Latihan Soal SKB CPNS dan Latihan Soal Seleksi Kompetensi Teknis PPPK Formasi Jabatan Penata Pertanahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang (Kepala Badan Pertanahan Nasional) Permen ATR KBPN Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Jabatan Fungsional Penata Pertanahan, yang dimaksud Jabatan Fungsional (JF) Penata Pertanahan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan. Pejabat Fungsional Penata Pertanahan atau disebut Penata Pertanahan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh PyB untuk melakukan kegiatan di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan.
Dinyatakan dalam Peraturan
Menteri Agraria Dan Tata Ruang (Kepala Badan Pertanahan Nasional) Permen ATR
KBPN Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis atau Juknis Jabatan Fungsional
Penata Pertanahan, bahwa Penata Pertanahan berkedudukan sebagai pelaksana
teknis di bidang Kebijakan Teknis Pertanahan, Tenurial dan Pengembangan
Pertanahan pada Kementerian. Penata Pertanahan merupakan jabatan karier PNS.
Penata Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung
kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat
administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas JF Penata Pertanahan. Kedudukan Penata Pertanahan ditetapkan
dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis
jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Sebelum Admin membagikan Latihan Soal SKB CPNS – Seleksi Kompetensi Teknis
PPPK Formasi Jabatan Penata Pertanahan, perlu diketahui bahwa tugas JF
Penata Pertanahan berdasarakan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang (Kepala
Badan Pertanahan Nasional) Permen ATR KBPN Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Petunjuk
Teknis (Juknis) Jabatan Fungsional Penata Pertanahan adalah melaksanakan
penataan pertanahan yang meliputi Kebijakan Teknis Pertanahan, Tenurial dan
Pengembangan Pertanahan.
JF Penata Pertanahan
merupakan JF kategori keahlian. Jenjang JF Penata Pertanahan terdiri atas:
Penata Pertanahan Ahli Pertama; Penata Pertanahan Ahli Muda; Penata Pertanahan
Ahli Madya; dan Penata Pertanahan Ahli Utama. Pangkat dan golongan ruang atas
jenjang JF Penata Pertanahan terdiri atas:
a.
JF Penata Pertanahan Ahli Pertama:
1.
Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2.
Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b.
JF Penata Pertanahan Ahli Muda:
1.
Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
2.
Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c.
JF Penata Pertanahan Ahli Madya:
1.
Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
2.
Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3.
Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d.
JF Penata Pertanahan Ahli Utama:
1.
Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2.
Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
Penetapan jenjang jabatan
untuk pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan berdasarkan jumlah Angka Kredit
yang dimiliki setelah ditetapkan oleh PyB menetapkan Angka Kredit. Penetapan
jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penata
Pertanahan dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permen ATR KBPN Nomor 28 Tahun 2021
Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Jabatan Fungsional Penata Pertanahan ini.
Bagi Anda yang ingin tahu Latihan Soal SKB CPNS dan Latihan Soal Seleksi Kompetensi Teknis PPPK Formasi Jabatan
Penata Pertanahan, berikut ini beberapa soal dan pembahsan yang sering muncul
dalam seleksi CPNS dan PPPK Jabatan Penata Pertanahan.
1. Ada 5 kriteria yang dilakukan BPN dalam upaya
penyelesaian kasus pertanahan. Adapun yang dimaksud dalam kriteria 4 (K4)
adalah
A. penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian
kasus pertanahan dan pemberitahuankepada semua pihak yang bersengketa.
B. penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian
hak atas tanah, pembatalan sertipikathak atas tanah, pencatatan dalam buku
tanah atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian
Kasus Pertanahan.
C. Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan
yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau
kesepakatan yang lain disetujui oleh pihak yang bersengketa.
D. Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilakan untuk diselesaikan melalui instansi lain.
E. Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan
Kunci jawaban: E.
Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa
penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan.
2. Penanganan suatu kasus pertanahan yang
disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut kecuali
A. Pengolahan data pengaduan, penelitian
lapangan/ koordinasi/ investigasi.
B. Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan
Data/surat keputusan.
C. Menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus.
D. Penyelenggaraan gelar kasus/penyiapan berita
acara.
E. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus
Kunci jawaban C. Menyusun
suatu rekomendasi penyelesaian kasus
3. Secara garis besar Tipologi kasus pertanahan
dikelompokkan menjadi beberapa hal berikut kecuali
A. Penguasaan tanah tanpa hak
B. Sengketa batas
C. Jual satu kali dalam setahun
D. Sertipikat ganda
E. Akta Jual Beli Palsu
Kunci jawaban: C. Jual satu
kali dalam setahun
4. Jenis sengketa mengenai perbedaan pendapat,
nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu
pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas disebut
A. Kekeliruan penunjukan batas
B. Sengketa batas
C. Penguasaan tanah tanpa hak
D. Sengketa waris
E. Tumpang tindih
Kunci jawaban B. Sengketa batas
5. Dalam hukum Agraria diatur mengenai hak-hak
keagrariaan, berikut adalah contohnya kecuali
A. Hak Milik
B. Hak Guna Bangunan
C. Hak Guna Kelompok
D. Hak Guna Usaha
Kunci jawaban C. Hak Guna
Kelompok
6. Sengketa tanah antara lain sebagai berikut,
kecuali
A. sengketa administratif
B. sengketa perdata
C. sengketa pidana
D. Sengketa konsumsif
E. Sengketa mengenai pemilikan, transaksi
Kunci jawaban: D. Sengketa
konsumsif
7. Menurut Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun
2011 mengenai Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, kasus
pertanahan termasuk
A. Sengketa mengenai harga tanah yang meningkat
secara cepat
B. Perebutan wilayah kekuasaan tanah/hak milik
C. Sengketa tanah, bangunan pemerintah yang
menempati wilayah tanah rakyat
D. Sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang
disampaikan kepada BPN RI
E. Segala bentuk yang berhubungan dengan tanah
yang diadukan oleh masyarakat ke BPN
Kunci jawaban: D. Sengketa,
konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada BPN RI
8. Berikut adalah beberapa tujuan pelayanan
pengukuran bidang tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, kecuali
A. Pengukuran Dalam Rangka Kegiatan Inventarisasi
/ Pengadaan Tanah
B. Pengukuran Bidang Untuk Keperluan Pengembalian
Batas
C. Pengukuran Untuk Kepentingan Laporan Tahunan
D. Pengukuran Atas Permintaan Instansi Dan / Atau
Masyarakat Untuk Mengetahui Luas Tanah
E. Pengukuran Dalam Rangka Pembuatan Peta Situasi
Lengkap (Topografi)
Kunci jawaban C. pengukuran
untuk kepentingan laporan tahunan
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri
atas beberapa nomengklatur, kecuali
A. Sekretariat Jenderal
B. Direktorat Jenderal Tata Ruang
C. Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan
D. Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan
E. Direktorat Jenderal Pengawasan Sengketa
Kunci jawaban E. Direktorat
Jenderal Pengawasan Sengketa
10. Beberapa penyebab munculnya kasus-kasus
pertanahan sangat bervariasi, antara lain sebagai berikut kecuali
A. Harga
tanah yang meningkat dengan cepat
B. Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan
peduli akan kepentingan/haknya
C. Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah
D. Perebutan hak milik berdasarkan warisan turun
temurun tanpa bukti jelas
E. pengadaan tanah untuk pembangunan: pengurusan,
peralihan, serta pembebanan hak atas tanah
Kunci jawaban D. Perebutan
hak milik berdasarkan warisan turun temurun tanpa bukti jelas
11. Salah satu fitur terbaru yang dikeluarkan
oleh Badan Pertanahan Nasional dalam rangka menjawab tantangan era Teknologi
Informasi adalah dengan meluncurkan layanan online untuk mengecek sertipikat
yang bernama
A. BPN Mobile
B. Aplikasi Sentuh Tanahku
C. Sertipikat Online
D. Tanah Online
Kunci jawaban B. Aplikasi Sentuh Tanahku
12. Sebuah asosiasi nasional yang bergerak dalam
pengembangan perumahan dan permukiman di Indonesia yaitu
A. Asosiasi Pengembang Permukiman dan Perumahan
Indonesia
B. Organisasi Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan Permukiman Indonesia
C. Asosiasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Seluruh Indonesia
D. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman
Seluruh Indonesia
E. Organisasi Pengembang Perumahan dan Permukiman
Seluruh Indonesia
Kunci jawaban: D. Asosiasi
Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia
13. Warna Kuning Emas yang ada di dalam logo
Badan Pertanahan Nasional memiliki makna simboli yang berarti
A. bumi, alam raya dan cerminan dapat dipercaya
dan teguh
B. kehangatan, pencerahan, intelektual dan
kemakmuran
