Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 Tentang Satu Data Kemendikdasmen diterbitkan dengan pertimbangan bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan tata kelola data.
Permendikdasmen No 27 Tahun 2026 Tentang Satu Data Kemendikdasmen ini
merupakan pengganti atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum
dan kebutuhan organisasi.
Dasar hukum Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 Tentang
Satu Data
1.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
3.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5.
Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar
dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 13);
6.
Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 375);
Isi Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 Tentang
Satu Data Kemendikdasmen
Dalam
Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Data
Kementerian adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka,
karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi,
yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek,
kondisi, atau situasi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan
Menengah.
2.
Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk
menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi
pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, Metadata,
Interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan data Induk.
3.
Satu Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut
Satu Data Kementerian adalah kebijakan tata kelola Data Kementerian dalam
rangka pelaksanaan Satu Data Indonesia.
4.
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat adalah wadah komunikasi dan koordinasi
dewan pengarah, pembina data tingkat pusat, dan walidata tingkat pusat dalam
penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
5.
Forum Satu Data Kementerian adalah wadah komunikasi dan koordinasi walidata dan
produsen data dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
6.
Walidata adalah unit kerja Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi
informasi.
7.
Produsen Data adalah seluruh unit kerja Kementerian yang menghasilkan data
berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.
Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan untuk melakukan
pembinaan terkait data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.
Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok
orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
10.
Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
11.
Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk
menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan,
dan pengelolaan informasi data.
12.
Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem
elektronik yang saling berinteraksi.
13.
Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan
makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat
unik.
14.
Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis
pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk digunakan bersama.
15.
Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan
dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data
Indonesia Tingkat Pusat.
16.
Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai data di tingkat nasional
yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17.
Portal Data Kementerian adalah media bagi-pakai data di tingkat Kementerian
yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.
18.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan
dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di
bidang pendidikan.
19.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian
adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan
dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di
bidang pendidikan.
Satu Data
Kementerian bertujuan untuk:
a.
meningkatkan dan mendorong tata kelola Data Kementerian yang sesuai dengan
prinsip Satu Data Indonesia;
b.
mewujudkan pengelolaan ekosistem Data Kementerian yang sesuai dengan aspek
penyelenggaraan Satu Data Kementerian; dan
c.
mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, akuntabel, serta
mudah diakses dan dibagi pakaikan.
Satu Data
Kementerian dilaksanakan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain
dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia. Satu Data Kementerian
dilaksanakan berdasarkan pada prinsip perlindungan data pribadi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Data
Kementerian terdiri atas: data pendidikan dan data kebahasaan dan kesastraan. Data
pendidikan meliputi: data satuan pendidikan; data badan penyelenggara satuan pendidikan;
data peserta didik; data pendidik dan tenaga kependidikan; data sumber daya
pendidikan; data substansi pendidikan; data capaian pendidikan; dan data
layanan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan.
Data
pendidikan dan data kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan ruang lingkup tugas
dan fungsi Kementerian. Adapun Ruang lingkup Data Kementerian ditetapkan oleh
Menteri.
Data
Kementerian memiliki karakteristik sebagai:
a.
data individual;
b.
data relasional; dan
c.
data longitudinal.
Data
individual merupakan data yang mendeskripsikan masing-masing entitas secara
rinci. Data relasional merupakan data yang saling mengaitkan antar entitas.
Sedangkan Data longitudinal merupakan data yang dikumpulkan dari pendeskripsian
atau pencatatan berulang atas entitas yang sama dalam periode pendataan yang
berbeda.
Data
Kementerian paling sedikit meliputi jenis: data geospasial; dan data statistik.
Data geospasial merupakan data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran,
dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah,
pada, atau di atas permukaan bumi.
Sedangkan Data
statistik erupakan data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus
suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian,
dan analisis.
Penyelenggara
Satu Data Kementerian terdiri atas:
a.
Walidata;
b.
Produsen Data; dan
c.
Forum Satu Data Kementerian.
Walidata memiliki
tanggung jawab dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengelolaan dan analisis, serta
penyebarluasan Data Kementerian sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Satu Data
Kementerian.
Dalam rangka melaksanakan
tanggung jawab, Walidata melaksanakan:
a.
penyusunan kebijakan teknis Interoperabilitas Data;
b.
memfasilitasi Interoperabilitas Data antar-Produsen Data dan antar-Kementerian
dengan instansi lain;
c.
pengelolaan Kode Referensi dan Data Induk untuk data;
d.
pengajuan pembatasan akses data berdasarkan usulan Produsen Data kepada Forum
Satu Data Indonesia Tingkat Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
e.
pengelolaan proses perencanaan data;
f.
identifikasi kebutuhan data untuk menunjang proses bisnis Kementerian dan mengusulkan
kebutuhan tersebut kepada instansi terkait;
g.
membina Produsen Data; dan
h.
evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
Sedangkan Produsen
Data memiliki tanggung jawab dalam pengumpulan Data Kementerian sesuai dengan
tahapan penyelenggaraan Satu Data Kementerian. Dalam rangka melaksanakan tanggung
jawab, Produsen Data melaksanakan:
a.
upaya untuk menghasilkan data sesuai dengan perencanaan Data Kementerian;
b.
penyimpanan data sesuai dengan kebijakan teknis Interoperabilitas Data
Kementerian; dan
c.
pengiriman/penyampaian data beserta Metadata kepada Walidata.
Adapun Forum
Satu Data diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal. Forum Satu Data Kementerian
diselenggarakan untuk melaksanakan:
a.
identifikasi daftar data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
b.
identifikasi daftar data yang dijadikan Data Prioritas;
c.
penyusunan rencana aksi Satu Data Kementerian;
d.
penetapan usulan Kode Referensi dan Data Induk;
e.
pembatasan akses data;
f.
penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Kementerian; dan/atau
g.
pembahasan kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Kementerian sesuai dengan
kebutuhan.
Selengkapnya
silahkan download dan baca salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Dasar Dan
Menengah Republik Indonesia (Permendikdasmen) Nomor 27 Tahun 2026 Tentang Satu
Data Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah
[LINK
DOWNLOAD PERMENDIKDASMEN NOMOR 27 TAHUN2026 TENTANG SATU DATA KEMENDIKDASMEN]
Demikian
informasi tentang Permendikdasmen Nomor
27 Tahun 2026 Tentang Satu Data Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan
Dasar Dan Menengah). Semoga ada manfaatnya.
