Latihan Soal Tes CPNS dan Soal Tes PPPK Formasi Jabatan Perencana Tahun 2023-2024. Jabatan Fungsional Perencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
Jabatan
Fungsional Perencana merupakan jabatan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
bertugas melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit kerja tertentu. Perencana
sebagai ujung tombak pembangunan juga berperan menentukan arah perkembangan
Indonesia. Posisi tersebut adalah salah satu jabatan yang tepat dan potensial
bagi ASN muda.
Tugas
Jabatan Fungsional Perencana meliputi menyiapkan, mengkaji, merumuskan
kebijakan dan menyusun Rencana pembangunan pada Instansi Pemerintah secara
teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi
pelaksanaan Rencana pembangunan. Kinerja
Perencana merupakan hasil kerja dan pencapaian Target Perencana, serta
realisasi perolehan Angka Kredit setiap uraian kegiatan/tugas jabatan yang
berasal dari unsur perencanaan, unsur pengembangan profesi dan unsur penunjang.
Sebelum
admin membagikan Latihan Soal Tes CPNS dan
Soal Tes PPPK Formasi Jabatan Perencana Tahun 2023-2024. Ketahuilah bahwa uraian
Tugas Jabatan Fungsional Perencana adalah Mengidentifikasi permasalahan; Merumuskan
permasalahan; Inventarisasi dan
identifikasi data sekunder; Inventarisasi
dan identifikasi data primer; Mengolah data dan informasi; Mengefektifkan
pelaksanaan pengumpulan data; Menganalisis data dan informasi; Menyajikan data dan informasi; Melakukan
persiapan pengendalian pelaksanaan rencana; Melakukan persiapan evaluasi
rencana pembangunan tahunan; Mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi
rencana pembangunan tahunan; Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen
bahan perencanaan pembangunan; Menyusun alternatif dan model hubungan
kausal/fungsional; Menguji alternatif kriteria dan model; Menyusun perencanaan
kebijakan strategis jangka pendek; Menyusun perencanaan program dan kegiatan
lintas sektoral; Menyusun perencanaan program dan kegiatan regional; Menyusun
perencanaan program dan kegiatan sektoral; Menyusun rancangan rencana anggaran
dan pembiayaan pembangunan; Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional
terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan Mengendalikan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
Berikut
ini Latihan Soal Tes CPNS dan Soal Tes
PPPK Formasi Jabatan Perencana Tahun 2023-2024 semoga dapat membantu
mempersiapkan diri Bapak/Ibu.
1.
Derajat partisipasi publik bila dilihat dari seberapa besar keleluasaan yang
dibuka oleh pemerintah, bersifat informatif yaitu ...
A.
Sebuah pemerintahan daerah berada dalam derajat partisipasi yang sifatnya
informatif apabila pemerintah sekedar mensosialisasikan dan menginformasikan
apa saja yang menjadi rencana mereka dalam proses kebijakan
B.
Variasi dan tingkat kedalaman partisipasi warga juga sangat dipengaruhi oleh
seberapa kuat mereka diberi hak suara untuk mengungkapkanberbagai ide dan
gagasan mereka
C.
Kedalaman pelibatan publik dalam proses kebijakan sangat tergantung seberapa
luas dan jauh ruang partisipasi yang disediakan oleh pemerintah daerah dan bisa
diakses oleh warganya
D.
Derajat partisipasi ini
lebih tinggi dari
sekedar informatif. Ini
disebabkan karena pemerintah
daerah sudah menyediaan ruang dan
melembagakan keterlibatan warga dalam proses kebijakan
E.
Dalam ruang ini kehadiran partisipasi publik tidak hanya terlembagakan secara
apik tapi juga sudah mampu mempengaruhi seluruh proses kebijakan yang ada
Pembahasan : A.
Sebuah pemerintahan daerah berada dalam derajat partisipasi yang sifatnya
informatif apabila pemerintah sekedar mensosialisasikan dan menginformasikan
apa saja yang menjadi rencana mereka dalam proses kebijakan.
2.
Jenis dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan RPJPD adalah ...
A.
Bappeda menyusun rancangan RPJPD yang mengacu pada RPJPN
B.
Bapepeda menyelenggarakan Musrenbang RPJPD
C.
Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang
D.
SKPD menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD
E.
Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan
berpedoman pada RPJPD
Pembahasan : A.
Bappeda menyusun rancangan RPJPD yang mengacu pada RPJPN . Modul PPPK 2022 Formasi PERENCANA: Sosial
3.
Jenis dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan RPJMD, kecuali ...
A.
Bapepeda menyelenggarakan Musrenbang RPJPD
B.
Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang
C.
SKPD menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD.
D.
Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan
berpedoman pada RPJPD
E.
Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD
Pembahasan : E.
Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD
4.
Merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan RKPD, kecuali ...
A.
Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD dan
mengacu pada RKP (Nasional)
B.
Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD
C.
Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang
D.
SKPD menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD
E.
Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan
Renja-SKPD
Pembahasan : D. SKPD
menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJM.
5.
Arti penting partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan dapat dikerangkai dalam tujuan sebagai berikut,
kecuali ...
A.
Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
B.
menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD
C.
Menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum
D.
Mendapatkan aspirasi masyarakat
E.
Menciptakan rasa memiliki terhadap pemerintahan dan tanggungjawab pembangunan
Pembahasan :
B. menyesuaikan Renstra-SKPD
dengan RPJMD .
6.
Tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah ...
A.
Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah
B.
Sebagai dasar kebijaksanaan dan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten
C.
mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan
senantiasa berwawasan lingkungan
D.
Sebagai alat untuk mengobservasi investasi yang dilakukan pemerintah,
masyarakat dan swasta
E.
Sebapi pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan
Pembahasan : C.
mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan
senantiasa berwawasan lingkungan .
7.
Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten meliputi
tahapan-tahapan sebagai berikut, kecuali ...
A.
Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten
B.
Persiapan penyusunan
C.
Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebelumnya
D.
Pengumpulan data dan informasi
E.
Analisis
Pembahasan
: A. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten
8.
Aspek-aspek analis dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah...
A.
Kebijaksanaan pembangunan
B.
Pemberian masukan dalam penentuan arah dan pengembangan
C.
Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan
D.
Pemberian masukan dalam perumusan RTRW Kabupaten
E.
Pemberian informasi atau pendapat dalam penyusunan strategi penataan ruang
Pembahasan : A.
Kebijaksanaan pembangunan
9.
Data yang dibutuhkan dalam analisis kebijaksanaan pembangunan, kecuali ...
A.
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)
B.
Program Pembangunan Nasional (Propenas)
C.
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
D.
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)
E.
Kebijaksanaan pembangunan
Pembahasan
: E. Kebijaksanaan pembangunan
10.
Data dan/atau yang dibutuhkan dalam penyusunan peta perekonomian adalah sebagai
berikut, kecuali ...
A.
Produk Domesiik Regional Bruto
B.
Income per capita
C.
Program Pembangunan Nasional (Propenas)
D.
APBD
E.
Jumlah Pengangguran
Pembahasan :
C. Program Pembangunan
Nasional (Propenas) .
11.
Pada saat terjadinya lonjakan jumlah permintaan minyak karena adanya kelangkaan
bahan produksi, banyak produsen yang justru menimbun minyak demi dapat
menjualnya dengan harga semahal mungkin. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah
untuk kembali mengembalikan kurva penawaran bergeser kembali ke kanan adalah….
A.
Memberikan penyuluhan pada warga mengenai cara-cara lain sebagai pengganti
minyak
B.
Memberikan informasi dan mengedukasi warga agar tidak panik dan melakukan panic
buying
C.
Memberikan subsidi pada produsen minyak agar tidak menimbun minyak
D.
Memberikan pajak penjualan pada minyak agar pendapatan pemerintah meningkat
E.
Menghukum dan menindak tegas para penimbun minyak dan berusaha meningkatkan
jumlah produksi minyak dalam negeri
Pembahasan E. Menghukum
dan menindak tegas para penimbun minyak dan berusaha meningkatkan jumlah
produksi minyak dalam negeri.
12.
