Keputusan Kepala BGN Nomor 63551 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BGN Nomor 63539 Tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Bahan Baku Pangan Dan Pembiayaan Operasional Pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Aglomerasi Program Makan Bergizi Gratis
Petimbangan diterbitkannya Keputusan
Kepala BGN
Nomor 63551 Tahun 2026
adalah
a.
Bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan pembiayaan serta meningkatkan efektivitas,
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pembiayaan Program Makan
Bergizi Gratis, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai pembiayaan
bahan baku pangan dan pembiayaan operasional pada Satuan Pelayanan Pemenuhan
Gizi Aglomerasi;
b.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
mengubah Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63539 Tahun 2026 tentang
Petunjuk Teknis Pembiayaan Bahan Baku Pangan dan Pembiayaan Operasional pada
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Aglomerasi Program Makan Bergizi Gratis;
c.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional tentang Perubahan atas
Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63539 Tahun 2026 tentang Petunjuk
Teknis Pembiayaan Bahan Baku Pangan dan Pembiayaan Operasional pada Satuan
Pelayanan Pemenuhan Gizi Aglomerasi Program Makan Bergizi Gratis;
Dasar hukum Keputusan Kepala Badan Gizi
Nasional Nomor 63551 Tahun 2026
adalah:
1.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
6.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
8.
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan
Program Makan Bergizi Gratis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 183);
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1080);
10.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 409);
11.
Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
625) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 8
Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun
2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 300);
12.
Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Gizi Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1047);
13.
Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 9 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi di Lingkungan Badan Gizi Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 301);
14.
Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Produk
Dalam Negeri dan Pelibatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Perseroan Perorangan,
Koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 573);
Memutuskan Menetapkan: Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional
Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63539 Tahun
2026 Tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Bahan Baku Pangan Dan Pembiayaan
Operasional Pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Aglomerasi Program Makan
Bergizi Gratis.
KESATU: Menetapkan perubahan
atas Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63539 Tahun 2026 tentang
Petunjuk Teknis Pembiayaan Bahan Baku Pangan dan Pembiayaan Operasional Pada
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Aglomerasi Program Makan Bergizi Gratis
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Kepala Badan ini.
KEDUA: Pembiayaan dan/atau
pembayaran yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Gizi
Nasional Nomor 63539 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Bahan Baku
Pangan dan Pembiayaan Operasional pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
Aglomerasi Program Makan Bergizi Gratis sebelum Keputusan Kepala Badan ini
berlaku, dinyatakan tetap sah dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
KETIGA: Keputusan Kepala
Badan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 November 2026 dan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Lampiran I: Keputusan Kepala
BGN Nomor 63551 Tahun
2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BGN Nomor 63539 Tentang Petunjuk
Teknis Pembiayaan Bahan Baku Pangan Dan Pembiayaan Operasional Pada Satuan
Pelayanan Pemenuhan Gizi Aglomerasi Program Makan Bergizi Gratis
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Program Makan Bergizi Gratis
(MBG) merupakan salah satu program strategis nasional yang membutuhkan berbagai
komponen pembiayaan dalam penyelenggaraannya. Setiap komponen pembiayaan harus
didasarkan pada standar sebagai acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan anggaran agar alokasi dana memberikan
manfaat optimal bagi penerima manfaat.
Penyempurnaan juknis ini
dilakukan untuk mengomodasi perbedaan kondisi geografis, tingkat kemahalan
wilayah, aksesibilitas, serta kapasitas penyelengaraan Program MBG, sekaligus
memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien,
patuh peraturan, dan berbasis pengendalian risiko.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud: Sebagai pedoman
bagi seluruh penyelenggara Program MBG pada SPPG Aglomerasi dalam merencanakan,
mengalokasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan
pembiayaan program secara terstandar.
2. Tujuan:
Menetapkan komponen
pembiayaan, standar biaya, mekanisme penggunaan dana, serta batasan pembiayaan.
Mendukung pelaksanaan
pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan audit penggunaan bantuan pemerintah yang
terukur berdasarkan prinsip value for money.
