Latihan Soal Tes Seleksi CPNS dan Soal Tes Seleksi PPPK Formasi Analis Kebijakan Tahun 2023-2024. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
Jabatan
Fungsional Analis Kebijakan termasuk dalam rumpun manajemen. Analis Kebijakan berkedudukan
sebagai pelaksana fungsional di bidang kajian dan analisis kebijakan pada instansi
pusat dan daerah. Analis Kebijakan merupakan jabatan karier. Tugas pokok Analis
Kebijakan yaitu melaksanakan kajian dan analisis kebijakan.
Analis
Kebijakan saat ini memiliki tugas dan fungsi serta tanggungjawab yang cukup
banyak dan berat dalam melakukan perbaikan atau membenahi setiap permalasahan
kebijakan di negeri ini, mulai dari proses perencanaan dan pembahasan sebuah
kebijakan hingga lahirnya kebijakan yang berkualitas. Problematik kebijakan
yang saat ini kita temukan, terdapat banyaknya kebijakan yang tidak sinkron,
tumpang tindih serta overlapping menjadi prioritas utama yang harus segera di
benahi dan diselesaikan.
Sebelum
Anda membaca Latihan Soal Tes Seleksi CPNS
dan Soal Tes Seleksi PPPK Formasi Analis Kebijakan Tahun 2023-2024, perlu
diketahui bahwa Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Tingkat Ahli dari
yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a) Analis Kebijakan
Pertama; b) Analis Kebijakan Muda; c) Analis Kebijakan Madya; dan d) Analis
Kebijakan Utama. Jenjang Pangkat dan golongan ruang Analis Kebijakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. ASN yang menduduki jabatan fungsional Analis
Kebijakan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. Kompetensi
Analis Kebijakan meliputi: kemampuan analisis; dan. kemampuan politis
(political skill).
Berikut
ini Latihan Soal Tes Seleksi CPNS dan
Soal Tes Seleksi PPPK Formasi Analis Kebijakan Tahun 2023-2024, yang
mudah-mudahan dapat menambah wawasan Bapak/Ibu.
1.
Komunikasi Publik berorientasi kepada .
A. Pendengar/Komunikan.
B. Pembicara/Sumber.
C. Pendengar dan
pembicara.
D. Diri pribadi.
E. Media
Pembahasan: B.
Pembicara/Sumber.
2.
Bentuk persentasi komunikasi organisasi publik secara garis besarnya dapat
dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang bersifat pemberian informasi dan
mencari komitmen. Tipe persentasi yang bersifat pemberian informasi adalah
sebagai berikut, kecuali_ .
A. Persentasi
Orientasi.
B. Persentasi untuk
Latihan Pekerjaan Tertentu.
C. Laporan Status.
D. Rapat-Rapat Umum.
E. Persentasi
Pendekatan Tim.
Pembahasan: E.
Persentasi Pendekatan Tim.
3..
Bentuk kedua dari komunikasi publik dalam organisasi adalah untuk mencari
komitmen. Komunikasi ini dimaksudkan untuk mempengaruhi pendengar melalui
informasi yang diberikan. Beberapa tipe dari persentasi ini adalah sebagai
berikut, kecuali .
A. Persentasi Pemasaran.
B. Persentasi
Memotivasi.
C. Persentasi
Penerimaan Karyawan atau Mahasiswa.
D. Persentasi untuk
Latihan Pekerjaan Tertentu.
E. Pendekatan Tim.
Pembahasan: D.
Persentasi untuk Latihan Pekerjaan Tertentu.
4.
Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menyampaikan persentasi lisan dengan baik
adalah sebagai berikut, kecuali_ .
A. Kontak mata.
B. Vokalik.
C. Perencanaan.
D. Kualitas tulisan.
E. Ketepatan
penyampaian.
Pembahasan: D.
Kualitas tulisan.
5.
“Proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan
guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan alam perencanaan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum” disebut...
A. analisis kebijakan
B. knowledge
management
C. management
knowledge
D. evidence based
policy
E. Konsultasi Publik
Pembahasan: e.
Konsultasi Publik
6..
Keseluruhan ciri good governance tersebut adalah saling memperkuat dan saling
terkait (mutually reinforcing) dan tidak bias berdiri sendiri disebut dengan
kata lain yaitu ...
A. Responsiveness
B. Accountability
C. Interrelated
D. Transparency
E. Participation
Pembahasan : C.
Interrelated
7.
Tiga elemen penting dalam sistem kebijakan publik menurut Dunn adalah…
A.
Lingkungan Kebijakan, Kebijakan Publik, Pelaku Kebijakan
B.
Analisis Kebijakan, Aktor Kebijakan, Lingkungan Kebijakan
C.
Adopsi Kebijakan, Penetapan Prioritas Kebijakan, Evaluasi Kebijakan
D.