Salah satu contoh konkret yang menggambarkan bahwa sosialisasi sangat
berpengaruh terhadap pembentukan gender adalah…
A.
manusia dilahirkan dengan satu jenis kelamin
B.
laki-laki diwajibkan menjadi kuat dan dilarang menangis oleh orang tuanya
C.
secara biologis perempuan lebih teliti dibanding laki-laki
D.
secara fisik laki-laki cenderung lebih kuat dibanding perempuan
E.
perempuan memiliki fisik yang cenderung lebih kecil dibanding laki-laki
Pembahasan A. manusia
dilahirkan dengan satu jenis kelamin.
13.
Berikut ini yang menggambarkan cara kerja gender dalam masyarakat yaitu…
A
perempuan dianggap hanya berperan dalam pekerjaan domestik
B
laki-laki dapat menjadi pencari nafkah maupun pengurus rumah tangga
C
perempuan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak sesuai prestasinya
D
laki-laki dapat menggunakan produk perawatan wajah sesuai kebutuhannya
E.
perempuan menjadi pemimpin karena kemauannya sendiri
Pembahasan: A.
perempuan dianggap hanya berperan dalam pekerjaan.
14.
Dalam pembuatan peta perekonomian
dibutuhan data sumber daya manusia sebagai berikut, kecuali ...
A.
Jumlah pengangguran
B.
Produk Domestik Regional Bruto
C.
Income per capita
D.
Ekosistem Wilayah
E.
APBD
Pembahasan : D.
Ekosistem Wilayah
15
Tugas Jabatan Fungsional Perencana, kecuali ...
A.
Menyiapkan
B.
Mengkaji
C.
merumuskan kebijakan
D.
menyusun rencana
E.
adopsi dan legitimasi
Pembahasan : E. adopsi dan legitimasi
16.
Tahapan Perencanaan dalam Penetapan Rencana adalah ...
A.
RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
B.
Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
C.
Dilakukan oleh masing ilakukan oleh masing-masing pimpinan masing pimpinan SKPD
D.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
E.
Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode
berikutnya
Pembahasan : A. RPJP
Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
17.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah...
A.
dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi,
dan Arah Pembangunan
B.
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari
visi, misi, dan program Presiden dan memuat strategi pembangunan nasional,
kebijakan umum
C.
dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun
D.
dokumen perencanaan kementerian/ lembaga untuk periode 1 (satu) tahun
E. dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun
Pembahasan : A.
dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi,
dan Arah Pembangunan . Modul PPPK 2022 Formasi PERENCANA: Peraturan Perencana
18.
Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam ...
A.
APBN
B.
APBD
C.
Penerimaan Daerah
D.
Keuangan Daerah
E.
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pembahasan : B.
APBD
19.
Perencanaan dan penganggaran daerah adalah ...
A.
daerah tingkat I, yaitu propinsi; dan daerah tingkat II, yaitu kabupaten atau kotamadya.
Beberapa peraturan lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan
B.
elemen penting di dalam siklus pengelolaan keuangan daerah (PKD), untuk
memahami seluk beluk aktivitas perencanaan dan penganggaran tersebut tentunya
tidak terlepas dari pembahasan mengenai kerangka hukum yang menjadi dasar dalam
pengelolaan keuangan daerah
C.
Pinjaman, baik pinjaman pemerintah daerah (Pemda) maupun pinjaman BUMD
diperhitungkan sebagai pendapatan pemerintah daerah, yang dalam struktur APBD
D.
Unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah pemerintah daerah yang
terdiri atas kepala daerah dan DPRD saja, belum melibatkan masyarakat
E.
daerah beserta perangkat lainnya. Pemerintah daerah adalah badan eksekutif
Pembahasan :
B. elemen penting di
dalam siklus pengelolaan
keuangan daerah (PKD),
untuk memahami seluk beluk aktivitas perencanaan dan penganggaran
tersebut tentunya tidak terlepas dari
pembahasan mengenai kerangka
hukum yang menjadi
dasar dalam pengelolaan
keuangan daerah
20.
Bentuk laporan pertanggungjawaban akhir
tahun anggaran diantaranya sebagai berikut, kecuali ...
A.
Laporan Perhitungan APBD
B.
Nota Perhitungan APBD
C.
Laporan Aliran Kas
D.
Neraca Daerah
E.
Perbandingan antara anggaran dan realisasinya
Pembahasan
: E. Perbandingan
antara anggaran dan
realisasinya
21.