C. Ruang Lingkup
1.
Pelaksanaan dan Prinsip Umum Pengelolaan Pembiayaan.
2.
Komponen Pembiayaan Program MBG (Bahan Baku dan Operasional).
3.
Pemberlakuan Indeks Kemahalan Harga Porsian (IKHP).
4.
Mekanisme Pengelolaan Pembiayaan (Perencanaan, Pencairan, Penyaluran VA,
Suspend, Pelaporan).
5.
Pengendalian Pembiayaan (Monitoring, Evaluasi, Indikator Keberhasilan, Sanksi).
D. Ketentuan Umum (Definisi
Istilah)
•
Badan Gizi Nasional (BGN): Lembaga pemerintah yang dibentuk Presiden untuk
melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
•
Program Makan Bergizi Gratis (Program MBG): Program prioritas nasional dalam
bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis yang tepat sasaran.
•
Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG): Unit pelaksana teknis di lingkungan BGN
(KPPG Kelas I di Provinsi, KPPG Kelas II di Kabupaten/Kota).
•
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG): Unit organisasi non-struktural di bawah
KPPG.
•
SPPG Aglomerasi: SPPG yang beroperasi di wilayah dengan aksesibilitas logistik
memadai untuk melayani penerima manfaat skala minimal 1.000 orang di kawasan
perkotaan/pemusatan.
•
Jurutama Masak: Penanggung jawab penyajian MBG di SPPG yang memiliki kompetensi
pengolahan makanan.
•
Kepala SPPG: Pegawai BGN di SPPG yang mengawasi dan memantau pengelolaan dana
bantuan pemerintah.
•
Pengawas Gizi: Pegawai BGN yang memastikan Manajemen Gizi dan standar Angka
Kecukupan Gizi (AKG).
•
Pengawas Keuangan: Pegawai BGN yang mengelola perencanaan belanja harian,
keuangan, dan logistik di SPPG.
•
Biaya Bahan Baku: Komponen biaya untuk memperoleh seluruh bahan pangan menu MBG
siap pakai.
•
Biaya Operasional (Biaya Barang/Jasa Operasional): Pengeluaran untuk membiayai
kegiatan operasional harian SPPG.
•
Indeks Kemahalan Harga Porsian (IKHP): Indeks perbandingan tingkat kebutuhan
biaya penyediaan 1 porsi MBG antarwilayah terhadap unit cost acuan
nasional/provinsi.
•
Hari Pelayanan Efektif: Hari penyaluran Program MBG selama hari efektif
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) (maksimal 5 hari dalam seminggu).
BAB II: PELAKSANAAN DAN
PRINSIP UMUM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
A. Dasar Pelaksanaan
Pengelolaan Pembiayaan
Pengelolaan bantuan
pemerintah dilaksanakan dalam bentuk uang berdasarkan PMK Nomor 168/PMK.05/2015
juncto PMK 132/PMK.05/2021 dan Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Bantuan harus
disalurkan tepat sasaran, tepat waktu, transparan, akuntabel, efektif, dan
efisien.
B. Prinsip Umum Pengelolaan
Pembiayaan
1.
Tepat Sasaran: Diberikan kepada penerima yang memenuhi syarat.
2.
Efektif dan Efisien: Mengutamakan nilai manfaat (value for money) tanpa
mengurangi kualitas layanan.
3.
Transparan dan Akuntabel: Terbuka, terdokumentasi, serta didukung bukti
pertanggungjawaban yang sah.
4.
Patuh Peraturan dan Berbasis Manajemen Risiko: Mematuhi aturan keuangan negara
dan menerapkan identifikasi serta mitigasi risiko.
5.
Keadilan dan Kewajaran: Mempertimbangkan kebutuhan riil, karakteristik wilayah,
dan tingkat kemahalan daerah.
6.
Pengendalian Berkelanjutan: Didukung sistem pemantauan, evaluasi, dan audit
berkala.
7.
Berorientasi pada Kinerja: Menghasilkan keluaran (output) dan manfaat (outcome)
terukur.
