Pada posting ini Admin akan membagikan Link download Salinan dan lampiran lengkap Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan , dan Pulau.
Kepmendagri
Nomor 300.2.2- 2138 Tahun 2025 diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
a) bahwa dengan telah
selesainya pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak
secara nasional Tahun 2024 sejalan dengan berakhirnya moratorium pemberian dan
pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kecamatan,
kelurahan dan desa sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 100.1-1/8000/SJ tanggal 9 Nov ember 2022, maka perlu dilakukan
penyesuaian lebih lanjut;
b) bahwa penyesuaian
lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam pemberian dan
pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau , untuk
tertib administrasi dan regulasi , maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah
Administr asi Pemerintahan, dan Pulau, sudah tidak sesuai dengan perkembangan
sehingga perlu dilakukan pencabutan;
c) bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data
Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
Dasar
hukum diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2- 2138 Tahun
2025 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan , Dan Pulau adalah sebagai berikut
1. Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian N egara (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor
4 Tahun 201 1 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administr asi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 232,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7. Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6614);
8. Peraturan Presiden Nomor
149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
9. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1391);
10. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Dalam Negeri (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);
Isi Keputusan
Menteri Dalam Negeri Kepmendagri Nomor 300.2.2- 2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian
Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan , Dan Pulau adalah
sebagai berikut
KESATU: Menetapkan
pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan
pulau yang selanjutnya disebut kode, data wilayah administrasi pemerintahan,
dan pulau terdiri dari:
a. rekapitulasi kode, data
wilayah administrasi pemerintahan dan pulau per provinsi seluruh Indonesia,
yang berisi:
1) kode provinsi;
2) nama provinsi;
3) jum lah kabupaten,
kota, kecamatan, kelurahan dan desa;
4) luas wilayah;
5) juml ah penduduk;
dan
6) jumlah pulau .
b. rincian kode dan data wilay ah administrasi pemerintahan kabupatenjkota per provinsi
seluruh Indonesia, yang berisi:
1) kode kabupatenjkota;
2) nama kabupat
enjkota;
3) jumlah kecamatan,
kelurahan dan desa per kabupatenjkota;
4) luas wilayah
kabupaten j kota; dan
5) jumlah penduduk per
kabupaten j kota.
c. rincian kode dan
data wilayah administrasi pemerintahan kecamatan pada kabupaten j kota per provinsi
seluruh Indonesia, yang berisi:
1. kode kecamatan;
2. nama kecamatan;
3. nama ibu kota
provinsi dan kabupaten j kota;
4. . jumlah kabupaten,
kota, kecamatan, kelurahan dan desa;
5. luas wilayah
provinsi dan kabupaten j kota; dan
6. jumlah penduduk provinsi,
kabupaten j kota dan kecamatan.
d. rekapitulasi dan
rincian kode dan data pulau seluruh Indonesia, yang berisi :
1) kode pulau;
2) nama pulau;
3) jumlah pulau;
4) koordinat pulau;
5) luas pulau;
6) berpenduduk (BP)
atau tidak berpenduduk (TBP); dan
7) keterangan.
e. rekapitulasi jumlah penduduk
seluruh Indonesia , yang berisi:
1) jumlah penduduk
laki-laki per provinsi dan kabupatenjkota;
2) jumlah penduduk perempuan
per provms1 dan
3) kabupaten j kota ;
dan jumlah penduduk total seluruh Indonesia.
