JADWAL DAN JUKNIS PPDB SMA SMK PROVINSI JAWA TENGAH 2022/2023
Jadwal dan Juknis PPDB SMA SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023. Dinamika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat pendidikan pada umumnya, harus mampu pula diikuti oleh penyedia layanan pendidikan, baik itu Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun oleh masyarakat. Kondisi ini merupakan sesuatu hal yang wajib diharmonisasikan untuk menjaga gerak penguasaan teknologi dan informasi mampu menjawab dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar.
Salah satu upaya atas
pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dimaksud, antara lain dengan
implementasi layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring. PPDB Daring
untuk SMA Negeri dan SMK Negeri di Jawa Tengah Tahun Ajaran 2022/2023. Alasan utama
bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah agar masyarakat mendapatkan
kemudahan dalam kerangka pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sistem PPDB Daring yang dirancang secara real time (basic waktu) tentu akan memberikan
banyak kesempatan bagi masyarakat pengguna dalam menentukan pilihan studi
lanjut bagi Calon Peserta Didik, maupun bagi para orang tua yang melaksanakan tanggungjawabnya
terhadap pendidikan putera dan puterinya.
Melalui PPDB Daring, masyarakat
pengguna layanan akan dengan cepat mendapatkan informasi, dan pada saat yang bersamaan
pula masyarakat memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain yang
tersedia dalam koridor regulasi yang menjadi panutan utama penyelenggaraan PPDB
Daring.
Adapun tujuan diterbitkannya
Jadwal dan Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB
SMA SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023 antara lain adalah
untuk memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB Daring pada semua tingkatan
untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan, serta memberikan
kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses
dan tahapan penyelenggaraan PPDB Daring pada SMA Negeri dan SMK Negeri di
Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2022/2023.
Ruang lingkup yang diatur
dalam Jadwal dan Petunjuk Teknis (Juknis)
PPDB SMA SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023 adalah berbagai
tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB Daring, yaitu : 1) Penyelenggaraan
PPDB; 2) PPDB SMA dan SMK; 3) Tatacara Penerimaan Peserta Didik Baru; 4) Seleksi
dan Daftar Ulang; 5) Pengendalian, Pengaduan, dan Informasi. Adapun Sasaran
Petunjuk Teknis ini adalah : 1) Panitia Penyelenggara PPDB pada semua
tingkatan; 2) Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB; 3) Calon Peserta Didik SMA
Negeri dan SMK Negeri; 4) Masyarakat pengguna layanan PPDB Daring; dan 5) Para
Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan terkait.
PPDB Tahun Ajaran 2022/2023
diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi
Jawa Tengah berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Adapun Jalur PPDB SMA dan SMK Provinsi
Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023 adalah sebagai berikut
A. JALUR PPDB SMA
PPDB
dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
1.
Jalur Zonasi
1.1.
Zonasi adalah pembagian wilayah Calon Peserta Didik berdasarkan jarak (radius) domisili
sesuai alamat pada kartu keluarga dengan Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh
Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
1.2.
Titik ordinat Satuan Pendidikan dimaksud angka 1.1 adalah gerbang utama Satuan
Pendidikan yang bersangkutan.
1.3.
Calon Peserta Didik yang wajib diterima melalui jalur zonasi paling sedikit 55%
(lima puluh lima persen) dari daya tampung, yang dilakukan seleksi berdasarkan
jarak terdekat domisili Calon Peserta Didik yang bersangkutan dengan sekolah.
1.4.
Kuota jalur zonasi sebagaimana tersebut dalam angka 1.3 termasuk di dalamnya adalah
kuota zonasi khusus paling banyak 10 (sepuluh persen) dari daya tampung.
1.5.
Calon Peserta Didik dari Pondok Pesantren, zonasi sekolah mengikuti tempat
kedudukan Pondok Pesantren.
1.6.
Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi Inklusi dan Kelas Khusus Olahraga
(KKO).
2.
Jalur Afirmasi
2.1.
Jalur afirmasi diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga
ekonomi tidak mampu, anak yatim dan/atau piatu, anak panti, dan putera/puteri
tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya.
2.2.
Calon Peserta Didik yang wajib diterima melalui Jalur Afirmasi paling sedikit
20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
2.3.