C. Pengendalian Risiko
Pembiayaan
Terdapat 8 fokus risiko
prioritas dan cara pengendaliannya:
1. Kesalahan
Perencanaan Anggaran: Dikendalikan dengan data riil penerima dan penyusunan RAB
sesuai standar biaya.
2. Penggunaan
Dana di Luar Komponen: Dikendalikan dengan verifikasi pengeluaran dan
monitoring real-time.
3. Ketidaksesuaian
Bukti Pertanggungjawaban: Dikendalikan dengan standardisasi format dokumen dan
pengarsipan digital.
4. Keterlambatan
Penyaluran Dana: Dikendalikan dengan perencanaan penyaluran tepat waktu dan
koordinasi lintas pihak.
5. Kelebihan/Kekurangan
Pembayaran: Dikendalikan dengan penghitungan akurat dan rekonsiliasi berkala.
6. Duplikasi
Pembiayaan: Dikendalikan dengan cek silang data dan sistem terintegrasi.
7. Konflik
Kepentingan: Dikendalikan sesuai Perbadan Nomor 8 Tahun 2025 melalui deklarasi
benturan kepentingan dan kode etik.
8. Lemahnya
Pengawasan & Pelaporan: Dikendalikan dengan pengawasan berlapis dan
pelaporan berbasis digital.
BAB III: KOMPONEN PEMBIAYAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
A. Biaya Bahan Baku Program
MBG
Biaya bahan baku
dialokasikan secara proporsional berdasarkan jumlah penerima manfaat per hari.
Batas maksimal biaya bahan baku:
• Anak Balita / PAUD / TK /
RA / SD-MI Kelas 1-3: Maksimal Rp8.000 per penerima manfaat per hari pelayanan
efektif.
• SD-MI Kelas 4-6, SMP/MTS,
SMA/MA/SMK, SLB, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Santri, Ibu Hamil, Ibu
Menyusui: Maksimal Rp10.000 per penerima manfaat per hari pelayanan efektif.
Prinsip Pengadaan B2SA
(Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman):
1. Sumber Karbohidrat
(beras, singkong, talas, sagu, jagung, kentang).
2. Sumber Protein Hewani
(telur, ikan, ayam, daging, susu).
3. Sumber Protein Nabati
(tempe, tahu, kacang-kacangan).
4. Sumber Vitamin dan
Mineral (sayuran dan buah).
5. Bumbu Pendukung dan Bahan
Tambahan Pangan (BTP) yang diizinkan.
Ketentuan Stok Tambahan
2,5%:
• Bahan tanpa penambahan
stok 2,5%: Pengadaan susu cair segar/kemasan dan bumbu basah.
• Bahan dengan penambahan
stok 2,5%: Bahan baku karbohidrat, non-beras, sayuran, buah, daging
ayam/ikan/sapi, telur, dan bumbu kemasan (digunakan untuk mengganti produk
rusak saat pemorsian/produksi).
Ketentuan HET dan HAP:
• Beras Premium (HET):
Zona I (Jawa, Lampung,
Sumsel, NTB, Sulsel): Rp14.900/kg.
Zona II (Aceh, Sumut, Sumbar,
Bengkulu, Riau, Kepri, Jambi, Babel, NTT, Kalimantan): Rp15.400/kg.
Zona III (Maluku dan Papua):
Rp15.800/kg.
• HAP Konsumen: Jagung,
kedelai, telur, bawang merah/putih, cabai, ayam, daging ruminansia, gula,
terigu, minyak goreng (disesuaikan dengan acuan harga pemerintah dan IKHP
wilayah).
B. Biaya Operasional
Batas maksimal biaya
operasional di SPPG Aglomerasi sebesar Rp3.000 per penerima manfaat per hari
pelayanan efektif (tidak termasuk gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan
ASN).
Komponen Biaya Operasional:
1. Variabel Biaya Tetap:
Insentif Relawan SPPG.
Insentif Penanggung Jawab
Satuan Pendidikan (Sekolah).
Insentif Penanggung Jawab 3B
(Kader/TPK).
