Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan ini menjadi salah satu landasan hukum penting dalam pelaksanaan penataan ruang di Indonesia, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
PP Nomor 34 Tahun 2026 mengatur secara komprehensif berbagai aspek penyelenggaraan penataan ruang, mulai dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang, penyelesaian sengketa, pembinaan, hingga kelembagaan penataan ruang.
Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang terintegrasi, tertib, berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.
Bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan wilayah, memahami PP Nomor 34 Tahun 2026 menjadi hal yang penting karena rencana tata ruang merupakan salah satu acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan wilayah.
Identitas PP Nomor 34 Tahun 2026
Berikut identitas peraturan pemerintah yang menjadi dasar pembahasan artikel ini.
| Keterangan | Informasi |
|---|---|
| Jenis Peraturan | Peraturan Pemerintah |
| Nomor | 34 |
| Tahun | 2026 |
| Tentang | Penyelenggaraan Penataan Ruang |
| Ditetapkan oleh | Presiden Republik Indonesia |
| Tahun Penetapan | 2026 |
Judul lengkap: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Latar Belakang dan Tujuan PP Nomor 34 Tahun 2026
Penataan ruang mempunyai peran penting dalam menentukan arah pembangunan suatu wilayah. Pengaturan pemanfaatan ruang diperlukan agar pembangunan permukiman, infrastruktur, kawasan industri, kegiatan ekonomi, kawasan lindung, serta berbagai kegiatan lainnya dapat berlangsung secara terencana dan tidak saling bertentangan.
Dalam penjelasan umum PP Nomor 34 Tahun 2026, penyelenggaraan penataan ruang juga berkaitan dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti meningkatnya risiko banjir dan longsor, kemacetan lalu lintas, bertambahnya kawasan perumahan kumuh, berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau, serta ketidakseimbangan pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan.
Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan penataan ruang.
Berdasarkan Pasal 2, pengaturan penataan ruang diselenggarakan untuk:
Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Mewujudkan keterpaduan dan keselarasan perencanaan tata ruang yang mencakup ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi.
Dengan demikian, penataan ruang tidak hanya berkaitan dengan pengaturan penggunaan tanah, tetapi juga mencakup pengelolaan ruang secara menyeluruh sebagai satu kesatuan wilayah.
Ruang Lingkup Pengaturan PP Nomor 34 Tahun 2026
Salah satu hal penting dalam PP Nomor 34 Tahun 2026 adalah pengaturan penyelenggaraan penataan ruang secara menyeluruh.
Berdasarkan Pasal 4, peraturan pemerintah ini mengatur tujuh ruang lingkup utama, yaitu:
Perencanaan Tata Ruang.
Pemanfaatan Ruang.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Pengawasan Penataan Ruang.
Sengketa Penataan Ruang.
Pembinaan Penataan Ruang.
Kelembagaan Penataan Ruang.
Ketujuh ruang lingkup tersebut menjadi satu kesatuan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia.
Berikut penjelasan masing-masing ruang lingkup.
1. Perencanaan Tata Ruang
Perencanaan tata ruang merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Berdasarkan Pasal 5, perencanaan tata ruang dilakukan dalam satu kesatuan kebijakan tata ruang wilayah yang terintegrasi dan menyeluruh.
Perencanaan tata ruang dilaksanakan untuk menghasilkan Rencana Tata Ruang (RTR), yang terdiri atas:
A. Rencana Umum Tata Ruang
Rencana umum tata ruang secara hierarkis terdiri atas:
RTR Wilayah Nasional.
RTR Wilayah Provinsi.
RTR Wilayah Kabupaten.
RTR Wilayah Kota.
B. Rencana Rinci Tata Ruang
Rencana rinci tata ruang meliputi:
RTR pulau/kepulauan.
RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN).
Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW).
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN).
RDTR Kabupaten.
RDTR Kota.
PP Nomor 34 Tahun 2026 juga mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyusun serta menyediakan RTR dalam bentuk digital sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat.
Penyediaan RTR secara digital dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai kesesuaian lokasi rencana kegiatan dan/atau usahanya dengan rencana tata ruang secara lebih mudah.
