Juknis Mekanisme Redistribusi Guru ASN Pada Sekolah Swasta

Petunjuk Teknis (Juknis) Mekanisme Redistribusi Guru ASN Pada Sekolah Swasta ditetapkan melalui Keputusan Mendikdasmen Nomor 82/O/2025 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Mekanisme Redistribusi Guru ASN Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.

 

Pertimbangan diterbitkannya Keputusan Mendikdasmen Nomor 82/O/2025 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Mekanisme Redistribusi Guru ASN Pada Sekolah Swasta, adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

 

Dasar hukum diterbitkanya Keputusan Mendikdasmen Nomor 82/O/2025 Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Redistribusi Guru ASN Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat adalah

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

7. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 31);

 

Isi Keputusan Mendikdasmen Nomor 82/O/2025 Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Redistribusi Guru ASN Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat, adalah sebagai berikut:

• KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Mekanisme Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
• KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

  

Petunjuk Teknis Mekanisme Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat atau Juknis Mekanisme Redistribusi Guru ASN Pada Sekolah Swasta bertujuan sebagai pedoman dalam mengimplementasikan Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

 

Sasaran pengguna Petunjuk Teknis Mekanisme Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat sebagai berikut: 1) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia; 2) Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia; 3) Pemerintah Daerah; 4) Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; dan 5) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

 

Kriteria Guru ASN yang dapat diredistribusi pada Sekolah Swasta

1. Guru PNS yang diredistribusi memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;

b. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b;

c. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;

d. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;

e. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana.

2. Guru PPPK yang diredistribusi memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;

b. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama;

c. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik;

d. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;

e. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana.

 

Kriteria Satuan Pendidikan Penerima Redistribusi Guru ASN. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima Redistribusi Guru ASN harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. memiliki izin operasional dari Pemerintah Daerah;

2. terdaftar dalam data pokok pendidikan paling sedikit 3 (tiga) tahun;

3. melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan/atau disahkan Kementerian;

4. memiliki peserta didik warga negara Indonesia dengan bahasa pengantar resmi bahasa Indonesia;

5. memiliki anggaran penerimaan biaya pendidikan lebih kecil dari kebutuhan biaya operasional Satuan Pendidikan;

6. tidak menolak dana bantuan operasional Satuan Pendidikan; dan

7. memiliki rombongan belajar lengkap dengan jumlah peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Berdasarkan Keputusan Mendikdasmen Nomor 82/O/2025 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Mekanisme Redistribusi Guru ASN Pada Sekolah Swasta, berikut ini Alur mekanisme Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan kebijakan Redistribusi dari Pemerintah Daerah.

a. Seleksi Satuan Pendidikan

1) dinas yang menangani bidang pendidikan melihat data Guru ASN berlebih di wilayahnya dan data Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang membutuhkan Guru pada sistem yang dikembangkan oleh Kemendikdasmen.

2) dinas yang menangani bidang pendidikan menginformasikan kepada Satuan Pendidikan masyarakat apabila terdapat kesesuaian.

3) apabila Satuan Pendidikan masih membutuhkan Guru ASN berdasarkan hasil informasi sebagaimana angka 2), Satuan Pendidikan memberikan persetujuan rencana Redistribusi kepada dinas yang menangani bidang pendidikan.

4) dinas yang menangani bidang pendidikan menyampaikan rencana Redistribusi Guru ASN kepada Tim Pertimbangan Redistribusi.

 

b. Rekomendasi

1) Tim Pertimbangan Redistribusi memberikan rekomendasi atas rencana Redistribusi Guru ASN.

2) apabila usulan dipertimbangkan, Tim Pertimbangan menyampaikan rekomendasi kepada dinas yang menangani bidang pendidikan.

3) apabila usulan tidak dipertimbangkan, Tim Pertimbangan menyampaikan penolakan kepada dinas yang menangani bidang pendidikan untuk kemudian mengajukan kembali permohonan rekomendasi atau menyampaikan penolakan Redistribusi kepada Satuan Pendidikan.

 

c. Penetapan Penugasan

1) Setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan atas rencana Redistribusi Guru ASN dari Tim Pertimbangan Redistribusi, dinas yang membidangi pendidikan menyampaikan informasi kepada Guru ASN yang akan ditugaskan.

2) Guru ASN melengkapi dokumen sesuai kriteria Redistribusi Guru ASN dan menyampaikan kepada dinas.

3) Dinas yang membidangi pendidikan mengusulkan SK kepada badan yang menangani bidang kepegawaian.

4) Badan yang menangani bidang kepegawaian memproses SK Redistribusi berdasarkan keputusan penetapan PPK tentang Redistribusi Guru ASN kemudian memutakhirkan data pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

5) dinas yang membidangi pendidikan memutakhirkan data hasil Redistribusi melalui sistem Redistribusi yang dikembangkan oleh Kemdikdasmen berdasarkan keputusan penetapan PPK tentang Redistribusi Guru ASN.

6) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menerima Redistribusi Guru ASN.

 

Pemerintah Daerah dapat melakukan Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam keadaan tertentu untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di wilayahnya.

Bagaimana Alur Mekanisme Perpanjangan Penugasan Guru ASN Pada Sekolah Swasta? Menurut Keputusan Mendikdasmen Nomor 82/O/2025 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Mekanisme Redistribusi Guru ASN Pada Sekolah Swasta, Jangka waktu Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Perpanjangan dimaksud tidak berlaku jika kebutuhan Guru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat telah terpenuhi.

 

Alur mekanisme Perpanjangan jangka waktu Redistribusi Guru ASN dilaksanakan sebagai berikut.

1. Pimpinan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mengajukan usul perpanjangan Guru ASN yang bersangkutan kepada PPK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 4 (empat) tahun periode pertama berakhir.

2. apabila tidak mengajukan pada periode 4 tahun pertama maka jangka waktu Redistribusi diperpanjang otomatis untuk 4 (empat) tahun periode kedua.

3. PPK menetapkan keputusan perpanjangan Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

 

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima Redistribusi Guru ASN melakukan upaya pemenuhan Guru pada Satuan Pendidikannya paling lambat 8 (delapan) tahun.

Selengkapnya silahkan download dan baca Keputusan Mendikdasmen Nomor 82/O/2025 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Mekanisme Redistribusi Guru ASN Pada Sekolah Swasta.

 

Link download Keputusan Mendikdasmen Nomor 82/O/2025

 

Demikian informasi tentang Keputusan Mendikdasmen Nomor 82/O/2025 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Mekanisme Redistribusi Guru ASN Pada Sekolah Swasta. Semoga ada manfaatnya.

 

Berbagi :