Tagihan Utilitas (Listrik,
Water/PDAM, Internet, Kebersihan/Sampah).
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) bagi relawan non-ASN.
Tabel 1: Skema Insentif
Harian Penanggung Jawab 3B (Kader/TPK)
Tingkat Jumlah Penerima
Manfaat 3B Besaran Insentif Harian per SPPG
1 <
100
orang Rp60.000
2 101 s.d. 300 orang Rp150.000
3 301 s.d. 500 orang Rp250.000
4 501 s.d. 1.000 orang Rp400.000
5 1.001 s.d. 1.500 orang Rp550.000
6 > 1.500 orang Rp700.000
Tabel 2: Skema Insentif
Harian Penanggung Jawab Satuan Pendidikan
No Jumlah Penerima Manfaat
Sekolah Besaran Insentif Harian per Satuan Pendidikan
1. <
100 siswa Rp20.000
2. 100
s.d. 500 siswa Rp30.000
3. 501
s.d. 750 siswa Rp50.000
4. 751
s.d. 1.000 siswa Rp60.000
5. 1.001
s.d. 2.000 siswa Rp100.000
6. 2.001
s.d. 3.000 siswa Rp200.000
Tabel 3: Alternatif Jumlah
Relawan SPPG Berdasarkan Jumlah PM
Jumlah Penerima Manfaat Alternatif
Jumlah Relawan
·
3.000 orang 47 orang
·
2.500 s.d. 2.999 orang 42 orang
·
2.000 s.d. 2.499 orang 33 orang
·
1.500 s.d. 1.999 orang 24 orang
·
s.d. 1.499 orang 15 orang
2. Variabel Biaya Pendukung:
·
BBM Transportasi Penyaluran & Survei
Pasar.
·
Air Minum / Galon Kemasan Berizin Edar.
·
ATK, APD (masker, sarung tangan, celemek),
Thinwall.
·
Bahan Bakar Dapur (Gas LPG / LNG / CNG /
Minyak Tanah wilayah khusus).
·
Rapat Koordinasi dan Pemeliharaan Sarana
(APAR, Freon AC, Pest Control).
BAB IV: PEMBERLAKUAN INDEKS
KEMAHALAN HARGA PORSIAN (IKHP)
IKHP diberlakukan pada
daerah khusus yang memiliki harga bahan, jasa, dan transportasi jauh lebih
tinggi dibanding acuan nasional (seperti Papua Pegunungan, Papua Tengah,
Maluku, Kepulauan Riau, dll.).
Contoh Perhitungan
Klasifikasi IKHP:
Acuan Porsian Nasional:
Rp15.000/porsi.
Papua Pegunungan (IKHP
2,00): Estimasi biaya $Rp15.000 \times 2,00 = Rp29.927$/porsi (Klasifikasi:
Sangat Mahal / Afirmasi).
BAB V: MEKANISME PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN
1.
Perencanaan dan Pengajuan Proposal/RAB: Proposal diajukan 1 kali setahun oleh
Pihak Penerima Bantuan Pemerintah ke BGN Pusat/KPPG berdasarkan data verifikasi
calon penerima manfaat.
2.
Mekanisme Pencairan Dana:
Penetapan SK Penerima
Bantuan oleh PPK disahkan KPA.
Penyaluran dana dari Kas
Negara ke Virtual Account (VA) SPPG di Bank Himbara.
Penerbitan SPP, SPM ke KPPN,
dan SP2D oleh KPPN.
3. Kondisi Berhenti
Operasional Sementara (Suspend/Libur/Bencana):
Dana bantuan dalam kondisi
suspend tetap diizinkan untuk membayar biaya tetap riil: honor petugas keamanan
& kebersihan harian, tagihan utilitas, dan gaji Pengawas Gizi/Keuangan.
4. Pelaporan: SPPG wajib
membuat Laporan Harian, Laporan 2-Mingguan, dan Laporan Bulanan melalui
aplikasi keuangan terintegrasi (SIPGN).