Dalam penyusunan RTR, pemerintah juga melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui konsultasi publik.
Tahapan penyusunan RTR meliputi:
Persiapan penyusunan RTR.
Pengumpulan data.
Pengolahan dan analisis data.
Perumusan konsepsi RTR.
Penyusunan rancangan peraturan tentang RTR.
Jangka waktu penyusunan RTR
PP ini juga mengatur batas waktu penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, antara lain:
RTR Wilayah Nasional paling lama 24 bulan.
RTR Wilayah Provinsi paling lama 18 bulan.
RTR Wilayah Kabupaten paling lama 18 bulan.
RTR Wilayah Kota paling lama 18 bulan.
RDTR Kabupaten/Kota paling lama 12 bulan.
Jangka waktu tersebut dihitung sejak dimulainya penyusunan RTR masing-masing sesuai ketentuan dalam PP ini.
2. Pemanfaatan Ruang
Pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
Berdasarkan Pasal 84, pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui:
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.
Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang laut.
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
KKPR merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
Berdasarkan Pasal 85, pelaksanaan KKPR terdiri atas:
KKPR untuk kegiatan berusaha.
KKPR untuk kegiatan nonberusaha.
KKPR untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis.
Untuk kegiatan berusaha, penerbitan KKPR dilaksanakan oleh Lembaga OSS, Lembaga OSS atas nama Menteri, atau kepala daerah sesuai kewenangannya.
Untuk kegiatan nonberusaha, KKPR diterbitkan oleh Menteri atau kepala daerah sesuai kewenangannya.
Sementara itu, KKPR untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis diterbitkan oleh Menteri.
Dalam PP ini juga diatur pelaksanaan KKPRL untuk kegiatan pemanfaatan ruang laut.
Sinkronisasi program pemanfaatan ruang
Selain KKPR dan KKPRL, pemanfaatan ruang dilakukan melalui sinkronisasi program.
Sinkronisasi ini bertujuan menyelaraskan program pembangunan dengan rencana tata ruang sehingga kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dapat dilaksanakan secara terpadu.
Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menjadi penting agar program pembangunan tidak bertentangan dengan arah pengembangan wilayah yang telah ditetapkan dalam RTR.
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan RTR.
Berdasarkan Pasal 146, pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:
Menaati RTR yang telah ditetapkan.
Memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR.
Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
Adapun berdasarkan Pasal 147, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui empat instrumen utama, yaitu:
A. Penilaian Pelaksanaan KKPR
Penilaian dilakukan terhadap dokumen KKPR untuk memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen tersebut.
Penilaian mencakup KKPR untuk kegiatan berusaha, kegiatan nonberusaha, serta kebijakan nasional yang bersifat strategis.
B. Penilaian Perwujudan RTR
Penilaian perwujudan RTR dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian rencana struktur ruang dan pola ruang.
Penilaian dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap rencana yang telah ditetapkan.
C. Pemberian Insentif dan Disinsentif
Pemberian insentif dan disinsentif merupakan instrumen untuk mendorong pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang.
Instrumen ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tertib tata ruang.
D. Pengenaan Sanksi
Pengenaan sanksi merupakan instrumen penegakan ketentuan penataan ruang terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
PP Nomor 34 Tahun 2026 juga mengatur pengenaan sanksi administratif serta mekanisme pengajuan keberatan terhadap keputusan penetapan sanksi administratif.
Pengajuan keberatan dilakukan secara tertulis paling lama 21 hari sejak diterimanya keputusan penetapan sanksi administratif. Pejabat yang berwenang melakukan penilaian atas keberatan tersebut paling lama 10 hari sejak diterimanya pengajuan.
Dengan pengaturan tersebut, pengendalian pemanfaatan ruang diharapkan dapat berjalan lebih tertib dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta pelaku usaha.
4. Pengawasan Penataan Ruang
Pengawasan penataan ruang dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 233, pengawasan penataan ruang dilakukan terhadap kinerja:
Pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, dan pelaksanaan penataan ruang.
Fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang.
Pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang.