Proses Pembuatan Kebijakan, Tuntutan Kualitas Pembuatan Kebijakan, Struktur
Pembuat Kebijakan
Pembahasan: A.
Lingkungan Kebijakan, Kebijakan Publik, Pelaku Kebijakan.
8.
Apa yang pertama dilakukan oleh analis kebijakan publik dalam proses pembuatan
policy paper?
A.
Penyamaan visi misi
B.
Identifikasi masalah
C.
Analisis situasi
D.
Analisis stakeholders
E.
Analisis Keuangan
Pembhasan:
C. Analisis situasi
9.
Seberapa jauh alternatif tersebut dapat memenuhi tingkat kebutuhan yang dipermasalahkan
merupakan esensi dari kriteria…
A.
Efisiensi
B.
efektifitas
C.
Equity
D.
Adequacy
E.
Kelayakan
Pembahasan
D. Adequacy.
10.
Menurut Dunn, Menyediakan informasi mengenai nilai dan konsekuensi alternatif
kebijakan di masa mendatang, merupakan prosedur umum yang dipakai dalam
pemecahan masalah yaitu pada…
A.
preskripsi
B.
deskripsi
C.
evaluasi
D.
prediksi
E.
definisi
PembahasanL
A. preskripsi.
11
Salah satu fungsi monitoring dalam analisis kebijakan menurut Dunn yaitu
Menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk mengetahui perubahan sosial atau
ekonomi yang terjadi paska kebijakan diimplementasikan dalam kurun waktu
tertentu, atau yang biasa disebut...
A.
accounting
B.
compliance
C.
auditing
D.
performance
E.
impact
Pembahasan:
A. accounting.
12
Pengambil keputusan dalam organisasi bersifat acak dan unsystematic merupakan
model pengambilan keputusan dalam kebijakan publik, yaitu model
A.
rasional
B.
garbage can
C.
bounded rationality
D.
adequacy
E.
Kelayakan
Pembahasan:
B. garbage can.
13
strategi seleksi, penonjolan, dan tautan fakta ke dalam berita agar lebih
bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring
interpretasi khalayak sesuai perspektifnya, merupakan Salah satu cara untuk
memudahkan pemahaman dalam melihat fenomena sosial yaitu...
A.
Planning Matrix
B.
Mapping analysis
C.
Interest grid
D.
stakeholders mapping
E.
Analisis Framing
Pembahasan
E. Analisis Framing.
14.
Berikut ini yang bukan termasuk ke dalam 5 langkah analisis manfaat biaya (cost
and benefit analysis) adalah…
A.
identifikasi jenis kebijakann
B.
membuat kebijakan
C.
membuat pilihan
D.
menghitung manfaat bersih
E.
menilai semua dampak yang mungkin terjadi dalam rupiah sedapat mungkin
Pembahasan
B. membuat kebijakan.
15
Penduduk pada tahun 2015 adalah 10.000 jiwa, pertumbuhan penduduk selama 5
tahun terakhir (2010-2015) adalah 100 jiwa pertahun, maka jumlah penduduk pada
tahun 2020 adalah
A.
100000 penduduk
B.
1000000 penduduk
C.
1100000 penduduk
D.
10010000 penduduk
E.
11000000 penduduk
Pembahasan:
D 10010000 penduduk
16
Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 2000 penduduk dengan angka pertumbuhan
25% pertahun, maka jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah
A.
6011 jiwa
B.
6103 jiwa
C.
6102 jiwa
D.
6200 jiwa
E.
6120 jiwa
Pembahasan:
B 6103 jiwa
17
Yang tidak termasuk unsur-unsur dalam design penelitian riset kebijakan yaitu…
A.
menentukan topik
B.
merumuskan masalah penelitian
C.
Metode penelitian
D.
Analisis Data
E.
Mencari akar permasalahan
Pembahasan:
E. Mencari akar permasalahan
18
Suatu bentuk analisis yang ditunjukkan untuk mendukung kegiatan pembuatan
kebijakan dalam bentuk hasil penelitian, adalah .
A.
Information for Policy.
B.
Policy monitoring.
C.
Policy determination.
D.
Analysis of policy.
E.
Analysis for policy.
Pembahasan:
A. Information for Policy.
19
Tujuan penelitian mengungkapkan .
A.
Sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian.
B.
Teori yang dianggap relevan dengan bidang penelitian.
C.
Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
D.
Merancang proses pelaksanaan penelitian.
E.
Jawaban dari rumusan masalah penelitian.
Pembahasan:
A. Sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian.
20
Isi rumusan tujuan penelitian mengacu pada .
A.
Metodologi penelitian.
B.
Hasil penelitian.
C.
Rumusan masalah penelitian.
D.
Tujuan penelitian.
E.
Batasan masalah.
Pembahasan:
C. Rumusan masalah penelitian.
21
Bagian penelitian yang berisikan sumbangsih hasil penelitian terhadap instansi
dan masyarakat, yakni .
