Penetapan Rincian Formasi Kebutuhan ASN PPPK Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah (KALTENG) Tahun Anggaran 2023 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Kepmenpan RB Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
Kabupaten Barito Selatan adalah sebuah
wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Ibu
kotanya adalah Buntok. Meskipun ibu kotanya di Kota Buntok, Kecamatan Dusun
Selatan, namun pusat pemerintahan kabupaten ini terletak di Kota Buntok.
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 8.830,00 km² dan berpenduduk sebanyak
131.297 jiwa (2020). Motto kabupaten ini adalah "Dahani dahanai tuntung
tulus" dan "pantang pulang sebelum tumbang"
Daftar Nama Kecamatan, Kelurahan/Desa di Kabupaten
Barito Selatan adalah
1. Kecamatan Dusun Hilir
- Kelurahan/Desa Batampang
- Kelurahan/Desa Batilap
- Kelurahan/Desa Damparan
- Kelurahan/Desa Kalanis
- Kelurahan/Desa Lehai
- Kelurahan/Desa Mahajandau/Mahanjau
- Kelurahan/Desa Mangkatir
- Kelurahan/Desa Mengkatip
- Kelurahan/Desa Sei/Sungai Jaya
- Kelurahan/Desa Teluk Timbau
2. Kecamatan Dusun Selatan
- Kelurahan/Desa Buntok Kota
- Kelurahan/Desa Hilir Sper
- Kelurahan/Desa Baru
- Kelurahan/Desa Danau Ganting
- Kelurahan/Desa Danau Masura
- Kelurahan/Desa Danau Sadar
- Kelurahan/Desa Dangka
- Kelurahan/Desa Jelapat
- Kelurahan/Desa Lembeng
- Kelurahan/Desa Madara
- Kelurahan/Desa Mangaris
- Kelurahan/Desa Muara Talang
- Kelurahan/Desa Murung Paken (
- Kelurahan/Desa Pamangka
- Kelurahan/Desa Telang Andrau
- Kelurahan/Desa Teluk Mampun
- Kelurahan/Desa Teluk Telaga
- Kelurahan/Desa Tetei Lanan
- Kelurahan/Desa Kalahien
- Kelurahan/Desa Mabuan
- Kelurahan/Desa Muara Ripung
- Kelurahan/Desa Pamait
- Kelurahan/Desa Pararapak
- Kelurahan/Desa Penda Asam
- Kelurahan/Desa Sababilah
- Kelurahan/Desa Sanggu
- Kelurahan/Desa Tanjung Jawa
3. Kecamatan Dusun Utara
- Kelurahan/Desa Bantai Bambure
- Kelurahan/Desa Bundar
- Kelurahan/Desa Danau Bambure
- Kelurahan/Desa Gunung Rantau
- Kelurahan/Desa Hingan
- Kelurahan/Desa Hulu Tampang
- Kelurahan/Desa Majundre
- Kelurahan/Desa Marawan Baru
- Kelurahan/Desa Marawan Lama
- Kelurahan/Desa Maruga
- Kelurahan/Desa Panarukan
- Kelurahan/Desa Pendang
- Kelurahan/Desa Rampa Mea
- Kelurahan/Desa Reong
- Kelurahan/Desa Sei/Sungai Telang
- Kelurahan/Desa Tamparak
- Kelurahan/Desa Tamparak Layung
- Kelurahan/Desa Tarusan
- Kelurahan/Desa Telekoi (Talekoi)
4. Kecamatan Gunung Bintang Awai
- Kelurahan/Desa Baruang/Ekeng
- Kelurahan/Desa Bintang Ara
- Kelurahan/Desa Bipak Kali
- Kelurahan/Desa Gagutur
- Kelurahan/Desa Kayumban
- Kelurahan/Desa Malungai Raya
- Kelurahan/Desa Marga Jaya
- Kelurahan/Desa Muara Singan
- Kelurahan/Desa Muka Haji
- Kelurahan/Desa Ngurit
- Kelurahan/Desa Palo Rejo
- Kelurahan/Desa Patas I
- Kelurahan/Desa Patas II
- Kelurahan/Desa Ruhing Raya
- Kelurahan/Desa Sarimbuah
- Kelurahan/Desa Sei/Sungai Paken
- Kelurahan/Desa Sire
- Kelurahan/Desa Tabak Kanilan
- Kelurahan/Desa Ugang Sayu
- Kelurahan/Desa Wayun
- Kelurahan/Desa Wungkur Baru
5. Kecamatan Jenamas
- Kelurahan/Desa Makmur Merata
- Kelurahan/Desa Panca Karsa
- Kelurahan/Desa Rangga Ilung
- Kelurahan/Desa Rantau Bahuang
- Kelurahan/Desa Rantau Kujang
- Kelurahan/Desa Sukakarya
- Kelurahan/Desa Tabatan
- Kelurahan/Desa Tampulang
6. Kecamatan Karau Kuala
- Kelurahan/Desa Babai
- Kelurahan/Desa Bangkuang
- Kelurahan/Desa Bintang Kurung
- Kelurahan/Desa Janggi
- Kelurahan/Desa Malitin
- Kelurahan/Desa Muara Arai
- Kelurahan/Desa Selat Baru
- Kelurahan/Desa Talio
- Kelurahan/Desa Tampijak
- Kelurahan/Desa Teluk Betung
- Kelurahan/Desa Teluk Sampudau
Keputusan Menteri PANRB atau Kepmenpan RB
Nomor 546 Tahun 2023 terkait Penetapan
Rincian Formasi Kebutuhan ASN PPPK Kabupaten Barito Selatan (Busel) Tahun 2023 diterbitkan
dengan pertimbangan: a) bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan
kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat
pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan b) bahwa untuk penambahan pegawai
Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan
kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/
Kota Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum diterbitkan Keputusan Menteri PANRB atau Kepmenpan RB Nomor 546 Tahun 2023 terkai
Penetapan Rincian Penetapan Formasi