Pengawasan dilakukan secara berjenjang sesuai kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam pelaksanaannya, Menteri melakukan pengawasan terhadap kinerja gubernur, sedangkan gubernur melakukan pengawasan terhadap kinerja bupati/wali kota sesuai ketentuan dalam PP ini.
Masyarakat juga dapat membantu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan penataan ruang.
Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, pemerintah menyediakan sarana penyampaian laporan dan/atau aduan masyarakat.
Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang.
5. Sengketa Penataan Ruang
PP Nomor 34 Tahun 2026 juga memberikan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa penataan ruang.
Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme di luar pengadilan maupun melalui jalur pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 254, penyelesaian sengketa penataan ruang di luar pengadilan dilakukan melalui:
Negosiasi.
Mediasi.
Konsiliasi.
Penyelesaian di luar pengadilan terlebih dahulu dilakukan melalui negosiasi.
Apabila negosiasi tidak dilakukan atau tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mediasi dan/atau konsiliasi.
Khusus sengketa yang terjadi antarpemerintah, penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi.
Selain itu, apabila sengketa terjadi akibat perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah maupun kebijakan antarsektor, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Komite Penataan Ruang Nasional atau Forum Penataan Ruang.
6. Pembinaan Penataan Ruang
Pembinaan penataan ruang bertujuan meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang serta meningkatkan peran masyarakat.
Berdasarkan Pasal 258, pembinaan dilaksanakan secara berjenjang, yaitu:
Pemerintah Pusat melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.
Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat.
Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada masyarakat.
Bentuk pembinaan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 260 meliputi:
Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang.
Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang.
Pendidikan dan pelatihan.
Penelitian, kajian, dan pengembangan.
Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang.
Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat.
Pengembangan profesi perencana tata ruang.
Pembinaan tersebut dilaksanakan secara sinergis oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
7. Kelembagaan Penataan Ruang
Aspek kelembagaan juga menjadi bagian penting yang diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2026.
Berdasarkan Pasal 268, dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dibentuk:
A. Komite Penataan Ruang Nasional
Komite Penataan Ruang Nasional dibentuk pada tingkat pusat untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
B. Forum Penataan Ruang
Forum Penataan Ruang dibentuk pada tingkat daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Komite Penataan Ruang Nasional dan Forum Penataan Ruang bertugas memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Keduanya juga menjalankan fungsi koordinasi yang melibatkan berbagai sektor untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan masukan terkait penataan ruang.
Komite Penataan Ruang Nasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden, sedangkan Forum Penataan Ruang ditetapkan oleh gubernur, bupati, dan/atau wali kota sesuai kewenangannya.
Ketentuan Peralihan PP Nomor 34 Tahun 2026
Selain mengatur penyelenggaraan penataan ruang, PP Nomor 34 Tahun 2026 juga memuat ketentuan peralihan pada Bab X.
Salah satu ketentuan penting berkaitan dengan integrasi dokumen perencanaan ruang laut ke dalam rencana tata ruang.
Berdasarkan Pasal 283, pengintegrasian dokumen perencanaan ruang laut dilakukan dengan ketentuan:
Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) diintegrasikan ke dalam RTR Wilayah Nasional.
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan ke dalam RTR Wilayah Provinsi.
Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) diintegrasikan ke dalam RTR KSN.
Pasal 284 juga mengatur penyesuaian terhadap rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota serta penyusunan atau penetapan RTR dan RDTR yang masih dalam proses pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku.
Ketentuan peralihan tersebut penting diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyesuaian dokumen rencana tata ruang.
Mengapa PP Nomor 34 Tahun 2026 Penting Dipahami?
PP Nomor 34 Tahun 2026 mempunyai arti penting bagi penyelenggaraan pembangunan di Indonesia karena penataan ruang menjadi dasar dalam menentukan arah pengembangan wilayah dan lokasi berbagai kegiatan pembangunan.
Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan adalah:
1. Bagi Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah perlu memperhatikan penyusunan, penetapan, dan penyediaan RTR serta RDTR dalam bentuk digital. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai kewenangannya.
2. Bagi Pelaku Usaha
Pelaku usaha perlu memastikan bahwa lokasi dan kegiatan usaha yang direncanakan sesuai dengan rencana tata ruang serta memenuhi persyaratan KKPR sesuai ketentuan.
