalam hal diperlukan verifikasi terhadap kelayakan sasaran Bantuan, PPK dapat melakukan validasi melalui: (1) visitasi lapangan yang dilaksanakan dengan menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Jenderal dan/atau tenaga lainnya melalui mekanisme Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau (2) koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Kementerian Agama, dan/atau aparat pengawasan fungsional untuk mendapat kebenaran data pengajuan dan kelayakan sebagai penerima bantuan.

d. Dalam hal diperlukan, PPK dapat membentuk Tim Verifikasi yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat dan/atau tenaga lainnya.

e. Seleksi dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.

 

3. Penetapan dan Pengesahan Penerima Bantuan Peningkatan Kesehatan Dan Sanitasi Pesantren Tahun Anggaran 2021

a. Berdasarkan hasil seleksi, PPK menetapkan Surat Keputusan Penerima Bantuan yang disahkan oleh KPA setelah memastikan anggaran tersedia dalam DIPA, sebagai dasar pemberian bantuan yang paling sedikit memuat: (1) Identitas penerima bantuan; (2) nilai bantuan; dan (3) nomor rekening dan nama bank penerima bantuan.

b. Penetapan dan pengesahan penerima bantuan dapat dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan;

 

4. Pemberitahuan Penerima Bantuan Peningkatan Kesehatan Dan Sanitasi Pesantren Tahun Anggaran 2021

a) PPK memberitahukan kepada penerima bantuan mengenai penetapan dan pengesahan sebagai penerima bantuan, ketentuan penyaluran dana bantuan berikut persyaratannya, dan kelengkapan administrasi pencairan bantuan;

b) PPK menyampaikan penetapan dan pengesahan sebagai penerima bantuan, ketentuan penyaluran dana bantuan berikut persyaratannya, dan kelengkapan administrasi pencairan bantuan melalui: (1) penerima bantuan; (2) Kantor Wilayah dan/atau Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang diteruskan kepada penerima bantuan; (3) aplikasi bantuan yang ditetapkan oleh pemberi bantuan; dan/atau (4) website Direktorat pada laman www.ditpdpontren.kemenag.go.id yang dapat diunduh langsung oleh penerima bantuan.

 

Selengkapnya silahkan baca Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kepdirjenpendis Nomor 3790 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis Bantuan Peningkatan Kesehatan Dan Sanitasi Pesantren Tahun Anggaran 2021, melalui link yang tersedia di bawah ini.

 

Link download Petunjuk Teknis Juknis Bantuan Peningkatan Kesehatan Dan Sanitasi Pesantren Tahun Anggaran 2021 (disini)

 

Demikian informasi tentang Kepdirjenpendis Nomor 3790 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis Bantuan Peningkatan Kesehatan Dan Sanitasi Pesantren Tahun Anggaran 2021. Semoga ada manfaatnya.

 

= Baca Juga =