Kebutuhan ASN (CPNS dan PPPK) Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan
Tengah (KALTENG) Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai beikut
1. Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);
2. Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun
2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
4
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan
Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2020);
6. Peraturan
Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nornor 65);
7. Peraturan
Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
218);
8. Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang
Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja;
9. Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 386 Tahun
2023 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun
Anggaran 2023.
Dasar pertimbangan lain terkait Penetapan Rincian Formasi Kebutuhan ASN
Aparatur Sipil Negara (CPNS dan PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito
Selatan Provinsi Kalimantan Tengah (KALTENG) Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berkut
1.
Surat
Menteri Keuangan Nomor S-290/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023;
2.
Surat
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 24438/B-BP.02.01/SD/K/2022 tanggal 29
Juli 2022;
3.
Surat
Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24
Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalarn
Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan
Fungsional Guru Tahun 2023;
4.
Surat
Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023
Nomor PT.01.03/ F/1365/2023 tentang Persyaratan
Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional
Kesehatan;
5.
tanggal
5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil
Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.
Keputusan
Menteri PANRB atau Kepmenpan RB Nomor 546 Tahun 2023 terkait Penetapan Rincian
Formasi Kebutuhan ASN Aparatur Sipil Negara (CPNS dan PPPK) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah (KALTENG) Tahun Anggaran
2023 memutuskan:
menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Tentang Penetapan Keburuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
Diktum KESATU Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan rincian sebagairnana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Diktum KEDUA Masa Perjanjian Kerja bagi
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
Diktum KETIGA Kualifikasi
pendidikan bagi Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah merujuk pada Surat
Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 290I/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023
tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun
2023.
Diktum KEEMPAT Kualifikasi pendidikan bagi
Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat
Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023
Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat
Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Pungsional Kesehatan.
Diktum KELIMA Kualifikasi
pendidikan bagi Jabatan Fungsional Peneliti pada Instansi Pemerintah merujuk
pada Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasjonal Nomor 200/I/HK/2023
tanggal 5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon
Aparatur Sipil Negara. Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.
Diktum KEENAM Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Pemerintah Kabupaten /Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan,
Diktum KETUJUH Segala biaya yang timbul akibat
keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
masing¬masing Pemerintah Kabupaten/Kota.
KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai
berlaku sej ak tan ggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.
Selengkapnya berikut ini Salinan Keputusan Menteri PANRB atau Kepmenpan RB
Nomor 546 Tahun 2023 terkait Penetapan Rincian Formasi Kebutuhan ASN (CPNS dan
PPPK) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023
Link download DISINI
Demikian informasi tentang Keputusan Menteri PANRB atau Kepmenpan RB
Nomor 546 Tahun 2023 terkait Penetapan Rincian Formasi Kebutuhan ASN PPPK Kabupaten
Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah (KALTENG) Tahun Anggaran 2023. Semoga
ada manfaatnya
No comments