Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 Tentang Satu Data

Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 Tentang Satu Data Kemendikdasmen


Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 Tentang Satu Data Kemendikdasmen diterbitkan dengan pertimbangan bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan tata kelola data.

 

Permendikdasmen No 27 Tahun 2026 Tentang Satu Data Kemendikdasmen ini merupakan pengganti atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.

 

Dasar hukum Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 Tentang Satu Data

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

 

 

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 375);

 

 

Isi Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 Tentang Satu Data Kemendikdasmen

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Data Kementerian adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, Metadata, Interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan data Induk.

3. Satu Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Satu Data Kementerian adalah kebijakan tata kelola Data Kementerian dalam rangka pelaksanaan Satu Data Indonesia.

4. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat adalah wadah komunikasi dan koordinasi dewan pengarah, pembina data tingkat pusat, dan walidata tingkat pusat dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

5. Forum Satu Data Kementerian adalah wadah komunikasi dan koordinasi walidata dan produsen data dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian.

6. Walidata adalah unit kerja Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi.

7. Produsen Data adalah seluruh unit kerja Kementerian yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan terkait data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

9. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

10. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.

11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.

14. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.

15. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

16. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

17. Portal Data Kementerian adalah media bagi-pakai data di tingkat Kementerian yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

19. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

 

Satu Data Kementerian bertujuan untuk:

a. meningkatkan dan mendorong tata kelola Data Kementerian yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

b. mewujudkan pengelolaan ekosistem Data Kementerian yang sesuai dengan aspek penyelenggaraan Satu Data Kementerian; dan

c. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, akuntabel, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan.

 

Satu Data Kementerian dilaksanakan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Selain dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia. Satu Data Kementerian dilaksanakan berdasarkan pada prinsip perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Data Kementerian terdiri atas: data pendidikan dan data kebahasaan dan kesastraan. Data pendidikan meliputi: data satuan pendidikan; data badan penyelenggara satuan pendidikan; data peserta didik; data pendidik dan tenaga kependidikan; data sumber daya pendidikan; data substansi pendidikan; data capaian pendidikan; dan data layanan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan.

 

Data pendidikan dan data kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Kementerian. Adapun Ruang lingkup Data Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

 

Data Kementerian memiliki karakteristik sebagai:

a. data individual;

b. data relasional; dan

c. data longitudinal.

 

Data individual merupakan data yang mendeskripsikan masing-masing entitas secara rinci. Data relasional merupakan data yang saling mengaitkan antar entitas. Sedangkan Data longitudinal merupakan data yang dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas entitas yang sama dalam periode pendataan yang berbeda.

 

Data Kementerian paling sedikit meliputi jenis: data geospasial; dan data statistik. Data geospasial merupakan data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

 

Sedangkan Data statistik erupakan data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

 

 

Penyelenggara Satu Data Kementerian terdiri atas:

a. Walidata;

b. Produsen Data; dan

c. Forum Satu Data Kementerian.

 

Walidata memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengelolaan dan analisis, serta penyebarluasan Data Kementerian sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Satu Data Kementerian.

 

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab, Walidata melaksanakan:

a. penyusunan kebijakan teknis Interoperabilitas Data;

b. memfasilitasi Interoperabilitas Data antar-Produsen Data dan antar-Kementerian dengan instansi lain;

c. pengelolaan Kode Referensi dan Data Induk untuk data;

d. pengajuan pembatasan akses data berdasarkan usulan Produsen Data kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengelolaan proses perencanaan data;

f. identifikasi kebutuhan data untuk menunjang proses bisnis Kementerian dan mengusulkan kebutuhan tersebut kepada instansi terkait;

g. membina Produsen Data; dan

h. evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Kementerian.

 

Sedangkan Produsen Data memiliki tanggung jawab dalam pengumpulan Data Kementerian sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Satu Data Kementerian. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab, Produsen Data melaksanakan:

a. upaya untuk menghasilkan data sesuai dengan perencanaan Data Kementerian;

b. penyimpanan data sesuai dengan kebijakan teknis Interoperabilitas Data Kementerian; dan

c. pengiriman/penyampaian data beserta Metadata kepada Walidata.

 

Adapun Forum Satu Data diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal. Forum Satu Data Kementerian diselenggarakan untuk melaksanakan:

a. identifikasi daftar data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;

b. identifikasi daftar data yang dijadikan Data Prioritas;

c. penyusunan rencana aksi Satu Data Kementerian;

d. penetapan usulan Kode Referensi dan Data Induk;

e. pembatasan akses data;

f. penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Kementerian; dan/atau

g. pembahasan kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Kementerian sesuai dengan kebutuhan.

 

Selengkapnya silahkan download dan baca salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Dasar Dan Menengah Republik Indonesia (Permendikdasmen) Nomor 27 Tahun 2026 Tentang Satu Data Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah

 

[LINK DOWNLOAD PERMENDIKDASMEN NOMOR 27 TAHUN2026 TENTANG SATU DATA KEMENDIKDASMEN]

 

Demikian informasi tentang Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 Tentang Satu Data Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah). Semoga ada manfaatnya.



































Free site counter
Free site counter
Free site counter