3. Bagi Masyarakat
Masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam konsultasi publik penyusunan RTR, memperoleh informasi tata ruang, serta membantu pemerintah melakukan pengawasan melalui penyampaian laporan dan/atau aduan.
4. Bagi Perencana dan Praktisi Tata Ruang
Pengaturan mengenai struktur ruang, pola ruang, RTR, RDTR, KKPR, serta pengendalian pemanfaatan ruang menjadi bagian penting yang perlu dipahami dalam pelaksanaan pekerjaan dan perencanaan pembangunan wilayah.
Download PP Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, praktisi tata ruang, akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat yang membutuhkan dokumen resmi peraturan ini, silakan mengunduh file Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang melalui tautan berikut.
Nama Dokumen: Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Format File: PDF
Jumlah Halaman: 271 halaman.
Link Download: [DOWNLOAD PP NOMOR 34 TAHUN 2026 PDF]
Dengan mempelajari dokumen lengkap PP Nomor 34 Tahun 2026, pembaca dapat mengetahui secara lebih terperinci ketentuan setiap pasal, termasuk prosedur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan kelembagaan penataan ruang.
FAQ PP Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Berikut beberapa pertanyaan yang sering diajukan terkait PP Nomor 34 Tahun 2026.
1. PP Nomor 34 Tahun 2026 mengatur tentang apa?
PP Nomor 34 Tahun 2026 mengatur tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan, sengketa, pembinaan, dan kelembagaan penataan ruang.
2. Apa tujuan diterbitkannya PP Nomor 34 Tahun 2026?
Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta mewujudkan keterpaduan dan keselarasan perencanaan tata ruang darat, laut, udara, dan ruang di dalam bumi.
3. Apa saja ruang lingkup PP Nomor 34 Tahun 2026?
Terdapat tujuh ruang lingkup utama, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang, sengketa penataan ruang, pembinaan penataan ruang, dan kelembagaan penataan ruang.
4. Apa yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang (RTR)?
Rencana Tata Ruang atau RTR adalah hasil perencanaan tata ruang yang menjadi acuan dalam pengembangan wilayah, pembangunan sektoral, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Apa perbedaan RTR dan RDTR?
RTR merupakan rencana tata ruang yang mencakup berbagai tingkatan dan jenis perencanaan wilayah. RDTR merupakan rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
6. Apa yang dimaksud dengan KKPR?
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. KKPR menjadi dokumen yang menyatakan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
7. Apa saja jenis KKPR menurut PP Nomor 34 Tahun 2026?
KKPR terdiri atas KKPR untuk kegiatan berusaha, KKPR untuk kegiatan nonberusaha, dan KKPR untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis.
8. Bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan?
Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian perwujudan RTR, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
9. Apakah masyarakat dapat ikut serta dalam penyelenggaraan penataan ruang?
Ya. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui konsultasi publik dalam penyusunan RTR, memperoleh informasi penataan ruang, memberikan masukan, serta membantu pemerintah dalam pengawasan penataan ruang.
10. Apa itu Komite Penataan Ruang Nasional dan Forum Penataan Ruang?
Komite Penataan Ruang Nasional merupakan wadah di tingkat pusat yang membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Forum Penataan Ruang merupakan wadah di tingkat daerah yang membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang.
11. Bagaimana penyelesaian sengketa penataan ruang di luar pengadilan?
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui negosiasi terlebih dahulu. Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mediasi dan/atau konsiliasi.
12. Di mana mendapatkan file PP Nomor 34 Tahun 2026 PDF?
File lengkap PP Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diunduh melalui tautan download yang disediakan dalam artikel ini.
Penutup
PP Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan landasan penting dalam mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi, tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Melalui pengaturan mengenai perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian, pengawasan, penyelesaian sengketa, pembinaan, dan kelembagaan, diharapkan pelaksanaan pembangunan wilayah dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, praktisi tata ruang, serta masyarakat yang membutuhkan referensi regulasi terbaru, silakan mempelajari dan mengunduh dokumen lengkap PP Nomor 34 Tahun 2026 melalui tautan yang tersedia di atas.
Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi referensi dalam memahami penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia.
Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
