PERMENPAN RB NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN

Permenpan RB Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman


Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, diterbitkan untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan dukungan teknis operasional guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung.


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, yang dimaksud Jabatan Fungsional Penata Kehakiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung. Pejabat Fungsional Penata Kehakiman yang selanjutnya disebut Penata Kehakiman adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

 

Dalam Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, dinyatakan bahwa Penata Kehakiman berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Penata Kehakiman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kehakiman. Kedudukan Penata Kehakiman ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Ditegaskan dalam Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, bahwa Jabatan Fungsional Penata Kehakiman merupakan jabatan karier PNS. Jabatan Fungsional Penata Kehakiman termasuk dalam klasifikasi/rumpun hukum dan peradilan. Jabatan Fungsional Penata Kehakiman merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian. Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman terdiri atas:

a. Penata Kehakiman Ahli Pertama;

b. Penata Kehakiman Ahli Muda;

c. Penata Kehakiman Ahli Madya; dan

d. Penata Kehakiman Ahli Utama.

Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permenpan RB Nomor 84 Tahun 2020 ini.

 

Tugas Jabatan Fungsional Penata Kehakiman berdasarkan Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman adalah melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Kehakiman yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:

a. pencegahan;

b. penegakan; dan

c. seleksi calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung.

 

Selengkapnya silahkan download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, melalui link yang tersedia di bawah ini.

 

Link download Permenpan RB Nomor 84 Tahun 2020 (DISINI)

 

Demikian informasi tentang Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.



= Baca Juga =



2 comments:

  1. Terima kasih telah membagikan info terkait Peraturan Menpan (PermenpanRB), ini sangat mebantu kami saat mencari regulasi tentang Permenpan RB yang dibutuhkan. Sukses selalu buat Anda, dan kita semua. Amiin

    ReplyDelete
  2. Makasih banyak atas postingnya. Alhamdulilah cukup membantu. Moga sukses.

    ReplyDelete

Theme images by Deejpilot. Powered by Blogger.