Ketentuan tersebut pada angka 2.2. dapat tidak terpenuhi, apabila jumlah Calon
Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur ini kurang dari 20% (dua puluh
persen) dari daya tampung.
2.4.
Calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan
dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu
dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu
Indonesia Pintar (KIP/PIP) dan/atau terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS).
2.5.
Calon peserta didik yatim dan/atau piatu sebagaimana tersebut angka 2.1. berdasarkan
data yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
2.6.
Calon peserta didik anak panti sebagaimana tersebut angka 2.1. berdasarkan data
yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
2.7.
Calon Peserta Didik Baru putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya
adalah putera/puteri dari orang tua calon peserta didik yang menangani langsung
pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19
dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid-19 sebagaimana tersebut
angka 2.1. berdasarkan data yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah.
2.8.
Tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya adalah putera/puteri dari orang tua calon
peserta didik yang menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan
dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang
dengan kasus Covid 19 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah
dibuktikan dengan Kartu Keluarga di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan disertai surat
yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi tempatnya bertugas, dan diverifikasi
oleh Satuan Pendidikan tujuan.
2.9.
Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili
di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
2.10.
Calon peserta didik yatim dan/atau piatu sebagaimana tersebut angka 2.1. paling
banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB
Afirmasi.
2.11.
Calon peserta didik anak panti sebagaimana tersebut angka 2.1. paling banyak 2%
(dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi.
2.12.
Calon peserta didik putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya
adalah putera/puteri dari orang tua calon peserta didik yang menangani langsung
pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19
dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19 sebagaimana tersebut
angka 2.1. paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada
jalur PPDB Afirmasi.
2.13.
Apabila jumlah calon peserta didik yatim dan/atau piatu melebihi 2% (dua persen)
dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi maka ditentukan
urutan prioritas :
a.
jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius
domisili alamat pada kartu keluarga calon peserta didik yang bersangkutan tinggal
ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik;dan
b.
usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat
keterangan lahir.
2.14.
Apabila jumlah calon peserta anak panti melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya
tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi maka ditentukan berdasarkan urutan
prioritas:
a.
jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius
domisili alamat pada kartu keluarga calon peserta didik yang bersangkutan
tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik;dan
b.
usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat
keterangan lahir.
2.17
Apabila jumlah calon peserta didik putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga
pendukungnya adalah putera/puteri dari orang tua calon peserta didik yang menangani
langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus
Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19 melebihi
3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi maka
ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
a.
jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius
domisili alamat pada kartu keluarga calon peserta didik yang bersangkutan
tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik;dan
b.
usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat
keterangan lahir.
2.18
Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan
keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah Sekolah wajib
melakukan verifikasi data di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2.15.
Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik pada jalur afirmasi tidak mencapai 20%
(dua puluh persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
3.
Jalur perpindahan tugas orang tua/wali
3.1.
Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali yakni jalur yang disediakan bagi
Calon Peserta Didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang
dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali.
3.2.
Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 adalah perpindahan tugas
sekurang-kurangnya antar kabupaten/kota (Beda kab/kota dan Tidak dalam 1
wilayah KK).
3.3.
Calon Peserta Didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang diterima
paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung yang tersedia pada Satuan
Pendidikan.
3.4.
Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru
yang mendaftar pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/wali bekerja sebagai
guru.
3.5.
Peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali merupakan
peserta didik dengan Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat calon
peserta didik mendaftar.
3.6.
Dalam hal daya tampung untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi,
maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
3.7.
Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali
tidak mencapai 5% (lima persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
3.8.
Catatan diutamakan anak guru langsung diterima
4.
Jalur prestasi
4.1.
Jalur PPDB Prestasi adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi Calon
Peserta Didik.
4.2.
Calon Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik
yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
4.3.
Calon Peserta Didik pada jalur prestasi yang diterima paling banyak 20% (dua puluh
persen) dari daya tampung yang tersedia pada Satuan Pendidikan.
4.4.
Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai akhir pada jalur
prestasi berdasarkan penghitungan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan
semester 5 (lima) SMP/sederajat pada mata pelajaran yang ditentukan, ditambah dengan
bobot nilai prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun
non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau
tingkat kabupaten/kota
4.5.
Calon Peserta Didik dengan prestasi Juara I, II, III Internasional dan Juara I
Nasional dari kejuaran yang diselenggarakan secara berjenjang diberikan prioritas
langsung diterima.
4.6.
Bobot nilai prestasi hasil perlombaan ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi
tertinggi yang dimiliki oleh Calon Peserta Didik dengan ketentuan :
a.
Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3
(tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan prestasi tersebut diperoleh
pada jenjang pendidikan SMP/sederajat.
b.
Bukti prestasi sebagaimana tersebut dalam huruf a harus mendapatkan pengesahan dari
Kanwil Kemenag atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
c.
Calon Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang berasal
dari luar Provinsi Jawa Tengah dilakukan verifikasi dan/atau pengujian oleh
Satuan Pendidikan yang dituju sebelum ditetapkan bobot nilainya.
4.7.
Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik pada jalur prestasi tidak mencapai 20%
(dua puluh persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
B. PPDB SMK
PPDB SMK tidak menerapkan jalur
sebagaimana pada PPDB SMA namun menggunakan sistem seleksi :
1.
Seleksi Calon Peserta Didik dari keluarga miskin, yatim dan/atau piatu, dan putra/putri
tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya :
1.1.
Kuota Calon Peserta Didik dari keluarga miskin, yatim dan/atau piatu, anak panti,
serta putra/putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya adalah putera/puteri
dari orang tua calon peserta didik yang menangani langsung pasien Covid-19, dan
yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung
pasien dan/atau orang dengan kasus Covid-19 paling sedikit 15% (lima belas
persen) dari daya tampung sekolah.
1.2.
Calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana
tersebut angka 1.1. dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program
penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang
dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP/PIP) dan/atau terdaftar
dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
1.3.
Calon peserta didik yatim dan/atau piatu sebagaimana tersebut angka 1.1. berdasarkan
data yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah..
1.4.
Calon peserta didik anak panti sebagaimana tersebut angka 1.1. berdasarkan data
yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
1.5.
Calon Peserta Didik Baru putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya
adalah putera/puteri dari orang tua calon peserta didik yang menangani langsung
pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19
dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid-19 sebagaimana tersebut
angka 1.1. berdasarkan data yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah.
1.6.
Calon peserta didik yatim dan/atau piatu paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah
daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi.
1.7.
Calon peserta didik anak panti paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya
tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi.
1.8.
Calon peserta didik putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya
adalah putera/puteri dari orang tua calon peserta didik yang menangani langsung
pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19
dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid-19 paling
banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB
Afirmasi.
1.9.
Tenaga tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya adalah putera/puteri dari orang
tua calon peserta didik yang menangani langsung pasien Covid-19, dan yang
melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung
pasien dan/atau orang dengan kasus Covid-19 dengan wilayah kerja di luar Provinsi
Jawa Tengah dapat diberikan dispensasi/prioritas langsung diterima utamanya di wilayah
zonasinya apabila orang tua Calon Peserta Didik masih tercatat sebagai warga Provinsi
Jawa Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan disertai surat yang
diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi tempatnya bertugas, dan diverifikasi
oleh Satuan Pendidikan tujuan.
1.10.
Apabila jumlah calon peserta didik yatim dan/atau piatu melebihi 2% (dua persen)
dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi maka ditentukan
berdasarkan urutan prioritas:
a.
jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius
domisili alamat pada kartu keluarga calon peserta didik yang bersangkutan tinggal
ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik;dan
b.
usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan
lahir.
1.11.
Apabila jumlah calon peserta anak panti melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya
tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi maka ditentukan berdasarkan urutan
prioritas :
a.
jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius
domisili alamat pada kartu keluarga calon peserta didik yang bersangkutan tinggal
ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik;dan
b.
usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan
lahir.
