Permenkes Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kesehatan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
Peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pengaturan tersebut mencakup nomenklatur perangkat daerah, kedudukan, tugas dan fungsi, tipelogi, susunan organisasi, penggabungan urusan pemerintahan, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), hingga penyesuaian mekanisme kerja.
Kehadiran Permenkes Nomor 2 Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya menyelaraskan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyesuaian organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional dan keberhasilan transformasi kesehatan.
Bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, peraturan ini penting untuk menjadi acuan dalam melakukan penataan kelembagaan Dinas Kesehatan agar sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
Latar Belakang Ditetapkannya Permenkes Nomor 2 Tahun 2026
Penetapan Permenkes Nomor 2 Tahun 2026 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mewujudkan keselarasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Selain itu, terdapat perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025.
Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian terhadap pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar memiliki keselarasan dengan kebijakan dan struktur organisasi di tingkat pusat.
Pertimbangan lainnya adalah bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2026 sebagai pedoman terbaru dalam penataan nomenklatur dan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
Tujuan dan Ruang Lingkup Permenkes Nomor 2 Tahun 2026
Permenkes Nomor 2 Tahun 2026 bertujuan memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi serta Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Berdasarkan Pasal 2, pedoman nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Adapun ruang lingkup pengaturan dalam Permenkes ini meliputi lima hal utama, yaitu:
Nomenklatur, kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Kesehatan.
Tipelogi dan susunan organisasi Dinas Kesehatan.
Penggabungan urusan pemerintahan yang serumpun dengan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Penyesuaian mekanisme kerja pada Dinas Kesehatan.
Dengan adanya pedoman tersebut, pemerintah daerah memiliki acuan dalam membentuk dan menyesuaikan struktur organisasi Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nomenklatur dan Kedudukan Dinas Kesehatan
Dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2026, nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dibedakan berdasarkan tingkat pemerintahan daerah.
Untuk tingkat provinsi, nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi.
Sementara itu, untuk tingkat kabupaten/kota, nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Mengenai kedudukannya, Dinas Kesehatan Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Dinas Kesehatan Provinsi dipimpin oleh seorang kepala dinas.
Adapun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah serta dipimpin oleh seorang kepala dinas.
Ketentuan tersebut memberikan kejelasan mengenai kedudukan kelembagaan Dinas Kesehatan dalam struktur pemerintahan daerah.
Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
Berdasarkan Pasal 7, Dinas Kesehatan Provinsi mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah provinsi.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan menyelenggarakan sejumlah fungsi, antara lain:
Perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan.
Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan.
Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan.
Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan.
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.
Fungsi tersebut menjadi landasan bagi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan kesehatan di wilayah masing-masing.
Tipelogi dan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan
Salah satu materi penting yang diatur dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2026 adalah tipelogi dan susunan organisasi Dinas Kesehatan.
Berdasarkan Pasal 8, tipelogi Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tipelogi Dinas Kesehatan dibagi menjadi tiga tipe, yaitu Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.
Berikut penjelasan susunan organisasi masing-masing tipe.
1. Dinas Kesehatan Tipe A
Dinas Kesehatan Tipe A terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak empat bidang.
Berdasarkan Pasal 9, susunan organisasi Dinas Kesehatan Tipe A terdiri atas:
Sekretariat Dinas Kesehatan.
Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas.
Bidang Penanggulangan Penyakit.
Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, dan Alat Kesehatan.
Bidang Sumber Daya Kesehatan.
Dengan susunan tersebut, Dinas Kesehatan Tipe A memiliki pembagian bidang yang lebih terperinci untuk menangani berbagai urusan pemerintahan bidang kesehatan.
2. Dinas Kesehatan Tipe B
Dinas Kesehatan Tipe B terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak tiga bidang.
Berdasarkan Pasal 15, susunan organisasinya meliputi:
Sekretariat Dinas Kesehatan.
Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas.