KEDUA: Rekapitulasi
kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau per provinsi seluruh
Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a tercantum dalam
Lampiran huruf A;
KETIGA: Rincian
kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupatenjkota per provinsi
seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b, pada:
a. Provinsi
Aceh
1) Kabupaten Aceh
Selatan
2) Kabupaten Aceh
Tenggara
3) Kabupaten Aceh Timur
4) Kabupaten Aceh
Tengah
5) Kabupaten Aceh Barat
6) Kabupaten Aceh Besar
7) Kabupaten Pidie
8) Kabupaten Aceh Utara
9) Kabupaten Simeulue
10) Kabupaten Aceh
Singkil
11) Kabupaten Bireuen
12) Kabupaten Aceh
Barat Daya
13) Kabupaten Gayo Lues
14) Kabupaten Aceh Jaya
15) Kabupaten Nagan
Raya
16) Kabupaten Aceh
Tamiang
17) Kabupaten Bener
Meriah
18) Kabupaten Pidie
Jaya
19) Kota Banda Aceh
20) Kota Sabang
21) Kota Lhokseumawe
22) Kota Langsa
23) Kota Subulussalam
b. Provinsi Sumatera
Utara
1) Kabupaten Tapanuli
Tengah
2) Kabupaten Tapanuli
Utara
3) Kabupaten Tapanuli
Selatan
4) Kabupaten Nias
5) Kabupaten Langkat
6) Kabupaten Karo
7) Kabupaten Deli
Serdang
8) Kabupaten Simalungun
9) Kabupaten Asahan
10) Kabupaten
Labuhanbatu
11) Kabupaten Dairi
12) Kabupaten Toba
13) Kabupaten
Mandailing Natal
14) Kabupaten Nias
Selatan
15) Kabupaten Pakpak
Bharat
16) Kabupaten Humbang
Hasundutan
17) Kabupaten Samosir
18) Kabupaten Serdang
Bedagai
19) Kabupaten Batu Sara
20) Kabupaten Padang
Lawas Utara
21) Kabupaten Padang
Lawas
22) Kabupaten
Labuhanbatu Selatan
23) Kabupaten
Labuhanbatu Utara
24) Kabupaten Nias
Utara
25) Kabupaten Nias
Barat
26) Kota Medan
27) Kota
Pematangsiantar
28) Kota Sibolga
29) Kota Tanjungbalai
30) Kota Binjai
31) Kota Tebing Tinggi
32) Kota
Padangsidimpuan
33) Kota Gunungsitoli
c. Provinsi
Sumatera Barat
1) Kabupaten Pesisir
Selatan
2) Kabupaten Solok
3) Kabupaten Sijunjung
4) Kabupaten Tanah
Datar
5) Kabupaten Padang
Pariaman
6) Kabupaten Agam
7) Kabupaten Lima Puluh
Kota
8) Kabupaten Pasaman
9) Kabupaten Kepulauan
Mentawai
10) Kabupaten
Dharmasraya
11) Kabupaten Solok
Selatan
12) Kabupaten Pasaman
Barat
13) Kota Padang
14) Kota Solok
15) Kota Sawahlunto
16) Kota Padang Panjang
17) Kota Bukittinggi
18) Kota Payakumbuh
19) Kota Pariaman
d. Provinsi
Riau
1) Kabupaten Kampar
2) Kabupaten Indragiri
Hulu
3) Kabupaten Bengkalis
4) Kabupaten Indragiri
Hilir
5) Kabupaten Pelalawan
6) Kabupaten Rokan Hulu
7) Kabupaten Rokan Hilir
8) Kabupaten Siak
9) Kabupaten Kuantan
Singingi
10) Kabupaten Kepulauan
Meranti
11) Kota Pekanbaru
12) Kota Dumai
e. Provinsi
Jambi
1) Kabupaten Kerinci
2) Kabupaten Merangin
3) Kabupaten Sarolangun
4) Kabupaten Batanghari
5) Kabupaten Muaro
Jambi
6) Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
7) Kabupaten Tanjung
Jabung Timur
8) Kabupaten Bungo
9) Kabupaten Tebo
10) Kota Jambi
11) Kota Sungai Penuh
f. Provinsi
Sumatera Selatan
1) Kabupaten Ogan
Komering Ulu
2) Kabupaten Ogan
Komering Ilir
3) Kabupaten Muara Enim
4) Kabupaten Lahat
5) Kabupaten Musi Rawas