Sifat pertanggungjawaban salah satunya akuntabilitas, yaitu ...
A.
pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah lebih ditujukan pada
pemerintah yang lebih tinggi. Akan tetapi, dengan adanya reformasi,
pertanggungjawaban lebih ditujukan kepada rakyat melalui DPRD
B.
Proses penyusunan anggaran berubah dari sistem tradisional yang menggunakan
pendekatan inkremental dan line item ke sistem anggaran kinerja. Pada sistem
anggaran tradisional pertanggungjawaban ditekankan pada setiap input yang
dialokasikan
C.
sistem anggaran tidak memasukkan kinerja. Di era reformasi, karena sistem
penganggaran menggunakan sistem kinerja, maka pelaksanaan pengendalian dan
audit keuangan dan audit kinerja akan menjadi lebih baik.
D. Penerapan prinsip value for money yang juga dikenal dengan prinsip 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektif). Artinya, dalam menggunakan sumber dana, pemda dituntut untuk selalu memperhatikan kewajaran dan keefektifan tiap pengeluaran rupiah dibandingkan dengan hasil yang diperoleh
E. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan hal penting dalam reformasi keuangan daerah, karena dengan adanya sistem ini maka pemda akan dapat menghasilkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pembahasan : A. pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah lebih ditujukan pada pemerintah yang lebih tinggi. Akan tetapi, dengan adanya reformasi, pertanggungjawaban lebih ditujukan kepada rakyat melalui DPRD .
22.
Perencanaan Daerah disusun dalam spektrum jangka panjangnya yakni ...
A.
10 Tahun
B.
20 Tahun
C.
30 Tahun
D.
40 Tahun
E.
50 Tahun
Pembahasan : B. 20
Tahun . Modul PPPK 2022 Formasi PERENCANA: Ekonomi
23.
Asas yang mendahulukan kesejahteraan
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif adalah pengertian dari ..
A. Asas Kepastian
Hukum
B. Asas Keterbukaan
C. Asaan
Profesionalitas
D. Asas Kepentingan
Umum
E. Asas Akuntabilitas
Pembahasan : d. Asas
Kepentingan Umum.
24
Derajat partisipasi publik bila dilihat dari seberapa besar keleluasaan yang
dibuka oleh pemerintah, bersifat informatif yaitu ...
A.
Sebuah pemerintahan daerah berada dalam derajat partisipasi yang sifatnya
informatif apabila pemerintah sekedar mensosialisasikan dan menginformasikan
apa saja yang menjadi rencana mereka dalam proses kebijakan
B.
Variasi dan tingkat kedalaman partisipasi warga juga sangat dipengaruhi oleh
seberapa kuat mereka diberi hak suara untuk mengungkapkanberbagai ide dan
gagasan mereka
C.
Kedalaman pelibatan publik dalam proses kebijakan sangat tergantung seberapa
luas dan jauh ruang partisipasi yang disediakan oleh pemerintah daerah dan bisa
diakses oleh warganya
D.
Derajat partisipasi ini
lebih tinggi dari
sekedar informatif. Ini
disebabkan karena pemerintah
daerah sudah menyediaan ruang dan
melembagakan keterlibatan warga dalam proses kebijakan
E.
Dalam ruang ini kehadiran partisipasi publik tidak hanya terlembagakan secara
apik tapi juga sudah mampu mempengaruhi seluruh proses kebijakan yang ada
Pembahasan : A.
Sebuah pemerintahan daerah berada dalam derajat partisipasi yang sifatnya
informatif apabila pemerintah sekedar mensosialisasikan dan menginformasikan
apa saja yang menjadi rencana mereka dalam proses kebijakan.
25
Jenis dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan RPJPD adalah ...
A.
Bappeda menyusun rancangan RPJPD yang mengacu pada RPJPN
B.
Bapepeda menyelenggarakan Musrenbang RPJPD
C.
Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang
D.
SKPD menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD
E.
Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan
berpedoman pada RPJPD
Pembahasan :
A. Bappeda menyusun
rancangan RPJPD yang
mengacu pada RPJPN
26.
Jenis dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan RPJMD,
kecuali ...
