ainamulyana.com Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengadaan PPPK Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022, diterbitkan dengan pertimbangan : a) bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan mendorong peningkatan profesionalisme guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah, perlu mengatur pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 secara nasional; b) bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
Berdasarkan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022 Tentang
Pengadaan PPPK Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022, dinyatakan bahwa Pengadaan
PPPK JF Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 untuk merekrut Guru Ahli Pertama. Pengadaan
PPPK JF Guru dilaksanakan berdasarkan prinsip:kompetitif; adil; objektif; transparan;
bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan tidak dipungut biaya.
Ditgaskan dalam Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022 Tentang
Pengadaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022, bahwa
Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022
terdiri atas kategori: pelamar prioritas; dan pelamar umum. Pelamar prioritas terdiri
atas: a) pelamar prioritas I; b) pelamar prioritas II; dan c) pelamar prioritas
III.
Pelamar prioritas I terdiri
atas: a) THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru
Tahun 2021; b) Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK
JF Guru Tahun 2021; c) Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada
seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021; dan d) Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang
Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.
Sedangkan Pelamar prioritas
II merupakan THK-II. elamar prioritas III merupakan Guru non-ASN di sekolah
negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga)
tahun.
Pelamar umum terdiri atas:a)
Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan b) pelamar yang terdaftar di
Dapodik. Pelamar baik pelamar prioritas maupun umum harus memenuhi persyaratan
umum sebagai berikut: a). warga negara Indonesia; b) usia paling rendah 20 (dua
puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat
pendaftaran; c) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana
penjara 2 (dua) tahun atau lebih; d) tidak pernah diberhentikan dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri
sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai
swasta; e) tidak menjadi anggota atau penGurus partai politik atau terlibat
politik praktis; f) memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan
dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan
persyaratan; g) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang
dilamar; h) surat keterangan berkelakuan baik; dan i) persyaratan lain sesuai
kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Selain harus memenuhi
persyaratan umum sebagaimana dimaksud, Pelamar yang berasal dari pelamar penyandang
disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut: a)
melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang
menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan b) menyampaikan video
singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas
sebagai pendidik.
Persyaratan bagi penyandang
disabilitas wajib dilakukan verifikasi oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah. Dalam
melakukan verifikasi, Panitia Seleksi Instansi Daerah dapat berkonsultasi
kepada dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan.
Pelamar yang berstatus sebagai:
a) penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF
Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris; b) penyandang disabilitas
daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru pendidikan jasmani, olahraga,
dan kesehatan; dan c) penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan
PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.
Selengkapnya silahkan download
dan baca Permenpan RB Nomor 20 Tahun
2022 Tentang Pengadaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022, melalui
link salinan dokumen yang tersedia. LINK DOWNLOAD PERMENPAN RB NOMOR 20 TAHUN2022 (DISINI).
Demikain informasi tentang Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022 Tentang
Pengadaan PPPK Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022. Semoga ada manfaatnya, terima kasih. (
No comments