6) Kabupaten Musi
Banyuasin
7) Kabupaten Banyuasin
8) Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur
9) Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan
10) Kabupaten Ogan Ilir
11) Kabupaten Empat
Lawang
12) Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir
13) Kabupaten Musi
Rawas Utara
14) Kota Palembang
15) Kota Pagar Alam
16) Kota Lubuk Linggau
17) Kota Prabumulih
g. Provinsi
Bengkulu
1) Kabupaten Bengkulu
Selatan
2) Kabupaten Rejang
Lebong
3) Kabupaten Bengkulu
Utara
4) Kabupaten Kaur
5) Kabupaten Seluma
6) Kabupaten Mukomuko
7) Kabupaten Lebong
8) Kabupaten Kepahiang
9) Kabupaten Bengkulu
Tengah
10) Kota Bengkulu
h. Provinsi
Lampung
1) Kabupaten Lampung
Selatan
2) Kabupaten Lampung
Tengah
3) Kabupaten Lampung
Utara
4) Kabupaten Lampung
Barat
5) Kabupaten Tulang
Bawang
6) Kabupaten Tanggamus
7) Kabupaten Lampung
Timur
8) Kabupaten Way Kanan
9) Kabupaten Pesawaran
10) Kabupaten Pringsewu
11) Kabupaten Mesuji
12) Kabupaten Tulang
Bawang Barat
13) Kabupaten Pesisir
Barat
14) Kota Bandar Lampung
15) Kota Metro
i. Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
1) Kabupaten Bangka
2) Kabupaten Belitung
3) Kabupaten Bangka
Selatan
4) Kabupaten Bangka
Tengah
5) Kabupaten Bangka
Barat
6) Kabupaten Belitung
Timur
7) Kota Pangkal Pinang
j. Provinsi
Kepulauan Riau
1) Kabupaten Bintan
2) Kabupaten Karimun
3) Kabupaten Natuna
4) Kabupaten Lingga
5) Kabupaten Kepulauan
Anambas
6) Kota Batam
7) Kota Tanjung Pinang
k. Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
1) Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
2) Kota Administrasi
Jakarta Pusat
3) Kota Administrasi
Jakarta Utara
4) Kota Administrasi
Jakarta Barat
5) Kota Administrasi
Jakarta Selatan
6) Kota Administrasi
Jakarta Timur
l. Provinsi
Jawa Barat
1) Kabupaten Bogor
2) Kabupaten Sukabumi
3) Kabupaten Cianjur
4) Kabupaten Bandung
5) Kabupaten Garut
6) Kabupaten
Tasikmalaya
7) Kabupaten Ciamis
8) Kabupaten Kuningan
9) Kabupaten Cirebon
10) Kabupaten
Majalengka
11) Kabupaten Sumedang
12) Kabupaten Indramayu
13) Kabupaten Subang
14) Kabupaten
Purwakarta
15) Kabupaten Karawang
16) Kabupaten Bekasi
17) Kabupaten Bandung
Barat
18) Kabupaten
Pangandaran
19) Kota Bogor
20) Kota Sukabumi
21) Kota Bandung
22) Kota Cirebon
23) Kota Bekasi
24) Kota Depok
25) Kota Cimahi
26) Kota Tasikmalaya
27) Kota Banjar
m. Provinsi
Jawa Tengah
1) Kabupaten Cilacap
2) Kabupaten Banyumas
3) Kabupaten
Purbalingga
4) Kabupaten
Banjarnegara
5) Kabupaten Kebumen
6) Kabupaten Purworejo
7) Kabupaten Wonosobo
8) Kabupaten Magelang
9) Kabupaten Boyolali
10) Kabupaten Klaten
11) Kabupaten Sukoharjo
12) Kabupaten Wonogiri
13) Kabupaten
Karanganyar
14) Kabupaten Sragen
15) Kabupaten Grobogan
16) Kabupaten Blora
17) Kabupaten Rembang
18) Kabupaten Pati
19) Kabupaten Kudus
20) Kabupaten Jepara
21) Kabupaten Demak
22) Kabupaten Semarang
23) Kabupaten
Temanggung
24) Kabupaten Kendal
25) Kabupaten Batang
26) Kabupaten
Pekalongan
27) Kabupaten Pemalang
28) Kabupaten Tegal
29) Kabupaten Brebes