A. Bapepeda
menyelenggarakan Musrenbang RPJPD
B. Bappeda menyusun
rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang
C. SKPD menyesuaikan
Renstra-SKPD dengan RPJMD.
D. Bappeda menyusun
rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan berpedoman pada
RPJPD
E. Bappeda
menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD
Pembahasan : E.
Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD .
27.
Merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan RKPD, kecuali ...
A. Bappeda menyiapkan
rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP
(Nasional)
B. Bappeda
menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD
C. Bappeda menyusun
rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang
D. SKPD menyesuaikan
Renstra-SKPD dengan RPJMD
E. Bappeda
mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD
Pembahasan : D. SKPD menyesuaikan Renstra-SKPD
dengan RPJMD
28.
Arti penting partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat
dikerangkai dalam tujuan sebagai berikut, kecuali ...
A.
Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
B.
menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD
C.
Menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum
D.
Mendapatkan aspirasi masyarakat
E.
Menciptakan rasa memiliki terhadap pemerintahan dan tanggungjawab pembangunan
Pembahasan : B.
menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD
29.
Tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah ...
A
Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah
B.
Sebagai dasar kebijaksanaan dan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten
C.
mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan
senantiasa berwawasan lingkungan
D.
Sebagai alat untuk mengobservasi investasi yang dilakukan pemerintah,
masyarakat dan swasta
E.
Sebapi pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan
Pembahasan : C.
mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan
senantiasa berwawasan lingkungan.
30.
Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten meliputi
tahapan-tahapan sebagai berikut, kecuali ...
A.
Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten
B.
Persiapan penyusunan
C.
Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebelumnya
D.
Pengumpulan data dan informasi
E.
Analisis
Pembahasan : A.
Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten
31.
Aspek-aspek analis dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah
...
A.
Kebijaksanaan pembangunan
B.
Pemberian masukan dalam penentuan arah dan pengembangan
C.
Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan
D.
Pemberian masukan dalam perumusan RTRW Kabupaten
E.
Pemberian informasi atau pendapat dalam penyusunan strategi penataan ruang
Pembahasan : A.
Kebijaksanaan pembangunan
32.
Data yang dibutuhkan dalam analisis kebijaksanaan pembangunan, kecuali ...
A. Garis-garis Besar
Haluan Negara (GBHN)
B. Program
Pembangunan Nasional (Propenas)
C. Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN)
D. Rencana Tata Ruang
Wilayah Propinsi (RTRWP)
E. Kebijaksanaan
pembangunan
Pembahasan : E.
Kebijaksanaan
33.
Data dan/atau yang dibutuhkan dalam penyusunan peta perekonomian adalah sebagai
berikut, kecuali ...
A. Produk Domesiik
Regional Bruto
B. Income per capita
C. Program
Pembangunan Nasional (Propenas)
D. APBD
E. Jumlah
Pengangguran
Pembahasan : C.
Program Pembangunan Nasional (Propenas)
34.
Dalam pembuatan peta perekonomian dibutuhan data sumber daya manusia sebagai
berikut, kecuali ...
A. Jumlah
pengangguran
B. Produk Domestik
Regional Bruto
C. Income per capita
D. Ekosistem Wilayah
E. APBD
Pembahasan : D.
Ekosistem Wilayah
35.
Tugas Jabatan Fungsional Perencana, kecuali ...
A. Menyiapkan
B. Mengkaji
C. merumuskan
kebijakan
D. menyusun rencana
E. adopsi dan
legitimasi
Pembahasan : E.
adopsi dan legitimasi
36
Tahapan Perencanaan dalam Penetapan Rencana adalah ...
A.
RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
B.
Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
C.
Dilakukan oleh masing ilakukan oleh masing-masing pimpinan masing pimpinan SKPD
D.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
E.
Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk
periode berikutnya
Pembahasan : A. RPJP
Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
37.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah...
A.
dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi,
dan Arah Pembangunan
B.
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari
visi, misi, dan program Presiden dan memuat strategi pembangunan nasional,
kebijakan umum
C.
dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun
D.
dokumen perencanaan kementerian/ lembaga untuk periode 1 (satu) tahun
E.
dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun
Pembahasan : A.
dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi,
dan Arah Pembangunan.
38.
Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam ...