A.
Metodologi penelitian.
B.
Hasil penelitian.
C.
Rumusan masalah penelitian.
D.
Tujuan penelitian.
E.
Manfaat penelitian.
Pembahasan:
E. Manfaat penelitian.
22
Perhatikan contoh berikut: Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pekerjaan
Umum dan Pimpinan Lapindo untuk segera menyelesaikan masalah ganti rugi kepada
masyarakat yang terkena dampak lumpur sekitar proyek Lapindo. Dari contoh
tersebut, instruksi tersebut menggambarkan...
A.
kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang
B.
kebijakan dengan penentu kebijakan banyak orang
C.
kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan satu orang
D.
kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan banyak orang
Pembahasan
A.
23
DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan
pengentasan kemiskinan melalui program agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang
dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi
yang benar dan pada waktu yang tepat bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk
itu, kriteria evaluasi kebijakan publik yang digunakan DPRD tersebut adalah…
A.
daya guna
B.
objektivitas
C.
relevansi
D.
validitas
Pembahasan:
C.
24.
Kebijakan negara Myanmar melakukan berbagai perubahan lambang, lagu dan
konstitusi negara yang baru, saat berubah dari negara Burma menjadi negara
Myanmar, adalah contoh dari kebijakan…
A.
liberal
B.
mandiri terlaksana (self-executing)
C.
redistributif
D.
regulator
Pembahasan:
B .
25
Salah satu faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau
melaksanakan kebijakan anti pornografi jika telah dilegitimasi pemerintah, adalah…
A.
adanya tidakpatuhan selektif terhadap hukum
B.
adanya dugaan korupsi dalam perumusan kebijakan antipornografi tersebut.
C.
banyaknya anggota legislatif perempuan yang masih permisif terhadap pornografi
D.
pemerintah RI yang sekarang berasal dari partai yang tidak populer
Pembahasan:
A.
26
Menurut Dye, salah satu yang membedakan antara analisis kebijakan publik dengan
advokasi kebijakan, adalah karaktersitik advokasi kebijakan adalah …
A.
menjelaskan sebab suatu kebijakan diambil sedangkan analisis kebijakan tidak
perlu menjelaskannya
B.
menilai proses sistem politik sedangkan analisis kebijakan tidak menilainya
C.
mencakup pengumpulan data sedangkan analisis kebijakan tidak mencakup
pengumpulan data
D.
membutuhkan keahlian retorika dan keaktifan organisasi para elit politik
sedangkan analisis kebijakan mendorong kajian ilmiah para akademisi terhadap
kebijakan publik
Pembahasan:
D
27
Tiga elemen penting dalam sistem kebijakan publik menurut Dunn adalah …
A.
Lingkungan Kebijakan, Kebijakan Publik, Pelaku Kebijakan
B.
Analisis Kebijakan, Aktor Kebijakan, Lingkungan Kebijakan
C.
Adopsi Kebijakan, Penetapan Prioritas Kebijakan, Evaluasi Kebijakan
D.
Proses Pembuatan Kebijakan, Tuntutan Kualitas Pembuatan Kebijakan, Struktur
Pembuat Kebijakan
Pembahasan: A.
Lingkungan Kebijakan, Kebijakan Publik, Pelaku Kebijakan. .
28
kebijakan publik sebagai ”apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak
melakukan.” merupakan pendapat :
A.
Thomas R. Dye
B.
Carl J. Friedrick
C.
James E. Anderson
D.
W.F. Willoughby
E.
David Easton
Pembahasan : A. Thomas
R. Dye . Modul PPPK 2023 Formasi Analis Kebijakan
29.
Kebijakan publik adalah “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan
oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturanperaturan
perundang-undangan atau dalam policy statemen yang berbentuk pidato-pidato dan
wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera
ditindaklanjuti dengan programprogram dan tindakan pemerintah.” ini adalah
pendapat yang dikemukakan oleh ...
A.
Thomas R. Dye
B.
George C. Edwards III dan Ira Sharkansky
C.
James E. Anderson
D.
W.F. Willoughby
E.
David Easton
Pembahasan : B.
George C. Edwards III dan Ira Sharkansky
30
Tahapan dalam Proses Kebijakan yang bertujuan untuk menemukan dan memahami
hakikat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam
hubungan sebab akibat adalah …
A.
Pengkajian Persoalan
B.
Penentuan Tujuan
C.
Perumusan Alternatif
D.
Penyusunan Model
E.
Penentuan Kriteria
Pembahasan : A.
Pengkajian Persoalan
Demikian
informasi tentang Latihan Soal Tes Seleksi
CPNS dan Soal Tes Seleksi PPPK Formasi Analis Kebijakan Tahun 2023-2024. Semoga
ada manfaatnya.