30) Kota Magelang
31) Kota Surakarta
32) Kota Salatiga
33) Kota Semarang
34) Kota Pekalongan
35) Kota Tegal
n. Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
1) Kabupaten Kulon
Progo
2) Kabupaten Bantul
3) Kabupaten
Gunungkidul
4) Kabupaten Sleman
5) Kota Yogyakarta
o. Provinsi
Jawa Timur
1) Kabupaten Pacitan
2) Kabupaten Ponorogo
3) Kabupaten Trenggalek
4) Kabupaten
Tulungagung
5) Kabupaten Blitar
6) Kabupaten Kediri
7) Kabupaten Malang
8) Kabupaten Lumajang
9) Kabupaten Jember
10) Kabupaten
Banyuwangi
11) Kabupaten Bondowoso
12) Kabupaten Situbondo
13) Kabupaten
Probolinggo
14) Kabupaten Pasuruan
15) Kabupaten Sidorujo
16) Kabupaten Mojokerto
17) Kabupaten Jombang
18) Kabupaten Nganjuk
19) Kabupaten Madiun
20) Kabupaten Magetan
21) Kabupaten Ngawi
22) Kabupaten Bojonegoro
23) Kabupaten Tuban
24) Kabupaten Lamongan
25) Kabupaten Gresik
26) Kabupaten Bangkalan
27) Kabupaten Sampang
28) Kabupaten Pamekasan
29) Kabupaten Sumenep
30) Kota Kediri
31) Kota Blitar
32) Kota Malang
33) Kota Probolinggo
34) Kota Pasuruan
35) Kota Mojokerto
36) Kota Madiun
37) Kota Surabaya
38) Kota Batu
p. Provinsi
Banten
1) Kabupaten Pandeglang
2) Kabupaten Lebak
3) Kabupaten Tangerang
4) Kabupaten Serang
5) Kota Tangerang
6) Kota Cilegon
7) Kota Serang
8) Kota Tangerang
Selatan
q. Provinsi
Bali
1) Kabupaten Jembrana
2) Kabupaten Tabanan
3) Kabupaten Badung
4) Kabupaten Gianyar
5) Kabupaten Klungkung
6) Kabupaten Bangli
7) Kabupaten Karangasem
8) Kabupaten Buleleng
9) Kota Denpasar
r. Provinsi
Nusa Tenggara Barat
1) Kabupaten Lombok
Barat
2) Kabupaten Lombok
Tengah
3) Kabupaten Lombok
Timur
4) Kabupaten Sumbawa
5) Kabupaten Dompu
6) Kabupaten Bima
7) Kabupaten Sumbawa
Barat
8) Kabupaten Lombok
Utara
9) Kota Mataram
10) Kota Bima
s. Provinsi
Nusa Tenggara Timur
1) Kabupaten Kupang
2) Kabupaten Timor
Tengah Selatan
3) Kabupaten Timor
Tengah Utara
4) Kabupaten Belu
5) Kabupaten Alor
6) Kabupaten Flores
Timur
7) Kabupaten Sikka
8) Kabupaten Ende
9) Kabupaten Ngada
10) Kabupaten Manggarai
11) Kabupaten Sumba
Timur
12) Kabupaten Sumba Barat
13) Kabupaten Lembata
14) Kabupaten Rote Ndao
15) Kabupaten Manggarai
Barat
16) Kabupaten Nagekeo
17) Kabupaten Sumba
Tengah
18) Kabupaten Sumba
Barat Daya
19) Kabupaten Manggarai
Timur
20) Kabupaten Sabu
Raijua
21) Kabupaten Malaka
22) Kota Kupang
t. Provinsi
Kalimantan Barat
1) Kabupaten Sambas
2) Kabupaten Mempawah
3) Kabupaten Sanggau
4) Kabupaten Ketapang
5) Kabupaten Sintang
6) Kabupaten Kapuas
Hulu
7) Kabupaten Bengkayang
8) Kabupaten Landak
9) Kabupaten Sekadau
10) Kabupaten Melawi
11) Kabupaten Kayong
Utara
12) Kabupaten Kubu Raya
13) Kota Pontianak
14) Kota Singkawang
u. Provinsi
Kalimantan Tengah
1) Kabupaten
Kotawaringin Barat
2) Kabupaten
Kotawaringin Timur
3) Kabupaten Kapuas
4) Kabupaten Barito
Selatan
5) Kabupaten Barito
Utara
6) Kabupaten Katingan
7) Kabupaten Seruyan
8) Kabupaten Sukamara
9) Kabupaten Lamandau
10) Kabupaten Gunung
Mas
11) Kabupaten Pulang
Pisau
12) Kabupaten Murung
Raya
13) Kabupaten Barito