A. APBN
B. APBD
C. Penerimaan Daerah
D. Keuangan Daerah
E. Pengelolaan
Keuangan Daerah
Pembahasan : B.
APBD
39.
Perencanaan dan penganggaran daerah adalah ...
A.
daerah tingkat I, yaitu propinsi; dan daerah tingkat II, yaitu kabupaten atau
kotamadya. Beberapa peraturan lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan
pengelolaan keuangan
B.
elemen penting di dalam siklus pengelolaan keuangan daerah (PKD), untuk
memahami seluk beluk aktivitas perencanaan dan penganggaran tersebut tentunya
tidak terlepas dari pembahasan mengenai kerangka hukum yang menjadi dasar dalam
pengelolaan keuangan daerah
C.
Pinjaman, baik pinjaman pemerintah daerah (Pemda) maupun pinjaman BUMD
diperhitungkan sebagai pendapatan pemerintah daerah, yang dalam struktur APBD
D.
Unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah pemerintah daerah yang
terdiri atas kepala daerah dan DPRD saja, belum melibatkan masyarakat
E.
daerah beserta perangkat lainnya. Pemerintah daerah adalah badan eksekutif
Pembahasan : B.
elemen penting di dalam siklus pengelolaan keuangan daerah (PKD), untuk
memahami seluk beluk aktivitas perencanaan dan penganggaran tersebut tentunya
tidak terlepas dari pembahasan mengenai kerangka hukum yang menjadi dasar dalam
pengelolaan keuangan daerah.
40.
Bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran diantaranya sebagai
berikut, kecuali ...
A. Laporan
Perhitungan APBD
B. Nota Perhitungan
APBD
C. Laporan Aliran Kas
D. Neraca Daerah
E. Perbandingan
antara anggaran dan realisasinya
Pembahasan : E.
Perbandingan antara anggaran dan realisasinya .
41.
Sifat pertanggungjawaban salah satunya akuntabilitas, yaitu ...
A.
pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah lebih ditujukan pada
pemerintah yang lebih tinggi. Akan tetapi, dengan adanya reformasi,
pertanggungjawaban lebih ditujukan kepada rakyat melalui DPRD
B.
Proses penyusunan anggaran berubah dari sistem tradisional yang menggunakan
pendekatan inkremental dan line item ke sistem anggaran kinerja. Pada sistem
anggaran tradisional pertanggungjawaban ditekankan pada setiap input yang
dialokasikan
C.
sistem anggaran tidak memasukkan kinerja. Di era reformasi, karena sistem
penganggaran menggunakan sistem kinerja, maka pelaksanaan pengendalian dan
audit keuangan dan audit kinerja akan menjadi lebih baik.
D.
Penerapan prinsip value for money yang juga dikenal dengan prinsip 3E
(Ekonomis, Efisien, dan Efektif). Artinya, dalam menggunakan sumber dana, pemda
dituntut untuk selalu memperhatikan kewajaran dan keefektifan tiap pengeluaran
rupiah dibandingkan dengan hasil yang diperoleh
E.
Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan hal penting dalam
reformasi keuangan daerah, karena dengan adanya sistem ini maka pemda akan
dapat menghasilkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.
Pembahasan : A.
pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah lebih ditujukan pada
pemerintah yang lebih tinggi. Akan tetapi, dengan adanya reformasi,
pertanggungjawaban lebih ditujukan kepada rakyat melalui DPRD . Modul PERENCANA
2023
42.
Perencanaan Daerah disusun dalam spektrum jangka panjangnya yakni....
A. 10 Tahun
B. 20 Tahun
C. 30 Tahun
D. 40 Tahun
E. 50 Tahun
Pembahasan : B. 20
Tahun
43.
Asas yang mendahulukan kesejahteraan
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif adalah pengertian dari ..
A.
Asas Kepastian Hukum
B.
Asas Keterbukaan
C.
Asaan Profesionalitas
D.
Asas Kepentingan Umum
E.
Asas Akuntabilitas
Pembahasan : d. Asas
Kepentingan Umum. . Modul PERENCANA 2023
Demikian
informasi tentang Latihan Soal Tes CPNS dan
Soal Tes PPPK Formasi Jabatan Perencana Tahun 2023-2024. Semoga ada
manfaatnya.