C. kebijaksanaan, kedewasaan serta keseimbangan
D. bidang bumi yang berada diluar jangkauan
wilayah kerja BPN RI
E. kemakmuran, keadilan, kesejahteraan sosial dan
keberlanjutan
Kunci jawaban B. kehangatan,
pencerahan, intelektual dan kemakmuran
14. Wadah atau area untuk berkarya bagi BPN RI
yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada didalam bumi yang
meliputi tanah, air dan udara digambarkan
A. Gambar 4 (empat) butir padi
B. Gambar sumbu
C. Gambar 11(sebelas) bidang grafis bumi
D. Gambar garis tegak lurus
E. Gambar lingkaran bumi
Kunci jawaban E. Gambar lingkaran bumi
15. Dalam logo Badan Pertanahan Nasional
terdapat gambar 4 (empat) butir padi yang melambangkan
A. kebijaksanaan, kedewasaan serta keseimbangan
B. sumber penghidupan manusia
C. Kemakmuran dan kesejahteraan
D. poros keseimbangan
E. agenda pertanahan yang akan dan telah
dilakukan BPN RI
Kunci jawaban C. Kemakmuran
dan kesejahteraan
16. Sejak didirikan pada tahun 2005, pertanahan
nasional dikembangkan atas dasar 4 prinsip pengelolaan sebagai berikut kecuali
A. Pengelolaan pertanahan harus mampu
berkonstribusi pada kesejahteraan masyarakat,
B. Pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan
pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
C. Pengelolaan pertanahan harus mampu
berkonstribusi pada keadilan penguasaan dan pemilikan tanah,
D. Pengelolaan pertanahan harus mampu
berkonstribusi pada keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan Kebangsaan
Indonesia,
E. Pengelolaan pertanahan harus mampu
berkonstribusi pada harmoni sosial
Kunci jawaban B. Pengelolaan
pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara
menyeluruh di seluruh Indonesia
17. Berikut ini termasuk dalam fungsi BPN RI, kecuali
A. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah
B. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan
C. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan
D. Menciptakan tenaga peneli dibidang pertanahan
E. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah
Kunci jawaban D. Menciptakan
tenaga peneli dibidang pertanahan
18. 4 Prinsip pertahan nasional meliputi, kecuali
A. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkontribusi pada keamanan
dan kesejahteraan masyarakat
B. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada
keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan Kebangsaan Indonesia
C. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keadilan
penguasaan dan pemilikan tanah
D. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada harmoni
sosial
E. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada
kesejahteraan masyarakat
Kunci jawaban A. Pengelolaan
pertanahan harus mampu berkontribusi pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat
19. Dalam melaksanakan fungsinya, BPN menjalankan beberapa program
pertanahan, antara lain sebagai berikut kecuali
A. Prona
B. Perpajakan
C. Redistribusi
D. IP4T
E. UKM
Kunci jawaban B. Perpajakan
20. Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk
pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi dibawah ini, kecuali ...
a. Pengumpulan Data
b. Pengolahan Data
c. Penyajian Data
d. Pemeliharaan Data
Pembahasan : D. Pemeliharaan
Data. Modul PPPK Kompetensi Teknis Penata Pertanahan 2022: Pendaftaran Tanah.
21. BerdasarkanUndang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, disebutkan bahwa hak-hak atas
tanah meliputi, kecuali…
a. hak milik
b. hak sewa
c. hak guna bangunan
d. hak membuka tanah
e. hak penjagaan
Pembahasan. e. hak
penjagaan. Modul PPPK Kompetensi Teknis Penata Pertanahan 2022: Kebijakan
Pertanahan
22. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, berbagai Izin
pemanfaatan ruang dapat berupa, salah satunya yaitu...
a. izin mendirikan bangunan
b. izin sewa
c. izin guna bangunan
d. izin hak milik
e. izin membuka tanah
Pembahasan. a. izin
mendirikan bangunan. Modul PPPK Kompetensi Teknis Penata Pertanahan 2022:
Kebijakan Pertanahan
23. Berikut ini merupakan salah satu hak sekunder
tanah yang diberikan oleh negara yaitu
a. hak menumpang
b. hak milik
c. hak jual beli
d. hak wakaf
e. hak guna usaha
Pembahasan: a. hak
menumpang. Modul PPPK Kompetensi Teknis Penata Pertanahan 2022: Peraturan
Pertanahan
24. Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum bersumber dari ... dan/atau ...