Timur
14) Kota Palangkaraya
v. Provinsi
Kalimantan Selatan
1) Kabupaten Tanah Laut
2) Kabupaten Kotabaru
3) Kabupaten Banjar
4) Kabupaten Barito
Kuala
5) Kabupaten Tapin
6) Kabupaten Hulu
Sungai Selatan
7) Kabupaten Hulu
Sungai Tengah
8) Kabupaten Hulu
Sungai Utara
9) Kabupaten Tabalong
10) Kabupaten Tanah
Bumbu
11) Kabupaten Balangan
12) Kota Banjarmasin
13) Kota Banjarbaru
w. Provinsi
Kalimantan Timur
1) Kabupaten Paser
2) Kabupaten Kutai
Kartanegara
3) Kabupaten Berau
4) Kabupaten Kutai
Barat
5) Kabupaten Kutai
Timur
6) Kabupaten Penajam
Paser Utara
7) Kabupaten Mahakam
Ulu
8) Kota Balikpapan
9) Kota Samarinda
10) Kota Bontang
x. Provinsi
Kalimantan Utara
1) Kabupaten Bulungan
2) Kabupaten Malinau
3) Kabupaten Nunukan
4) Kabupaten Tana
Tidung
5) Kota Tarakan
y. Provinsi
Sulawesi Utara
1) Kabupaten Bolaang
Mongondow
2) Kabupaten Minahasa
3) Kabupaten Kepulauan
Sangihe
4) Kabupaten Kepulauan
Talaud
5) Kabupaten Minahasa
Selatan
6) Kabupaten Minahasa
Utara
7) Kabupaten Minahasa
Tenggara
8) Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara
9) Kabupaten Kep. Siau
Tagulandang Biaro
10) Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur
11) Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan
12) Kota Manado
13) Kota Bitung
14) Kota Tomohon
15)KomKotamobagu
z. Provinsi
Sulawesi Tengah
1) Kabupaten Banggai
2) Kabupaten Poso
3) Kabupaten Donggala
4) Kabupaten Toli-Toli
5) Kabupaten Buol
6) Kabupaten Morowali
7) Kabupaten Banggai
Kepulauan
8) Kabupaten Parigi
Moutong
9) Kabupaten Tojo Una
Una
10) Kabupaten Sigi
11) Kabupaten Banggai
Laut
12) Kabupaten Morowali
Utara
13) Kota Palu
aa.
Provinsi Sulawesi Selatan
1) Kabupaten Kepulauan
Selayar
2) Kabupaten Bulukumba
3) Kabupaten Bantaeng
4) Kabupaten Jeneponto
5) Kabupaten Takalar
6) Kabupaten Gowa
7) Kabupaten Sinjai
8) Kabupaten Bone
9) Kabupaten Maros
10) Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan
11) Kabupaten Barru
12) Kabupaten Soppeng
13) Kabupaten Wajo
14) Kabupaten Sidenreng
Rappang
15) Kabupaten Pinrang
16) Kabupaten Enrekang
17) Kabupaten Luwu
18) Kabupaten Tana
Toraja
19) Kabupaten Luwu
Utara
20) Kabupaten Luwu
Timur
21) Kabupaten Toraja
Utara
22) Kota Makassar
23) Kom Parepare
24) Kota Palopo
bb .
Provinsi Sulawesi Tenggara
1) Kabupaten Kolaka
2) Kabupaten Konawe
3) Kabupaten Muna
4) Kabupaten Buton
5) Kabupaten Konawe
Selatan
6) Kabupaten Bombana
7) Kabupaten Wakatobi
8) Kabupaten Kolaka
Utara
9) Kabupaten Konawe
Utara
10) Kabupaten Buton
Utara
11) Kabupaten Kolaka
Timur
12) Kabupaten Konawe
Kepulauan
13) Kabupaten Muna
Barat
14) Kabupaten Buton
Tengah
15) Kabupaten Buton
Selatan
16) Kota Kendari
17) Kota Bau Bau
cc.
Provinsi Gorontalo
1) Kabupaten Gorontalo
2) Kabupaten Boalemo
3) Kabupaten Bone
Bolango
4) Kabupaten Pahuwato
5) Kabupaten Gorontalo
Utara
6) Kota Gorontalo
dd.
Provinsi Sulawesi Barat
1) Kabupaten Pasangkayu
2) Kabupaten Mamuju
3) Kabupaten Mamasa
4) Kabupaten Polewali
Mandar
5) Kabupaten Majene
6) Kabupaten Mamuju
Tengah
ee.
