JUKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH SARANA KEMASAN PRODUK OLAHAN TAHUN 2022 YANG TERTUANG DALAM PERATURAN DIRJEN PDSPKP NOMOR 31 TAHUN 2021

Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kemasan Produk Olahan Tahun 2022 diterbitkan untuk melaksanakan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

 

Pasal 1 Peraturan Dirjen PDSPKP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kemasan Produk Olahan Tahun 2022, menyatakan Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kemasan Produk Olahan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

Pasal 2 Peraturan Dirjen PDSPKP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kemasan Produk Olahan Tahun 2022, menyatakan bahwa Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kemasan Produk Olahan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Dinas yang menangani urusan kelautan dan perikanan di daerah, pelaku usaha kelautan dan perikanan, dan calon penerima bantuan dalam penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kemasan Produk Olahan Tahun 2022.

 

Dinyatakan dalam Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kemasan Produk Olahan Tahun 2022 bahwa Tujuan pemberian Bantuan Pemerintah berupa kemasan produk olahan adalah untuk meningkatkan kualitas, daya saing, serta nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Sasaran Bantuan Pemerintah berupa paket bantuan kemasan produk olahan kepada penerima bantuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Indikator keberhasilan Bantuan Pemerintah Kemasan Produk Olahan adalah: terlaksananya penyaluran Kemasan Produk Olahan; dan termanfaatkannya Bantuan Pemerintah oleh penerima bantuan sehingga meningkatkan meningkatkan kualitas, daya saing, serta nilai tambah produk kelautan dan perikanan.

 

Dalam Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kemasan Produk Olahan Tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Dirjen PDSPKP Nomor 31 Tahun 2021, dinyatakan bahwa Bantuan Pemerintah berupa sarana kemasan produk olahan diberikan kepada:

a. Kelompok masyarakat

1) terdaftar di laman satu data; dan

2) berbadan hukum atau terdaftar di dinas.

b. Masyarakat hukum adat

1) terdaftar di laman satu data;

2) mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3) melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

c. Lembaga swadaya masyarakat

1) terdaftar di laman satu data; dan

2) berbadan hukum.

d. Lembaga pendidikan

1) terdaftar di laman satu data; dan

2) terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan.

e. Lembaga keagamaan

1) terdaftar di laman satu data; dan

2) berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

 

Adapun Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

a. mengajukan usulan/proposal Bantuan Pemerintah ke Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dinas;

b. diutamakan berbadan hukum atau memiliki surat pengesahan dari Dinas yang melaksanakan bidang kelautan dan perikanan atau menyertakan surat pengesahan Poklahsar dari kepala desa setempat;

c. melampirkan profil Poklahsar/lembaga, fotokopi KTP ketua dan anggota Poklahsar, serta foto kegiatan penanganan/pengolahan ikan dan produk kelautan;

d. diutamakan telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 (satu) tahun;

e. terdaftar dalam Bangga Buatan Indonesia (BBI) kategori “bagus dan unggulan”;

1. telah memiliki sertifikat P-IRT/MD dan sertifikat Halal; dan/atau

2. telah memiliki sertifikat GMP.

f. bersedia menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana format terlampir yang meliputi:

1) pernyataan tidak menerima bantuan sejenis dari dana APBN/APBD pada tahun yang sama;

2) pernyataan sanggup memanfaatkan bantuan;

3) pernyataan bersedia menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan kemasan produk olahan cq. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

 

Selengkapnya silahkan baca Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kemasan Produk Olahan Tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Dirjen PDSPKP Nomor 31 Tahun 2021, melalui salinan dokumen yang tersedia di bawah ini.

 

Demikian informasi tentang Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kemasan Produk Olahan Tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Dirjen PDSPKP Nomor 31 Tahun 2021, Semoga ada manfaatnya.

 

= Baca Juga =