a. APBN dan APBD
b. Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha
Milik Negara
c. Instansi Negara dan Sekretaris Negara
d. BPN dan Kantor Administrasi
e. Kementrian Agraria dan BPN
Pembahasan : A. APBN dan
APBD. Modul PPPK Kompetensi Teknis Penata Pertanahan 2022: Peraturan Pertanahan
25. Sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah
yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud
konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait
dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan
masyarakat secara adil adalah...
a. Penatagunaan Tanah
b. Penguasaan Tanah
c. Penggunaan Tanah
d. Pemanfaatan Tanah
Pembahasan : A. Penatagunaan
Tanah . Modul PPPK Kompetensi Teknis Penata Pertanahan
2022: Peraturan Pertanahan
26. Wujud tutupan permukaan bumi baik yang
merupakan bentukan alami maupun buatan manusia adalah …
a. Penatagunaan Tanah
b. Penguasaan Tanah
c. Penggunaan Tanah
d. Pemanfaatan Tanah
Pembahasan :
C. Penggunaan Tanah
. Modul PPPK
Kompetensi Teknis Penata
Pertanahan 2022: Peraturan
Pertanahan
27. Manakah yang bukan termasuk tahapan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum?
a. Perencanaan
b. Persiapan
c. Pelaksanaan
d. Pengelolaan
e. Penyerahan hasil
Pembahasan : D. Pengelolaan.
Modul PPPK Kompetensi Teknis Penata Pertanahan 2022: Peraturan Pertanahan
28. Manakah yang termasuk rencana pengadaan
tanah, yang disusun dalam bentuk dokumen
perencanaan Pengadaan Tanah?
a. Rencana pembangunan jangka menengah
b. Tata ruang yang terdapat pada wilayah
Kabupaten
c. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
d. Rencana kerja pemerintah/Instansi yang
memerlukan tanah
e. Rencana ruang kawasan strategis nasional
Pembahasan : C. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Modul
PPPK Kompetensi Teknis
Penata Pertanahan 2022: Peraturan Pertanahan
29. Pelaksanaan Konsultasi publik, dilakukan
dalam jangka waktu paling lama ... yang dihitung mulai tanggal ditandatangani
daftar sementara Pihak yang Berhak dan objek pengadaan tanah pada lokasi
rencana pembangunan.
a. 7 hari
b. 30 hari
c. 60 hari
d. 5 bulan
e. 12 bulan
Pembahasan :
C. 60 hari.
Modul PPPK Kompetensi
Teknis Penata Pertanahan
2022: Peraturan Pertanahan
30. Penyediaan
lahan pengganti terhadap
lahan pertanian pangan
berkelanjutan yang
dialihfungsikan untuk infrastruktur
akibat bencana dilakukan paling lama ... setelah alih fungsi dilakukan.
a. 6 bulan
b. 12 bulan
c. 18 bulan
d. 24 bulan
e. 30 bulan
Pembahasan :
D. 24 bulan.
Modul PPPK Kompetensi
Teknis Penata Pertanahan
2022: Peraturan Pertanahan
17. Dalam hal bidang tanah sisa yang luasnya
lebih dari ... dapat diberikan Ganti Kerugian setelah mendapat kajian dari
pelaksana Pengadaan Tanah bersama Instansi yang memerlukan tanah dan tim teknis
terkait.
a. 100 m2 (seratus meter persegi)
b. 200 m2 (dua ratus meter persegi)
c. 300 m2 (tiga ratus meter persegi)
d. 400 m2 (empat ratus meter persegi)
e. 500 m2 (lima ratus meter persegi)
Pembahasan : A. 100 m2
(seratus meter persegi). Modul PPPK Kompetensi Teknis Penata Pertanahan 2022:
Peraturan Pertanahan
17. Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai
Langsung oleh Negara meliputi, kecuali :
a. Tanah yang ditetapkan Undang-Undang atau
Penetapan Pemerintah
b. Tanah reklamasi
c. Tanah Ulayat
d. Tanah timbul
e. Tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan
hak
Pembahasan : C. Tanah Ulayat
Modul PPPK Kompetensi Teknis Penata Pertanahan 2022: Peraturan Pertanahan
18. Pemegang Hak Pengelolaan diberikan kewenangan
untuk ...