Provinsi Maluku
1) Kabupaten Maluku Tengah
2) Kabupaten Maluku
Tenggara
3) Kabupaten Kepulauan
Tanimbar
4) Kabupaten Buru
5) Kabupaten Seram
Bagian Timur
6) Kabupaten Seram
Bagian Barat
7) Kabupaten Kepulauan Aru
8) Kabupaten Maluku
Barat Daya
9) Kabupaten Buru
Selatan
10) Kota Ambon
11) Kota Tual
ff. Provinsi
Maluku Utara
1) Kabupaten Halmahera
Barat
2) Kabupaten Halmahera
Tengah
3) Kabupaten Halmahera
Utara
4) Kabupaten Halmahera
Selatan
5) Kabupaten Kepulauan
Sula
6) Kabupaten Halmahera
Timur
7) Kabupaten Pulau
Morotai
8) Kabupaten Pulau
Taliabu
9) Kota Ternate
10) Kota Tidore
Kepulauan
gg.
Provinsi Papua
1) Kabupaten Jayapura
2) Kabupaten Kepulauan
Yapen
3) Kabupaten Biak
Numfor
4) Kabupaten Sarmi
5) Kabupaten Keerom
6) Kabupaten Waropen
7) Kabupaten Supiori
8) Kabupaten Mamberamo Raya
9) Kota Jayapura
hh
.Provinsi Papua Barat
1) Kabupaten Manokwari
2) Kabupaten Fak Fak
3) Kabupaten Teluk
Bintuni
4) Kabupaten Teluk
Wondama
5) Kabupaten Kaimana
6) Kabupaten Manokwari
Selatan
7) Kabupaten Pegunungan
Arfak
n. Provinsi
Papua Selatan
1) Kabupaten Merauke
2) Kabupaten Boven Digoel
3) Kabupaten Mappi
4) Kabupaten Asmat
u. Provinsi
Papua Tengah
1) Kabupaten Nabire
2) Kabupaten Puncak
Jaya
3) Kabupaten Paniai
4) Kabupaten Mimika
5) Kabupaten Puncak
6) Kabupaten Dogiyai
7) Kabupaten Intan Jaya
8) Kabupaten Deiyai
kk.
Provinsi Papua Pegunungan
1) Kabupaten Jayawijaya
2) Kabupaten Pegunungan
Bintang
3) Kabupaten Yahukimo
4) Kabupaten Tolikara
5) Kabupaten Mamberamo
Tengah
6) Kabupaten Yalimo
7) Kabupaten Lanny Jaya
8) Kabupaten Nduga
ll. Provinsi
Papua Barat Daya
1) Kabupaten Sorong
2) Kabupaten Sorong
Selatan
3) Kabupaten Raja Ampat
4) Kabupaten Tambrauw
5) Kabupaten Maybrat
6) Kota Sorong
tercantum
dalam Lampiran huruf B.
KEEMPAT Rincian
kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kecarnatan pada kabupatenfkota
per provinsi seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf c
tercantum dalarn Lampiran huruf C:
KELIMA: Rekapitulasi
dan rincian kode dan data pulau seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU huruf d:
D.a. rekapitulasi
jumlah pulau per provinsi seluruh Indonesia;
D.b. rekapitulasi
jumlah pulau per kabupatenjkota per provinsi
seluruh Indonesia; dan
D.c. rincian
kode dan data pulau per kabupatenjkota per provinsi seluruh Indonesia, tercantum
dalarn Larnpiran huruf D.
KEENAM Rekapitulasi
jumlah penduduk seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf
e, tercantum dalarn Lampiran huruf E.
Pada saat
Keputusan Menteri Dalarn Negeri ini berlaku, maka Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode,
Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Keputusan
Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.
Selengkapnya
silahkan download dan baca Salinan dan Lampiran lengkap Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 300.2.2- 2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode,
Data Wilayah Administrasi Pemerintahan , Dan Pulau
Link
download Kepmendagri Nomor 300.2.2- 2138 Tahun 2025
Demikian
informasi tentang Salinan dan Lampiran lengkap Kepmendagri Nomor 300.2.2-
2138 Tahun 2025. Semoga ada manfaatnya