Bidang Penanggulangan Penyakit.
Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, Alat Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan.
Pada tipe ini, urusan kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan ditempatkan dalam satu bidang.
3. Dinas Kesehatan Tipe C
Dinas Kesehatan Tipe C terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak dua bidang.
Berdasarkan Pasal 20, susunan organisasinya terdiri atas:
Sekretariat Dinas Kesehatan.
Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas dan Penanggulangan Penyakit.
Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, Alat Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan.
Pada Dinas Kesehatan Tipe C, terdapat penggabungan beberapa urusan kesehatan ke dalam bidang yang sama sehingga susunan organisasinya lebih sederhana dibandingkan Tipe A dan Tipe B.
Perbandingan Tipelogi Dinas Kesehatan
Untuk memudahkan pemahaman, berikut perbandingan susunan organisasi Dinas Kesehatan berdasarkan tipelogi yang diatur dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2026.
| Tipelogi | Sekretariat | Bidang |
|---|---|---|
| Tipe A | 1 | Maksimal 4 |
| Tipe B | 1 | Maksimal 3 |
| Tipe C | 1 | Maksimal 2 |
Penetapan tipelogi tersebut menjadi dasar dalam pembentukan struktur organisasi Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bidang pada Dinas Kesehatan
Permenkes Nomor 2 Tahun 2026 juga mengatur tugas dan fungsi masing-masing bidang yang terdapat dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan.
Secara umum, pembagian tugas dan fungsi tersebut disesuaikan dengan ruang lingkup penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
1. Sekretariat Dinas Kesehatan
Sekretariat Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
Fungsi sekretariat mencakup koordinasi perencanaan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, pengadaan barang dan jasa, administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, informasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, data dan sistem informasi kesehatan, kearsipan, serta pemantauan dan evaluasi.
Sekretariat juga berperan dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah, manajemen risiko, dan koordinasi pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
Khusus pada Dinas Kesehatan Provinsi, sekretariat juga mempunyai fungsi sinkronisasi perencanaan dan evaluasi capaian rencana, program, dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah provinsi.
2. Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, serta pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan kelompok rentan, promosi kesehatan dan kesehatan komunitas, serta tata kelola, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer.
Ruang lingkup tugasnya antara lain meliputi penyelenggaraan upaya kesehatan dan gizi berdasarkan siklus hidup, pelayanan kesehatan di satuan pendidikan, tempat kerja, dan masyarakat termasuk pos pelayanan terpadu.
Selain itu, bidang ini juga menangani pembudayaan hidup sehat, penguatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, serta pelayanan kesehatan bagi kelompok khusus dan rentan.
Kelompok rentan yang menjadi perhatian antara lain lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa, penyandang disabilitas, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
3. Bidang Penanggulangan Penyakit
Bidang Penanggulangan Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, serta pengawasan data di bidang penanggulangan penyakit tidak menular, penyakit menular, pengelolaan imunisasi, surveilans dan karantina kesehatan, serta kesehatan lingkungan.
Pelaksanaan tugasnya mencakup kegiatan surveilans, edukasi dan komunikasi risiko, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, kewaspadaan dini, serta respons terhadap kejadian luar biasa, wabah, dan bencana termasuk krisis kesehatan.
Bidang ini juga bertanggung jawab dalam fasilitasi dan pengelolaan imunisasi, pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, serta pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan.
Selain itu, penanggulangan penyakit juga mencakup situasi khusus seperti penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, arus mudik, serta kegiatan atau acara daerah, nasional, maupun internasional.
4. Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, dan Alat Kesehatan
Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, serta pengawasan data di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
Ruang lingkup tugasnya meliputi perencanaan dan pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pengelolaan perizinan dan registrasi pelayanan kesehatan, pelaksanaan telemedisin dan rekam medis elektronik, serta penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan.