a. kepentingan umum
b. menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan
dari pihak lain sesuai dengan perjanjian
c. kepentingan ekonomi
d. kepentingan sosial
e. kepentingan pembangunan
Pembahasan : B. menentukan
tarif dan/atau uang wajib tahunan dari pihak lain sesuai dengan perjanjian
19. Perjanjian pemanfaatan Tanah negara, kecuali
:
a. identitas para pihak
b. letak, batas, dan luas Tanah
c. besaran tarif dan f atau uang wajib
t-ahunan dan tata cara pembayarannya;
d. persyaratan dan ketentuan yang mengikat para
pihak, pelaksanaan pembangunan, denda atas wanprestasi termasuk klausul sanksi,
dan pembatalan/ pemutusan pedanjian
e. putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap
Pembahasan :
E. putusan pengadilan
yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
Modul PPPK Kompetensi Teknis
Penata Pertanahan 2022: Peraturan Pertanahan
20. Penentuan tarif dan/atau uang wajib tahunan
disesuaikan dengan tujuan dari pemanfaatan, untuk,Kecuali :
a. kepentingan ekonomi
b. kepentingan sosial
c. kepentingan pembangunan
d. kepentingan umum
e. diberikan hak milik
Pembahasan :
E. diberikan hak
milik . Modul
PPPK Kompetensi Teknis
Penata Pertanahan 2022: Peraturan Pertanahan
21. Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah
Negara atau Tanah Ulayat ditetapkan dengan keputusan :
a. Presiden
b. Masyarakat Hukum Adat
c. BUMN
d. Menteri
e. Pengawas Hak Pengelola
Pembaasan :
D. Menteri
22. Hak Pengelolaan dibatalkan haknya oleh
Menteri karena:
a. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang
haknya
b. putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap
c. dilepaskan untuk kepentingan umum
d. dicabut berdasarkan Undang-Undang
e. diberikan hak milik
Pembahasan :
B. putusan pengadilan
yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap
. Modul PPPK Kompetensi Teknis Penata Pertanahan
2022: Peraturan Pertanahan
23.Tanah
yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Telantar dan ditegaskan menjadi tanah yang
dikuasai langsung oleh negara,Merupaka Pengertian:
a. TCUN
b. Pemegang lzinlKonsesi/Perizinan Berusaha
c. Perizinan Berusaha
d. Instansi
e. Pimpinan Instansi
Pembahasan :
A. TCUN .
Modul PPPK Kompetensi
Teknis Penata Pertanahan
2022: Peraturan Pertanahan
24. Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai
hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain
untuk keperluan bangunan, dengan
membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai…
a. Hibah
b. Hadiah
c. Pemberian
d. Sewa
e. Gadai
Pembahasan :
D. Sewa
25. Hak sewa tanah pertanian hanya mempunyai
sifat …
a. Permanen
b. Abadi
c. Tetap
d. Sementara
Pembahasan : D. Sementara -
Modul PPPK Kompetensi Teknis Penata Pertanahan 2022: Peraturan Pertanahan
26. Ketentuan pasal 16, dijumpai
lembaga–lembaga hak atas tanah yang keberadaanya dalam Hukum Tanah
Nasional diberi sifat “sementara”. Hak–hak yang
dimaksud antara lain, kecuali
A. Hak gadai
B. Hak usaha bagi hasil
C. Hak menumpang
D. Hak sewa untuk usaha pertanian
E. Hak pemanfaatan lahan kosong
Kunci Jawaban E. Hak pemanfaatan lahan kosong
27. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
ditetapkan di
A. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
B. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006
C. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999
D. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999
E. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006
Kunci Jawaban B. Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006
28. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 mencakup peraturan tentang
A. Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
B. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 tahun 1997
C. Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
D. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
E. Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia
Kunci Jawaban E. Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
29. Peraturan terkait pendaftaran tanah dan
lahan diatur dalam
A. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
B. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 1985
C. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1992
D. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1999
E. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987
Kunci Jawaban A. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
30. Tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak
atas tanah disebut
A. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara
B. Tanah pemerintah
C. Tanah sertifikasi
D. Tanah warisan
E. Tanah hasil sita
Kunci Jawaban A. Tanah
Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara
31. Segala persoalan Hukum Tanah di Indonesia
diatur dalam ketentuan
A. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
B. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010
C. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
D. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006
E. UU No. 14 Tahun 1960
Kunci Jawaban A.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
32. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan
kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek
pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya disebut juga
A. Pendaftaran tanah secara sistematik
B. Pendaftaran tanah untuk pertama kali
C. Pendaftaran tanah secara sporadik
D. yuridis
E. Ajudikasi
Kunci Jawaban E. Ajudikasi
33. Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk
membuat akta-akta tanah tertentu disebut
A. Pengacara
B. Konsultan pertanahan
C. Ahli hukum tanah
D. Pejabat Pembuat Akta Tanah
E. Notaris
Kunci jawaban D. Pejabat
Pembuat Akta Tanah
34. Berikut adalah pengertian dari surat ukur yaitu
A. dokumen dalam bentuk daftar yang memuat
identitas bidang tanah dengan suatu sistimpenomoran.