2.12
Apabila jumlah calon peserta didik putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga
pendukungnya adalah putera/puteri dari orang tua calon peserta didik yang menangani
langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus
Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid-19 melebihi
3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi maka
ditentukan berdasarkan urutan prioritas : a) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah
pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga
calon peserta didik yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang
berdasar pada Dapodik;dan b) usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan
akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
2. Seleksi Calon Peserta
Didik domisili terdekat
2.1.
Kuota Calon Peserta Didik dengan domisili terdekat paling banyak 10% (sepuluh
persen) dari daya tampung sekolah.
2.2.
Jarak domisili terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak (radius) domisili
sesuai alamat pada kartu keluarga dengan Satuan Pendidikan.
2.3.
Apabila urutan terakhir pada kuota ini terdapat lebih dari satu Calon Peserta Didik,
maka dilakukan seleksi berdasarkan usia yang lebih tua Calon Peserta Didik.
3. Seleksi Prestasi
3.1.
Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai seleksi prestasi
adalah nilai rapor dan bobot nilai prestasi bidang akademik dan non akademik
pada kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang.
3.2.
Nilai rapor didasarkan atas Nilai Rapor Semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat,
yaitu nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan
IPA.
3.3.
Apabila hasil Rapor Semester I s.d V untuk nilai Bahasa Indonesia, Matematika,
Bahasa Inggris, dan IPA dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai
dikonversi menjadi rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh) hingga 2
(dua) digit di belakang koma.
3.4.
Nilai rapor dimaksud merupakan nilai rata–rata pada aspek kompetensi pengetahuan
dan kompetensi keterampilan bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013,
sedangkan untuk Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2006 adalah nilai
rata-rata pada aspek kompetensi pengetahuan.
3.5.
Calon Peserta Didik dengan prestasi Juara I, II, III Internasional dan Juara I
Nasional dari kejuaran yang diselenggarakan secara berjenjang diberikan prioritas
langsung diterima.
3.6.
Bobot nilai prestasi ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang
dimiliki oleh Calon Peserta Didik dengan ketentuan :
a.
Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3
(tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB, dan prestasi tersebut diperoleh
pada jenjang pendidikan SMP/sederajat.
b.
Bukti prestasi sebagaimana tersebut dalam huruf a harus mendapatkan pengesahan dari
Kanwil Kemenag/Kantor Kemenag atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
c.
Bukti prestasi Calon Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan SMP/sederajat
yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah dilakukan verifikasi dan/atau pengujian
oleh Satuan Pendidikan yang dituju sebelum ditetapkan bobot nilainya.
d.
Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai pada seleksi
prestasi adalah nilai rapor ditambah dengan bobot nilai prestasi bidang akademik
dan non akademik pada kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang.
Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB SMA SMK Provinsi
Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023, Persyaratan PPDB SMA SMK Provinsi
Jawa Tengah adalah sebagai berikut
1. SMA
Kelengkapan
dokumen pendaftaran yang akan verifikasi oleh Satuan Pendidikan guna
mendapatkan token pendaftaran daring:
1.1. Jalur Zonasi
a.
Buku Rapor SMP/sederajat.
b.
Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh
Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
c.
Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan
ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang
dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP.
d.
Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada
awal Tahun Ajaran 2022/2023, dan belum menikah;
e.
Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun
sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang
diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi;
f.
Piagam Prestasi/Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/tidak berjenjang
(khusus bagi yang memiliki).
g.
Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren menggunakan surat keterangan bahwa
pondok pesantren terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang
diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
1.2. Jalur Afirmasi
a.
Buku Rapor SMP/sederajat.
b.
Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh
Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
c.
Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan
ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang
dinilai/dihargai sama/setingkat;
d.
Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada
awal Tahun Ajaran baru 2022/2023, dan belum menikah;
e.
Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun
sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang
diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi;
f.
Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan,
yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
g.
Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau menyertakan
bukti kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP/KIP) yang diterbitkan oleh
Kemendikbud.
h.
Calon Peserta Didik baru yatim dan/atau piatu berdasarkan data dari (DP3AKB).
i.
Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari panti asuhan didasarkan atas data
pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
j.
Calon Peserta Didik Baru terdaftar dalam hasil pendataan putera/puteri tenaga kesehatan
dan tenaga pendukungnya adalah putera/puteri dari orang tua calon peserta didik
yang menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau
penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan
kasus Covid-19 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
k.
Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan
khusus bagi Calon Peserta Didik yang merupakan putera/puteri tenaga kesehatan dan
tenaga pendukungnya adalah putera/puteri dari orang tua calon peserta didik
yang menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau
penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan
kasus Covid-19 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih
tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah.
1.3. Jalur Perpindahan Orang
Tua
a.
Buku Rapor SMP/sederajat.
b.
Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh
Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
c.
Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan
ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang
dinilai/dihargai sama/setingkat.
d.
Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada
awal Tahun Ajaran baru 2022/2023, dan belum menikah.
e.
Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan
sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/Kota.
f.
Calon Peserta Didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan
dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari
pejabat yang berwenang.
g.
Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan,
yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
h.
Kartu Keluarga di luar wilayah zonasi.
i.
Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa orang tua Calon
Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung
setelah tanggal penugasan.
1.4. Jalur Prestasi
a.
Buku Rapor SMP/sederajat.
b.
Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh
Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
c.
Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan
ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang
dinilai/dihargai sama/setingkat.
d.
Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada
awal Tahun Ajaran baru 2022/2023, dan belum menikah.
e.
Kartu Keluarga yang masih berlaku.
f.
Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan,
yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
2. SMK
Kelengkapan administrasi yang
harus dipersiapkan oleh Calon Peserta Didik SMK yang akan divalidasi pada saat
daftar ulang:
a.
Buku Rapor SMP/sederajat.
b.
Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh
Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
c.
Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah
SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang
dinilai/dihargai sama/setingkat.
d.
Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal
Tahun Ajaran baru 2022/2023, dan belum menikah.
e.
Kartu Keluarga.
f.
Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang
diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal
pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
g.
Calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan
dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu
dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu
Indonesia Pintar (PIP/KIP) dan/atau terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS).
h.
Calon Peserta Didik baru yatim dan/atau piatu berdasarkan data dari (DP3AKB)
i.
Terdaftar dalam hasil pendataan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya
adalah putera/puteri dari orang tua calon peserta didik yang menangani langsung
pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19
dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19 yang diterbitkan
oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
j.
Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan
khusus bagi Calon Peserta Didik yang merupakan putera/puteri tenaga kesehatan
dan tenaga pendukungnya adalah putera/puteri dari orang tua calon peserta didik
yang menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau
penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan
kasus Covid 19 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih
tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah.
k.
Surat pernyataan yang memberikan penjelasan tentang kondisi kesehatan Calon Peserta
Didik pada pilihan bidang keahlian/kompetensi keahlian Tertentu
Jadwal
PPDB SMA SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023. Untuk
kelancaran penyelenggaraan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Tahun Ajaran
2022/2023 di Provinsi Jawa Tengah diatur dengan jadwal sebagai berikut :
1.
Penetapan Zonasi : Tanggal, 15 Mei 2022
2.
Pengumuman PPDB : Tanggal, 10 Juni 2022
3.
Pengajuan akun dan verfikasi berkas, dan aktivasi akun. : Tanggal 15 s.d 28
Juni 2022 (Verifikasi berkas dilaksanakan pada jam kerja di Satuan Pendidikan SMA/SMK
Negeri)
4.
Pendaftaran, dan perubahan pilihan akan dibuka : Tanggal, 29 Juni 2022, mulai
pukul 07.00 WIB s.d 23.55 WIB (setiap hari dalam masa pendaftaran) dam ditutup :
Tanggal, 31 Juni 2022, pukul 16.00 WIB
5.
Evaluasi Pengaduan : Tanggal, 1 s.d 3 Juli 2022
6.
Pengumuman Hasil : Tanggal, 4 Juli 2022 selambatnya pukul 23.55 WIB
6.
Daftar Ulang : Tanggal, 5 s.d 7 Juli 2022
7.
Awal Tahun Ajaran Baru 2022/2023 : Tanggal, 18 Juli 2022
Selengkapnya silahkan
download Jadwal dan Petunjuk Teknis (Juknis)
PPDB SMA SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023. Link download
Juknis PPDB SMA SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023 (DISINI)
Demikin informasi tentang Jadwal dan Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB
SMA SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023. Semoga ada
manfaatnya.
No comments