Bidang ini juga berperan dalam penguatan tata kelola rumah sakit daerah dan rumah sakit pendidikan, peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, serta pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
Dalam bidang farmasi dan alat kesehatan, tugasnya meliputi pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengelolaan pelayanan farmasi klinis, pembinaan dan pengawasan sarana produksi maupun distribusi, serta penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan.
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan
Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang perencanaan, penyediaan, pendayagunaan, pengelolaan mutu, pembinaan, serta pengawasan sumber daya manusia kesehatan dan pendanaan kesehatan.
Tugasnya mencakup perencanaan kebutuhan tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan, penyediaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, serta peningkatan mutu, kompetensi, dan pengembangan karier tenaga kesehatan.
Selain itu, bidang ini juga menangani pengelolaan data tenaga kesehatan, pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan, pelatihan tenaga cadangan kesehatan dan kader kesehatan, serta pengelolaan pendanaan kesehatan.
Dalam hal pembiayaan, tugasnya meliputi penyusunan akun belanja kesehatan, mobilisasi sumber pendanaan kesehatan, perhitungan biaya program untuk mencapai standar pelayanan minimal bidang kesehatan, serta pengelolaan bantuan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional yang didanai oleh anggaran pemerintah daerah.
Penggabungan Urusan Pemerintahan dengan Dinas Kesehatan
Permenkes Nomor 2 Tahun 2026 juga mengatur kemungkinan penggabungan urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan urusan pemerintahan bidang lainnya dalam satu dinas.
Berdasarkan Pasal 25, penggabungan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil perhitungan variabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, suatu daerah tidak memenuhi persyaratan untuk membentuk dinas tersendiri.
Penggabungan tersebut didasarkan pada kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antarpenyelenggaraan urusan pemerintahan.
Adapun urusan pemerintahan yang dapat digabungkan dengan urusan pemerintahan bidang kesehatan meliputi:
Urusan pemerintahan bidang sosial.
Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
Penggabungan urusan pemerintahan tersebut dilakukan paling banyak tiga urusan pemerintahan.
Dalam hal terjadi penggabungan, tipelogi dinas hasil penggabungan dapat dinaikkan satu tingkat lebih tinggi atau mendapatkan tambahan satu bidang apabila memperoleh tambahan bidang baru dari urusan pemerintahan yang digabungkan.
Permenkes ini juga mengatur pola susunan organisasi Dinas Kesehatan hasil penggabungan. Salah satu ketentuannya adalah penggabungan dengan Dinas Kesehatan Tipe C dapat menghasilkan Dinas Kesehatan Tipe B dengan paling banyak tiga bidang, yaitu dua bidang kesehatan dan satu bidang nonkesehatan.
Apabila Dinas Kesehatan memperoleh tambahan bidang urusan pemerintahan lain yang serumpun, urusan tersebut hanya ditambahkan dalam bidang tugas dan tidak dicantumkan dalam nomenklatur dinas.
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan
Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dalam Bab V Permenkes Nomor 2 Tahun 2026.
Berdasarkan Pasal 27, pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
Kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tersebut dapat berupa:
Pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat.
Pelayanan kesehatan.
Pengamanan alat dan fasilitas kesehatan.
Pengelolaan perbekalan kesehatan.
Pengelolaan pelayanan kegawatdaruratan terpadu.
Pelayanan kesehatan pada krisis kesehatan.
Kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lainnya sesuai kebutuhan.
Pembentukan UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain UPTD, Permenkes ini juga mengatur pembentukan rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat.
Pada Dinas Kesehatan Provinsi dapat dibentuk rumah sakit daerah. Sementara itu, pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat dibentuk rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat.
Rumah sakit daerah merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional serta memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian.
Rumah sakit daerah dipimpin oleh direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui pelaporan pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan sumber daya manusia.