BAB VI: PENGENDALIAN
PEMBIAYAAN DAN SANKSI
1. Pemantauan &
Evaluasi: Dilakukan terhadap kesesuaian komponen, standar biaya, ketepatan
penyaluran, efisiensi anggaran, dan manajemen risiko.
2. Indikator Keberhasilan:
Terlaksananya pengelolaan dana secara akuntabel, konsisten, efisien (value for
money), dan minim temuan audit.
3. Penetapan Sanksi: Jika
ditemukan kecurangan (fraud) atau penyimpangan, Inspektorat Utama/Kedeputian
Pemantauan BGN akan melakukan audit. Selama audit, VA SPPG dapat di-suspend
sementara, dan jika terbukti valid, penyaluran bantuan dihentikan total serta
dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum.
BAB VII: PENUTUP
Petunjuk Teknis ini menjadi
acuan mengikat bagi seluruh pengelola Program MBG pada SPPG Aglomerasi di
Indonesia untuk menjamin keseragaman, transparansi, akuntabilitas, dan
keberlanjutan tata kelola pembiayaan nasional.
DAFTAR LAMPIRAN STANDAR
ADMINISTRASI (LAMPIRAN II - XV)
|
Lampiran |
Nama / Deskripsi
Dokumentasi Standar |
|
Lampiran II |
Format Proposal Tahunan
Penerima Bantuan Pemerintah (Profil, Visi Misi, Rencana Kerja, dan Struktur
Organisasi). |
|
Lampiran III |
Format Rencana Anggaran
Biaya (RAB) Bulanan (Januari s.d. Desember). |
|
Lampiran IV |
Format Laporan Bulanan
Analisis Penggunaan Banper Koordinator Wilayah (Korwil) ke Koordinator Regional. |
|
Lampiran V |
Format Laporan Bulanan
Analisis Penggunaan Banper Koordinator Regional ke KPPG. |
|
Lampiran VI |
Format Laporan Bulanan
Analisis Penggunaan Banper KPPG ke BGN Pusat. |
|
Lampiran VII |
Format Surat Pernyataan
Kesediaan Menerima Program MBG oleh Satuan Pendidikan. |
|
Lampiran VIII |
Format Informed Consent
Surat Pernyataan Penolakan Menerima Program MBG. |
|
Lampiran IX |
Format Laporan Penggunaan
Dana Program MBG (IX.a Harian, IX.b 2-Mingguan, IX.c Bulanan). |
|
Lampiran X |
Format Buku Bantu dan
Rekapitulasi (X.a Rekap Porsi, X.b Neraca Besar, X.c Petty Cash, X.d Buku
Pangan, X.e Buku Operasional, X.f SPTJ, X.h Kuitansi). |
|
Lampiran XI |
Tabel Evaluasi Pemasok
(XI.a) dan Draft Perjanjian Kerja Sama / PKS Pengadaan Bahan Baku (XI.b). |
|
Lampiran XII |
Referensi Tautan dan Data
Tabel Indeks Kemahalan Harga Porsian (IKHP) Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. |
|
Lampiran XIII |
Format Laporan Perhitungan
Insentif Kader / TPK Penyaluran Group 3B. |
|
Lampiran XIV |
Format Laporan Perhitungan
Insentif Penanggung Jawab Satuan Pendidikan. |
|
Lampiran XV |
Format Standardized Nota
Pesanan Bahan Pangan SPPG. |
Selengkapnya silahkan download dan baca salinan Keputusan
Kepala BGN
Nomor 63551 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BGN Nomor 63539
Tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Bahan Baku Pangan Dan Pembiayaan Operasional
Pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Aglomerasi Program Makan Bergizi Gratis
Link download Keputusan
Kepala BGN
Nomor 63539
Link download Keputusan
Kepala BGN
Nomor 63551 Tahun 2026
Demikian informasi tentang Keputusan
Kepala BGN
Nomor 63551 Tahun 2026 Tentang Perubahan Juknis Pembiayaan Bahan Baku Pangan
Dan Pembiayaan Operasional Pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Aglomerasi
Program Makan Bergizi Gratis.
Semoga ada manfaatnya.