SE Dirjen Vokasi Nomor 01 Tahun 2026 tentang SPMB SMK Tahun 2026/2027

Surat Edaran SE Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, Dan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 01 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Ajaran 2026/2027

A. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan diterbitkan SE Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikdasmen Tentang SPMB SMK Tahun Ajaran 2026/2027

1) Latar Belakang

SE Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, Dan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 01 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Ajaran 2026/2027 ditebitkan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang objektif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung visi Pendidikan Bermutu untuk Semua dan Asta Cita ke-4 terkait penguatan sumber daya manusia vokasi, perlu disampaikan teknis pelaksanaan penerimaan murid baru pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penerimaan murid baru pada SMK sesuai dengan kewenangan.

2) Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengingatkan kernbali Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan penerimaan murid baru pada SMK pada tahun ajaran 2026/2027 mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Surat Edaran ini juga bertujuan untuk memberikan acuan secara teknis mengenai pelaksanaan penerimaan murid baru pada SMK tahun ajaran 2026/2027 kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan agar dapat menjamin pelaksanaan SPMB sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan .

B. Isi Surat Edaran SE Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, Dan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 01 Tahun 2026

Ruang lingkup Surat Edaran ini menjelaskan mengenai: tahapan perencanaan; tahapan pelaksanaan; dan tahapan pasca pelaksanaan, penerimaan murid baru pada SMK tahun ajaran 2026/2027.

1) Dasar Hukum

a. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);

b. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

c. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134).

2. lsi Edaran

a) Umum

1) SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

2) Dalam rangka menjamin transparansi pelaksanaan penerimaan murid baru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan pengendalian dan pemantauan data jumlah murid per rombongan belajar melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), berdasarkan jumlah murid per rombongan belajar dan daya tampung yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan diumumkan kepada masyarakat pada tahap pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru.

3) Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) setiap tahapan SPMB, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan, dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel;

b) setiap murid mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di wilayah kewenangan Saudara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

c) pelibatan satuan pendidikan swasta dalam setiap tahapan SPMB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, sebagai bagian dari ekosistem layanan pendidikan; dan

d) penghitungan daya tampung oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan pendidikan.

4) Prinsip pelaksanaan SPMB SMK dilaksanakan tanpa diskriminasi (kecuali syarat yang menuntut kebugaran fisik spesifik demi keselamatan kerja), berkeadilan, dan memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan vokasi yang relevan.

5) Dalam hal daya tampung SMK Negeri tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Satuan Pendidikan Swasta terakreditasi danfatau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain melalui kerja sama untuk memastikan setiap calon murid mendapatkan akses sekolah.

6) Pemerintah Daerah dan SMK harus memperhatikan karakteristik penerimaan murid SMK kelas 10 (sepuluh) dengan mempertimbangkan ketentuan:

a) nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir, prestasi di bidang akademik maupun nonakademik, dan/atau hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh SMK dan dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi;

b) calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15°/o (lima belas persen) dari daya tampung SMK; dan

c) dapat memprioritaskan calon Murid yang berdomisili terdekat dengan SMK paling banyak 10o/o (sepuluh persen) dari daya tampung SMK.

b) Pelaksanaan SPMB SMK Tahun Ajaran 2026/2027

1) Tahapan perencanaan

a) Penetapan Daya Tampung Pemerintah Daerah menetapkan daya tampung murid dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang praktik/bengkel, peralatan, serta jumlah guru produktif, dan tidak semata-mata hanya didasarkan pada kapasitas ruang kelas teori, guna menjamin mutu pembelajaran kejuruan.

b) Sosialisasi Program Keahlian SMK wajib menyosialisasikan profil lulusan, peluang kerja, serta persyaratan kesehatan dari setiap Program Keahlian secara jelas, transparan, dan mudah dipahami, dengan menekankan bahwa persyaratan kesehatan dimaksudkan untuk mendukung keselamatan, kenyamanan, dan keberhasilan belajar, serta tidak digunakan untuk membatasi hak calon murid, termasuk penyandang disabilitas, selama calon murid tersebut mampu mengikuti pembelajaran dengan dukungan dan penyesuaian yang wajar.

2) Tahapan Pelaksanaan

a) Pendaftaran SPMB jenjang SMK dilaksanakan secara tertib dan transparan sesuai mekanisme dan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

b) Dalam pelaksanaan jalur prestasi:

(1) Prestasi akademik dapat menggunakan hasil Tes Kemampuan Akademik dan dapat menambahkan hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. sebagai salah satu indikator untuk seleksi penerimaan murid baru pada jenjang SMK;

(2) prestasi non akademik dapat berupa pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan yang dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan atau prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/ atau bidang nonakademik lainnya. Organisasi siswa intra sekolah dimaksud tidak terbatas pada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), namun mencakup berbagai bentuk organisasi yang bersifat kesiswaan intra pada satuan pendidikan, baik satuan pendidikan umum maupun satuan pendidikan keagamaan seperti: OSIS, Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Badan Eksekutif Siswa, dan bentuk organisasi intra lainnya yang resmi dibentuk dan diakui oleh SMK.

c) Verifikasi dokumen prestasi dan sertifikat harus dilakukan dengan teliti dan akuntabel.

d) Pengumuman hasil seleksi dilakukan secara terbuka.

e) Pelaksanaan SPMB termasuk pendaftaran ulang tidak memungut biaya dalam bentuk apapun.

3) Tahapan Pasca Pelaksanaan

Pemerintah Daerah diminta untuk:

a) melaksanakan pemantauan dan evaluasi setiap tahapan SPMB; dan

b) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan SPMB kepada Kementerian melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan setempat sesuai ketentuan.

C. Informasi Pendukung SPMB SMK Tahun Pelajaran 2026/2027

1. Dinas Pendidikan Provinsi menyediakan kanal pengaduan masyarakat (Helpdesk/Hotline) yang aktif selama masa SPMB untuk menangani kendala teknis maupun dugaan pelanggaran.

2. Sebagai bahan pendalaman kebijakan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan Soal Sering Ditanyakan (SSD) yang dapat diakses melalui tautan berikut https://s.id/ssdspmbsmk.

Demikian SE Dirjen Vokasi Nomor 01 Tahun 2026 tentang SPMB SMK Tahun 2026/2027 ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai bagian dari upaya bersama menjamin hak setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu untuk semua.