Adapun pusat kesehatan masyarakat merupakan unit fungsional yang memberikan pelayanan secara profesional dan dipimpin oleh kepala pusat kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Penyesuaian Mekanisme Kerja Dinas Kesehatan
Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, profesional, dan mendukung pencapaian tujuan serta kinerja organisasi, Permenkes Nomor 2 Tahun 2026 memberikan pengaturan mengenai penyesuaian mekanisme kerja melalui pembentukan tim kerja.
Berdasarkan Pasal 31, pembentukan tim kerja dapat dilakukan pada sekretariat dan bidang dengan mempertimbangkan indikator kinerja organisasi serta kapasitas sumber daya yang dimiliki.
Tim kerja terdiri atas ketua tim kerja dan anggota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
Pembentukan tim kerja tersebut terdiri atas Jabatan Fungsional (JF) dan/atau Jabatan Pelaksana (JP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas. Sementara itu, Jabatan Pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas.
Dalam pelaksanaan tugas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dapat ditugaskan secara individu maupun dalam tim kerja.
Selanjutnya, penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit kerja.
Dinas Kesehatan juga diwajibkan menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan.
Ketentuan Peralihan dan Batas Waktu Penyesuaian Organisasi
Permenkes Nomor 2 Tahun 2026 mengatur ketentuan peralihan untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan selama proses penyesuaian organisasi berlangsung.
Berdasarkan Pasal 34, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada Dinas Kesehatan yang ditetapkan berdasarkan Permenkes Nomor 36 Tahun 2023 tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2026.
Selanjutnya, Pasal 35 menetapkan bahwa penyesuaian nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan harus dilaksanakan paling lambat satu tahun terhitung sejak Permenkes ini mulai berlaku.
Ketentuan tersebut memberikan waktu bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja sesuai dengan pedoman nomenklatur yang baru.
Permenkes Nomor 36 Tahun 2023 Dicabut dan Digantikan dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2026
Salah satu ketentuan penting dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2026 terdapat pada Pasal 36.
Pasal tersebut menyatakan bahwa pada saat Permenkes Nomor 2 Tahun 2026 mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dengan demikian, Permenkes Nomor 2 Tahun 2026 menjadi pedoman baru yang menggantikan ketentuan nomenklatur Dinas Kesehatan sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 36 Tahun 2023.
Sementara itu, Pasal 37 menyatakan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Download Permenkes Nomor 2 Tahun 2026 PDF
Bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan penataan organisasi perangkat daerah bidang kesehatan, penting untuk mempelajari ketentuan dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2026 secara lengkap.
Dokumen peraturan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam memahami nomenklatur, tipelogi, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, pembentukan UPTD, serta penyesuaian mekanisme kerja.
Silakan unduh dan pelajari dokumen Permenkes Nomor 2 Tahun 2026 melalui tautan dokumen PDF yang disediakan pada postingan ini.
[DOWNLOAD PERMENKES (PMK) NOMOR 2 TAHUN 2026]
Nama dokumen: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026.
Tentang: Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
Ditetapkan: Jakarta, 18 Februari 2026.
Pejabat penetap: Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin.
Dengan memahami dan menerapkan ketentuan dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2026, diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan penataan organisasi Dinas Kesehatan secara lebih terarah, efektif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan kesehatan nasional.
FAQ Permenkes Nomor 2 Tahun 2026
1. Apa itu Permenkes Nomor 2 Tahun 2026?
Permenkes Nomor 2 Tahun 2026 adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi serta Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
2. Apa tujuan diterbitkannya Permenkes Nomor 2 Tahun 2026?
Tujuannya adalah memberikan pedoman dalam penyusunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan agar penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berjalan selaras. Peraturan ini juga merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan dan organisasi Kementerian Kesehatan.
3. Apa saja ruang lingkup pengaturan Permenkes Nomor 2 Tahun 2026?
Ruang lingkupnya meliputi nomenklatur, kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan; tipelogi dan susunan organisasi; penggabungan urusan pemerintahan yang serumpun dengan bidang kesehatan; pembentukan UPTD; serta penyesuaian mekanisme kerja Dinas Kesehatan.