B. dokumen yang memuat data fisik suatu bidang
tanah dalam bentuk peta dan uraian.
C. dokumen dalam bentuk daftar yang memuat
keterangan mengenai penguasaan tanah
D. dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data
yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.
E. surat tanda bukti untuk hak atas tanah, hak
pengelolaan, tanah wakaf
Kunci Jawaban B. dokumen yang memuat data fisik suatu bidang
tanah dalam bentuk peta dan uraian
35. Pendaftaran tanah secara sporadik artinya
adalah
A. kegiatan pendaftaran tanah untuk
menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran
B. kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
proses pendaftaran tanah untuk pertama kali
C. kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan
terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
D. kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama
kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah
yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.
E. kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama
kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau
bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal
Kunci Jawaban E. kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek
pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara
individual atau massal
36. Yang dimaksud sebagai idata yuridis tanah
adalah sebagai berikut
A. keterangan mengenai status hukum bidang
tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain
serta beban-beban lain yang membebaninya.
B. keterangan mengenai letak, batas dan luas
bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai
adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
C. keterangan mengenai tanah yang tidak
dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
D. dokumen yang memuat data fisik suatu bidang
tanah dalam bentuk peta dan uraian
E. dokumen dalam bentuk daftar yang memuat
identitas bidang tanah dengan suatu sistim penomoran
Kunci Jawaban: A. keterangan
mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar,
pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya
37. Berikut adalah yang dimaksud dengan
pendaftaran tanah yaitu
A. Sistem pendataan tanah yang dilakukan oleh
pemerintah terhadap tanah masyarakat
B. Tanah masyarakat yang didaftarkan ke kantor
pertanahan setempat untuk disahkan menjadi hak milik
C. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan lainlain
D. Kegiatan
yang dilakukan oleh warga masyarakat dan pihak kecamatan dalam rangka
mendaftarkan hak milik tanah
E. Pengumpulan data kepemilikan hak atas tanah
di suatu wilayah tertentu
Kunci Jawaban C. rangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan
dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan lainlain
38. Istilah untuk surat nomor tagihan pajak atas
tanah/bangunan yang dimaksudkan, yang sekarang dikenal dengan Surat Pajak Hasil
Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yaitu
A. verponding
B. erfpacht
C. verponding
D. egindom
E. Swapercht
Kunci Jawaban A. Verponding
39. Tanah bekas milik kerajaan dinamakan dengan nama
A. Tanah Absentee
B. Tanah Swapraja
C. Tanah eigendom
D. Tanah negara
E. Tanah warisan budaya
Kunci Jawaban B. Tanah Swapraja
40. Tanah pertanian yang dimiliki oleh perorangan
atau keluarga yang bedomisili di luar disebut juga
A. Tanah eigendom
B. Tanah Swapraja
C. Tanah Absentee
D. Verponding
E. Erfpacht
Kunci Jawaban C. Tanah Absentee
41. Beberapa penyebab hilangnya Sertipikat Hak
Milik (SHM) adalah sebagai berikut, kecuali
A. Penyerahan sukarela oleh pemiliknya
B. Tanah tersebut ditelantarkan dalam jangka
waktu tertentu
C. Tanah tersebut musnah karena bencana alam
D. Pencabutan hak oleh Negara
E. Dokumen SHM hilang atau rusak
Kunci Jawaban E. Dokumen SHM
hilang atau rusak
42. Yang termasuk Hak sekunder atau Derivatif
adalah sebagai berikut kecuali
A. Hak Sewa di atas tanah Hak Milik / HGB / HGU
(right of lease building)
B. Hak tanah bersama
C. Hak Sewa atas tanah pertanian
D. Hak usaha bagi hasil
E. Hak menumpang (Hak Numpang Karang)
Kunci Jawaban B. Hak tanah
bersama
43. Yang dimaksud dengan Hak milik atau Sertipikat
Hak Milik secara teoritis adalah sebagai berikut
A. Hak individualprimer yang bersifat perdata,
terkuat, dan terpenuh yang bisa dimiliki turun- temurun tanpa ada batas waktu
berakhirnya, atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang
telah disebutkan dalam sertifikat tersebut
B. Hak individu atau kelompok atas suatu lahan
kosong yang ditetapkan oleh pemerintah
C. Bukti kepemilikan atas suatu tanah dan
bangunan diatasnya serta kekayaan alam yang terkandung didalammnya
D. Dokumen milik pribadi yang membuktikan
kepemilikan atas suatu bidang tanah yang legal secara hukum
Kunci Jawaban A. Hak individualprimer yang bersifat perdata,
terkuat, dan terpenuh yang bisa dimiliki turun- temurun tanpa ada batas waktu
berakhirnya, atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang
telah disebutkan dalam sertifikat tersebut
44. Salah satu Terobosan dan Inovasi dalam Renstra
Kementrian ATR BPN di tahun 2018 dalam rangka pelayanan adalah sebagai berikut
A. Outlet yang menyebar di tiap kecamatan
B. Pengadaan online services
C. Sertifikasi tanah wakaf
D. Peluncuran 7 layanan utama
Kunci Jawaban A. Outlet yang
menyebar di tiap kecamatan
45. Sebutkan visi yang terkandung didalam renstra
2015-2019
A. Tercapainya Kesejahteraan dan Kemandirian
dalam Menghadapi Tantangan Industri 4.0
B. Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
C. Meningkatkan Kesejahteraan dan Meminimalisir
konflik Agraria
D. Mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang
Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Kesejahteraan Bersama
Kunci Jawaban B. Terwujudnya
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
46. Kasus yang merupakan Sengketa dan Konflik
digolongkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi,salah satunya adalah :
a. Kasus Berat merupakan Kasus yang melibatkan
banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks, dan/atau berpotensi
menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan
b. suatu proses Penyelesaian Kasus yang
dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan
mengadili perkara
c. proses mencari, mendalami, mengembangkan,
menemukan dan menguji data dan/atau bahan keterangan yang dibutuhkan untuk
membuat terangnya suatu Kasus
d. mekanisme atau proses yang dilaksanakan oleh
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dalam rangka
penyelesaian Kasus
e. yang mempunyai tugas dan fungsi menangani
Sengketa, Konflik dan Perkara pertanahan
Kunci Jawaban: A. Kasus
Berat merupakan Kasus yang melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum
yang kompleks, dan/atau berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik
dan keamanan
47. Keberadaan Agenda Prioritas (Nasional) sebagai
upaya pencapaian Visi Misi Presiden diidentifikasi oleh BPN RI sebagai berikut,
kecuali
A. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang
Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
B. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
melalui Peningkatan Pemanfaatan Lahan Kosong
C. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan
Memperkuat Daerah Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
D. Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan
Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan
Terpercaya
Kunci jawaban B. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan
Pemanfaatan Lahan Kosong
48. Beberapa Upaya yang akan dilaksanakan sampai
dengan 2019 dalam meminimalisir terjadinya sengketa lahan adalah sebagai
berikut kecuali,
A. Penyiapan model-model penanganan sengketa
B. Inisiasi peradilan pertanahan
C. Pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah
incracht dan pemaparan perkara/sengketa secara mingguan
D. pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi untuk penanganan perkara/sengketa
E. Merumuskan peraturan baru terkait sengketa
dengan pola dan masalah baru
Kunci jawaban E. Merumuskan
peraturan baru terkait sengketa dengan pola dan masalah bar
49. Peraturan Undang Undang 26 Tahun 2007 membahas
tentang
A. Manajemen konflik lahan
B. Penataan Ruang
C. Pengaturan Hak Milik
D. Pencabutan Hak Milik
Kunci jawaban B. Penataan Ruang
50. Undang Undang nomor 26 tahun 2008 membahas
tentang
A. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
B. Penyelenggaraan Penataan Ruang
C. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan dan
Kepentingan Umum
D. Pengadaan Tanah untuk Perkebunan
Kunci jawaban A.
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Demikian informas tentang Latihan Soal SKB CPNS dan Latihan Soal Seleksi Kompetensi Teknis PPPK Formasi Jabatan
Penata Pertanahan. Semoga ada manfaatnya