4. Apa saja tipe Dinas Kesehatan menurut Permenkes Nomor 2 Tahun 2026?
Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dibagi menjadi tiga tipelogi, yaitu Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Tipe A terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak empat bidang, Tipe B terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak tiga bidang, sedangkan Tipe C terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak dua bidang.
5. Apa perbedaan susunan organisasi Dinas Kesehatan Tipe A, Tipe B, dan Tipe C?
Perbedaannya terletak pada jumlah dan pengelompokan bidang. Tipe A memiliki empat bidang yang membagi urusan kesehatan secara lebih terperinci. Tipe B memiliki tiga bidang dengan penggabungan urusan kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan. Tipe C memiliki dua bidang, yaitu bidang yang menggabungkan kesehatan primer dan komunitas dengan penanggulangan penyakit serta bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan.
6. Apakah Dinas Kesehatan dapat digabung dengan perangkat daerah lain?
Ya. Penggabungan dapat dilakukan apabila berdasarkan perhitungan variabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, daerah tidak memenuhi syarat untuk membentuk dinas tersendiri. Penggabungan didasarkan pada kedekatan karakteristik atau keterkaitan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
7. Urusan pemerintahan apa saja yang dapat digabung dengan Dinas Kesehatan?
Urusan yang dapat digabung meliputi bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Penggabungan dilakukan paling banyak tiga urusan pemerintahan.
8. Apakah Dinas Kesehatan dapat membentuk UPTD?
Ya. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Contohnya meliputi pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pengamanan alat dan fasilitas kesehatan, serta pengelolaan perbekalan kesehatan.
9. Apakah rumah sakit daerah dan Puskesmas diatur dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2026?
Ya. Peraturan ini mengatur bahwa pada Dinas Kesehatan Provinsi dapat dibentuk rumah sakit daerah. Sementara itu, pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat dibentuk rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat. Rumah sakit daerah merupakan unit organisasi bersifat khusus, sedangkan pusat kesehatan masyarakat merupakan unit fungsional yang memberikan pelayanan secara profesional.
10. Bagaimana mekanisme kerja Dinas Kesehatan menurut peraturan terbaru ini?
Dinas Kesehatan dapat melakukan penyesuaian mekanisme kerja melalui pembentukan tim kerja pada sekretariat dan bidang. Tim kerja terdiri atas ketua dan anggota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta dapat melibatkan Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.
11. Apakah pejabat yang sudah menjabat berdasarkan Permenkes Nomor 36 Tahun 2023 harus langsung berhenti?
Tidak. Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 34, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Permenkes Nomor 36 Tahun 2023 tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2026.
12. Berapa lama batas waktu penyesuaian nomenklatur Dinas Kesehatan?
Berdasarkan Pasal 35, penyesuaian nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dilaksanakan paling lambat satu tahun terhitung sejak Permenkes Nomor 2 Tahun 2026 mulai berlaku.
13. Apakah Permenkes Nomor 36 Tahun 2023 masih berlaku?
Tidak. Berdasarkan Pasal 36, Permenkes Nomor 36 Tahun 2023 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat Permenkes Nomor 2 Tahun 2026 mulai berlaku. Dengan demikian, pedoman nomenklatur Dinas Kesehatan yang baru mengacu pada Permenkes Nomor 2 Tahun 2026.
14. Kapan Permenkes Nomor 2 Tahun 2026 mulai berlaku?
Berdasarkan Pasal 37, Permenkes Nomor 2 Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Adapun tanggal penetapannya adalah 18 Februari 2026.
Demikian informasi mengenai Permenkes Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan. Semoga bermanfaat bagi pemerintah daerah, aparatur Dinas Kesehatan, dan semua pihak yang membutuhkan referensi terkait penataan organisasi perangkat daerah bidang kesehatan.